alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Nanang Samodra Sosialisasi Empat Pilar MPR

 

MATARAM-H Nanang Samodra KA kembali melakukan sosialisasi empat pilar. Kegiatan diadakan di Aula Abdurrahim, Universitas Islam Al Azhar, Jl Unizar 20 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Selasa (22/3).

“Peserta terdiri atas, mahasiswa, dosen dan karyawan pada Universitas Islam Al Azhar,” kata Nanang.

Selaku narasumber, pria bergelar doktor itu memaparkan sejarah UUD 1945. Dimulai sejak proklamasi kemerdekaan RI, konstitusi RIS, UUD Sementara Tahun 1950, sampai pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Masing-masing tahapan terjadi perbedaan yang antara satu tahap dengan tahap lainnya. “Tergantung dari situasi yang terjadi pada setiap era,” kata anggota MPR RI tersebut.

Diterangkan, pada periode awal kemerdekaan, masih banyak persoalan konflik dengan penjajah Belanda. Itu karena para penjajah ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang mengalami kekalahan telak pada Perang Dunia II.

Belanda dengan didampingi oleh tentara NICA yang merupakan bagian dari negara-negara Sekutu pemenang Perang Dunia II. “Mereka masuk kembali ke Indonesia, meskipun Negara Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya seusai Jepang kalah,” jelas mantan sekda NTB itu.

Nanang lantas menjelaskan peperangan bumi hangus antara Belanda dan Indonesia yang terjadi di Surabaya. Kala itu korban yang besar ada di pihak Indonesia. Peristiwa itu diperingati sebagai Hari Pahlawan 10 November. “Dengan peralatan militer yang sangat terbatas, dan didominasi oleh senjata bambu runcing, masyarakat Surabaya dengan semangat yang heroik, berani menurunkan bendera Belanda, dan merobek warna birunya. Kemudian mengibarkannya kembali robekan bendera yang berwarna merah putih,” katanya.

Baca Juga :  Sudah 3 Tersangka Kasus Brigadir J, Terakhir Sopir Istri Ferdy Sambo

Dalam masa itu Belanda juga sempat menyerang pusat pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta sebanyak dua kali. Mereka menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta.

Meskipun demikian Pemerintah Republik Indonesia tidak menyerah. Indonesia membuat pemerintahan darurat yang pusatnya ada di Sumatera.

“Kondisi bangsa ini terus dipancarkan melalui radio ke seluruh dunia,” jelas politisi Demokrat itu.

Atas kegigihan bangsa Indonesia, akhirnya Belanda putus asa dan bersedia berunding untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam beberapa kali perundingan yang tanpa mengenal lelah, terjadi kesepakatan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949, dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dengan konsep negara serikat, Belanda berharap posisi Indonesia menjadi lemah, dan mudah dipecah belah untuk dikuasai kembali. Itu seperti yang pernah dilakukannya terhadap kerajaan-kerajaan pada masa penjajahan dahulu. “Undang-undang Dasar yang berlaku saat itu adalah UUD konstitusi RIS,” imbuhnya.

Menyadari strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk melemahkan posisi Indonesia, tidak lama kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Republik Indonesia mengubah konstitusinya. Dari negara serikat menjadi negara kesatuan kembali, melalui UUD Sementara Tahun 1950.

Pada masa itu dapat terselenggara Pemilihan Umum untuk pertama kalinya di tahun 1955. “Menghasilkan Badan Konstituante,” jabar Nanang.

Baca Juga :  Demokrat: Bukti yang diberikan M di Pengadilan Tidak Nyambung

Tanggal 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit dengan Keputusan Presiden no 150 tahun 1959. Isinya menyatakan pembubaran Badan Konstituante dan penggantian UUD Sementara Tahun 1950 kembali menggunakan UUD Tahun 1945.

Demikianlah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 1959.
“Untuk periode 1959 sampai dengan masa sekarang, akan dibahas tersendiri pada sosialisasi empar pilar MPR berikutnya,” janjinya.

Terdapat beberapa pertanyaan dari para peserta. Diantaranya:
Aenul A, menanyakan apakah dekrit presiden itu sah, karena pembubaran Badan Konstituante dan mengganti UUD dilakukan hanya dengan keputusan presiden.

Syamsuddin peserta lain bertanya, apakah Belanda masih berhak menguasai Indonesia? “Padahal Belanda di Indonesia sudah dikalahkan oleh Jepang, dan Indonesia memerdekakan diri setelah Jepang luluh lantak dikalahkan dalam Perang Dunia II,” tanya dia.

Maya menanyakan bagaimana dengan keberadaan Republik Maluku Selatan (RMS), yang sampai saat ini masih merasa eksis, dengan pemerintahan di Belanda sampai saat ini.

Peserta lain, Rangga Destira bertanta bagaimana perbedaan mendasar antara sistem kabinet presidensial dan kabinet parlementer di Indonesia. Sedangkan rina Putri coba mendalami apa permasalahan yang terjadi di Indonesia sehingga Presiden Soekarno menerbitkan dekrit presiden saat itu.

Berbagai pertanyaan itu dijawab Nanang secara runut berdasar aneka bukti sejarah. Dalam kesempatan itu, tak lupa dia mengingatkan seluruh peserta untuk terus mendalami sejarah. “Jangan kita melupakannya,” pungkasnya. (yuk/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/