alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Pemulihan Ekonomi Beriringan Dengan Penanganan Pandemi

MATARAM-Penanganan Covid-19 tidak bisa lagi dipisah dengan upaya pemulihan ekonomi. Condong ke salah satunya bisa berdampak buruk terhadap ketahanan negara.

”Ekonomi harus bergerak. Cepat, ekonomi harus dipulihkan. Jangan sampai lumpuh hanya karena Covid,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam keterangan persnya, di kantor gubernur NTB, kemarin (21/7).

Mahfud menjelaskan, suka tidak suka, pandemi Covid-19 merupakan kenyataan yang sedang dihadapi Indonesia dan dunia internasional. Masyarakat dan pemerintah harus menyesuaikan diri. Pemulihan ekonomi tidak bisa lagi menunggu pandemi berakhir. Aspek kesehatan dan ekonomi harus ditangani secara paralel.

Karena itu, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut menggantikan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sebelumnya. ”Untuk memastikan langkah-langkah itu kita sampai ke sini (Lombok),” terang Mahfud.

Pembentukan komite ini bersamaan dengan pembentukan dua satgas, yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Kemudian Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Komite memiliki dua agenda konkret, yakni menangani kasus Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. ”Pak gubernur tadi sudah menunjukkan cara yang sebenarnya mendahului Perpres itu. Bahwa Covid tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menjadi berkah terselubung,” katanya.

Bila sebelumnya barang dan modal banyak didatangkan dari luar NTB, selama pandemi Pemprov menghidupkan ekonomi dari bawah. Pemerintah membeli produk lokal untuk dibagi ke masyarakat terdampak.

”Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Covid harus dilawan tetapi ekonomi kita harus tumbuh,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Agenda-agenda pemulihan ekonomi itu, kata Mahfud, numpang pada upaya penanganan Covid-19. Artinya belanja-belanja pemerintah dalam penanganan Covid sekaligus dipakai untuk mengatasi masalah ekonomi. Termasuk anggaran penyelenggaran Pilkada serentak 2020.

”Pilkada jangan dianggap pemborosan semata-mata, itu ada uang untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, dengan efek domino Covid-19, penanganan tidak bisa hanya dari sisi kesehatan. Jika mengorbankan aspek ekonomi, dampaknya dua kali lipat. ”Semakin lama kemampuan keuangan kita akan melemah untuk memperkuat sistem kesehatan,” katanya.

Penanganan Covid-19, kata Tito, membutuhkan anggaran sangat besar. Mulai dari pengadaan alat kesehatan, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, vaksin, hingga alat pelindung diri (APD) paramedis. ”Kalau keuangan melemah, makin lemah juga kapasitas kita, semakin banyak lagi korban,” ujarnya.

Dampak lainnya, ketika ekonomi melemah, krisis sosial bisa terjadi. Saat hotel tutup, restoran tutup, pabrik dan pusat-pusat perekonomian tutup, dampaknya jauh lebih dahsyat. ”Mungkin masyarakat akan lebih takut mati kelaparan dibandingkan covid itu sendiri,” katanya.

Tapi bila hanya mengedepankan aspek ekonomi saja juga tidak tepat. Apek kesehatan masyarakat dipertaruhkan. ”Tidak boleh juga. Dua-duanya harus diselamatkan,” ujarnya.

 

Cari Format

 

Tito menambahkan, perjalanan penanganan Covid-19 membuat pemerintah Indonesia banyak belajar. Mereka terus mencari pola penanganan yang tepat. ”Pandemi ini sejak 1945 belum pernah, baru pemerintahan ini, bahkan ini pandemi terluas dalam sejarah umat manusia,” katanya.

Karena benar-benar baru, 216 negara yang terdampak terus mencari format penanganan, termasuk Indonesia. ”Sekarang kita sudah tahu. Kesehatan, ekonomi, dan keuangan harus diselamatkan,” tandasnya.

Komite bersama satgas-stagasnya, lanjut Tito, nanti akan mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan kondisi saat ini.

Bentuk konkret program sedang dirumuskan. Namun secara garis besar program berupa paket stimulus ekonomi dengan dana bisa sampai ratusan triliun. ”Baik untuk menghidupkan ekonomi sekala besar, kecil dan menengah,” jelasnya.

Bantuan juga bisa dalam bentuk insentif kebijakan atau bantuan tunai. ”Daerah juga kita harap melakukan langkah yang sama dengan fiskal yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dalam sesi pengarahan Menko Polhukam menjelaskan, saat dilantik menjadi gubernur NTB sedang dilanda gempa dahsyat. Tapi dengan kerja keras semua pihak, termausk TNI-Polri 240 ribu rumah tahan gempa mampu dibangun.

Kala itu pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Bahkan pariwisata mulai bangkit, dengan penerbangan langsung Lombok-Australia, wisatawan meningkatkan signifikan. ”Ketika kita ingin reborn ternyata corona virus menyapa kita semua,” katanya.

Presiden, dalam rapat terbatas, kepada seluruh gubernur memberikan pesan sangat tegas. Pertama, semaksimal mungkin semua kepala daerah mencegah penyebaran Covid-19. Kedua, dampak ekonomi juga harus diperhatikan.

Tujuannya, jangan sampai kita terlampau serius memikirkan Korona tetapi tidak memikirkan ekonomi. ”Bisa jadi nanti selamat dari Korona tapi kita akan keteteran dengan masalah yang lebih besar dalam ekonomi,” ujar Zul.

Instruksi presiden itu langsung mereka sikapi dengan cepat. NTB membagi tim menjadi dua. Satu tim khusus menangani persoalan kesehatan, panglimanya wakil gubernur NTB langsung. ”Alhamdulillah dengan  ketegasan buk wagub, bekerja  sama dengan bupati dan wali kota penyebaran virus Korona di NTB mampu kita kendalikan,” ujarnya.

Tinggal Kota Mataram dan Lombok Barat yang menjadi fokus saat ini. Zul memaklumi, meski wali kota sudah bekerja keras, tapi karena kepadatan dan tingginya mobilitas penduduk sehingga sulit. ”Kita sepakat bahu membahu bersama-sama mengeroyok Mataram dan sebagian Lombok Barat, supaya badai ini bisa cepat berlalu dari daerah kita,” katanya.

Tim kedua mengambil tanggung jawab mengantisipasi dampak sosial ekonomi. Pemprov mengambil risiko bantuan tidak dalam bentuk tunai, tapi bantuan sembako yang dibeli dari UKM dan IKM lokal. ”Meski ada kegaduhan dan data belum sempurna, tapi harus dimulai untuk meretas jalan baru,” katanya.

Seiring waktu, jumlah UKM dan IKM yang terlibat dalam program JPS Gemilang terus meningkat. Dari 200-an UKM menjadi 350 UKM, dan sekarang hampir 5.000 UKM berpartisipasi. ”Mudahan dengan pengalaman ini menjadi awal bagi UKM dan IKM bisa lebih berkembang dan mandiri,” harapnya.(ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Novi dan Dinasti Politik Zulkieflimansyah di Sumbawa

Dewi Noviany membantah keluarganya tengah membangun dinasti politik di NTB. Adik kandung  Gubernur NTB H Zulkieflimansyah itu mengklaim proses pencalonannya telah melalui mekanisme penjaringan parpol yang adil.

Partai Berkarya Terbelah, SK Dukungan di NTB Terancam Sia-sia

Goncangan politik hebat terjadi di tengah perburuan Surat Keputusan (SK) partai oleh para Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada). Goncangan itu muncul dari Partai Berkarya. Partai Berkarya versi Muhdi Pr ternyata yang direstui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Gak Pakai Masker, PNS Bakal Didenda Rp 200 Ribu

Aturan wajib menggunakan masker diberlakukan di Kota Bima. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menegaskan sanksi bagi pelanggar akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB.

Tiga Dokter dan Delapan Perawat RSUD Dompu Diisolasi

Sebanyak 11 orang Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Dompu yang sempat kontak dengan HM, pasien positif Covid-19 meninggal dunia menjalani isolasi. Masing-masing tiga dokter dan delapan perawat.

Lamaran Ditolak, Dosen di Bima Tikam Pacar Hingga Tewas

Naas menimpa  Intan Mulyati, 25 tahun warga Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Dia merenggang nyawa ditangan pacarnya sendiri Arif Satriadi, 31 tahun, yang merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bima, Rabu (5/8).

Kasus Pengadaan ABBM Poltekes Mataram Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 segera rampung. “Progres cukup bagus. Sebentar lagi naik penyidikan,” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah, Rabu (5/8).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks