alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Gaji ke-13 PNS Cair Agustus, Gubernur, Bupati hingga Kadis Tak Dapat

JAKARTA–Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 untuk PNS pusat maupun daerah, pensiunan, serta TNI/Polri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan gaji ke-13 akan dilakukan bulan depan.

“Pembayaran gaji ke-13 direncanakan dilakukan pada Agustus 2020. Untuk pelaksanaan ini kami akan segera mengeluarkan revisi dari regulasi yang ada,’’ ujarnya melalui video conference di Jakarta, Selasa (21/7).

Adapun PNS yang akan mendapatkan gaji ke-13 hanya level eselon III ke bawah dan pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pencairan gaji ke-13 sebesar Rp 28,5 triliun.

Dia memerinci, alokasi dana itu tersebar ke beberapa pos, seperti untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat sebesar Rp 14,6 triliun. Sementara untuk PNS di daerah atau yang masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 13,89 triliun.

“Ini untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji di pusat sebesar Rp 6,73 triliun, sedangkan pensiunan 13 sebesar Rp 7,86 triliun,’’ jelasnya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pencairan gaji ke-13 tidak berlaku pada pejabat negara, pejabat eselon I dan II, serta pejabat setingkatnya atau sama seperti kebijakan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Kondisi itu disebabkan karena penghematan yang dilakukan pemerintah akibat penanganan pandemi Covid-19.

“Banyak tambahan anggaran yang muncul untuk penanganan covid, pemberian bansos dan pemulihan ekonomi. Sehingga pemerintah lakukan pengelolaan APBN agar betul-betul fokus menangani covid dan dampaknya ke sosial dan ekonomi,’’ urai Ani.

Atas dasar itu, pemerintah juga akan melakukan revisi aturan yang berlaku. Adapun peraturan yang direvisi yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP 19/2006 tentang Pemberian Gaji, Pensiunan, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan.

Kemudian juga merevisi PP 38/2019 tentang Perubahan atas PP 24-2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non Struktural. Revisi tersebut terkait pembayaran gaji ke-13 yang tidak diperuntukan bagi semua tingkatan, atau hanya PNS golongan tertentu saja.

Menurut dia, adanya pencairan itu diharapkan bisa menjadi stimulus ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Pemberian gaji ke-13 diharapkan bisa meningkatkan konsumsi PNS. ‘’Terutama dikaitkan dengan tahun ajaran baru dan kondisi Covid-19, sehingga bisa meningkatkan belanja ASN, TNI, Polri, dan pensiunan,’’ katanya.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah memandang, pencairan gaji ke-13 bagi PNS memang amat diperlukan, terlebih bagi ASN eselon bawah. ‘’Tapi saya yakini kebijakan ini tidak akan signifikan berdampak mendorong perekonomian. Berpengaruh menahan laju perlambatan iya, tapi tidak bisa diharapkan menjadikan pertumbuhan ekonomi kita menjadi positif,’’ tutur Piter kepada Jawa Pos, kemarin.

Dia menambahkan, selama pandemi masih berlangsung dan belum dapat dikendalikan, maka perlambatan ekonomi tidak bisa dielakkan. Dengan kondisi itu, Piter berharap agar pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang akomodatif.

‘’Yang bisa dilakukan adalah menahan agar kontraksi ekonomi tidak terlalu dalam. Upaya menjaga demand dengan misalnya memberikan gaji ke-13 harus dilakukan,’’ katanya. (dee/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Pemkab Loteng Persilakan Ibu Hamil Kerja Dari Rumah

          PRAYA-Bupati Loteng HM Suhaili FT mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). “Ini karena belum terkendalinya penyebaran covid-19,” ujar juru bicara gugus tugas Covid-19 Loteng HL Herdan, Kamis (6/8) lalu.

Bila Rinjani Tak Dirawat, Status Geopark Dunia Bisa Dicabut

Status Rinjani sebagai geopark dunia bisa dicopot Unesco bila tidak dijaga dengan baik. Karena itu, kekayaan alam di kawasan Rinjani harus tetap dilestarikan. ”Selain sebagai geopark dunia Rinjani juga merupakan cagar biosfer dunia, kita harus sungguh-sungguh mengelolanya,” kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah

RSUD NTB Kini Lebih Siaga, Cegah Jenazah Korona Diambil Paksa

Jemput paksa jenazah pasien covid-19 kerap terjadi akhir-akhir ini. Insiden itu membahayakan semua pihak. Beberapa upaya coba dilakukan pihak rumah sakit untuk mencegah kejadian serupa.

Target Emas, NTB Kirim Sembilan Petinju ke PON Papua

Bumi Gora meloloskan sembilan petinju ke PON Papua 2021. Salah satunya petinju putri Endang. Dia ditargetkan bisa menyumbangkan medali emas. ”Saya akan berusaha yang terbaik. Target pasti yang terbaik,” ujar Endang, Jumat (7/8) lalu.

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications.    Ok No thanks