alexametrics
Jumat, 7 Agustus 2020
Jumat, 7 Agustus 2020

Warga Desa Terdampak Korona, Bisa Dapat BLT Rp 1,8 Juta Per Keluarga

JAKARTA—Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan program bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa kemarin (21/4). Alokasi dana BLT di setiap desa berbeda-beda, sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima.

Besaran anggaran BLT tersebut adalah Rp 1,8 juta/keluarga. Dana tersebut dikucurkan selama tiga bulan dengan besaran Rp 600 ribu/bulan. Rencananya dana BLT ini mulai dikucurkan bulan ini. Prioritas utama yang mendapatkan kucuran BLT ini adalah keluarga miskin yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Desa yang mendapatkan dana desa kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT dana desanya maksimal 25 persen. Kemudian desa dengan anggaran desa Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasi untuk BLT dana desanya maksimal 30 persen. Lalu desa dengan anggaran dana desanya lebih dari Rp 1,2 miliar, alokasi maksimal untuk dana desa 35 persen.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan memantau pengalokasian dana untuk BLT tersebut. Jika fakta di lapangan alokasinya sangat minim dibanding ketentuan batas atasnya, maka akan dilakukan revisi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun depan.

Selan itu Abdul Halim juga menyampaikan kebijakan terkait penanganan Covid-19. ’’Surat edaran agar desa membentuk relawan desa tanggap Covid-19,’’ katanya. Tugasnya adalah untuk melakukan edukasi serta pencegahan. Kemudian penanganan jika ada kasus Covid-19 di desa masing-masing.

Dia menegaskan bahwa pembentukan relawan desa tanggap Covid-19 itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Seperti dinas kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu juga ada program padat karya yang memperioritaskan pekerja dari anggota keluarga miskin.

Dalam kesempatan rapat bersama DPR itu, Abdul Halim juga menyampaikan perubahan anggaran mereka. Semula pagu anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah Rp 3,4 triliun. Kemudian keluar surat dari Kementerian Keuangna (Kemenkeu) yang menyebutkan ada pengurangan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun.

Dia mengatakan meskipun ada pengurangan anggaran, belanja wajib tetap dijaga supaya tidak turun. Seperti gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perkatoran, gaji pendamping Kawasan perdesaan, dan pendamping transmigrasi. Kemudian untuk insentif paramedis, dokter, bidang, guru SD, guru ngaji, dan lainnya yang ada di desa. ’’Kami upayakan (anggaran, Red) tidak diganggu. Karena urusan kemanusiaan,’’ tuturnya.(JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Novi dan Dinasti Politik Zulkieflimansyah di Sumbawa

Dewi Noviany membantah keluarganya tengah membangun dinasti politik di NTB. Adik kandung  Gubernur NTB H Zulkieflimansyah itu mengklaim proses pencalonannya telah melalui mekanisme penjaringan parpol yang adil.

Partai Berkarya Terbelah, SK Dukungan di NTB Terancam Sia-sia

Goncangan politik hebat terjadi di tengah perburuan Surat Keputusan (SK) partai oleh para Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada). Goncangan itu muncul dari Partai Berkarya. Partai Berkarya versi Muhdi Pr ternyata yang direstui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Gak Pakai Masker, PNS Bakal Didenda Rp 200 Ribu

Aturan wajib menggunakan masker diberlakukan di Kota Bima. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menegaskan sanksi bagi pelanggar akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB.

Tiga Dokter dan Delapan Perawat RSUD Dompu Diisolasi

Sebanyak 11 orang Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Dompu yang sempat kontak dengan HM, pasien positif Covid-19 meninggal dunia menjalani isolasi. Masing-masing tiga dokter dan delapan perawat.

Lamaran Ditolak, Dosen di Bima Tikam Pacar Hingga Tewas

Naas menimpa  Intan Mulyati, 25 tahun warga Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Dia merenggang nyawa ditangan pacarnya sendiri Arif Satriadi, 31 tahun, yang merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bima, Rabu (5/8).

Kasus Pengadaan ABBM Poltekes Mataram Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 segera rampung. “Progres cukup bagus. Sebentar lagi naik penyidikan,” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah, Rabu (5/8).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks