alexametrics
Kamis, 3 Desember 2020
Kamis, 3 Desember 2020

Tanggulangi Covid 19, Kemenkes Turunkan Tim Task Force ke 12 Provinsi

KEMENTERIAN Kesehatan menerjunkan Tim Task Force Covid-19 ke 12 provinsi prioritas. Tim yang terdiri dari eselon 1,2, dan staf ahli Kemenkes bertugas mendampingi daerah.

Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan Tim Task Force Covid-19 memberikan dukungan dan pendampingan terhadap daerah 12 provinsi prioritas. Tujuannya agar daerah punya pola interfensi penanganan covid-19 yang sama dengan pusat. “12 provinsi ini yang kasus Covid-19 signifikan,” ucapnya. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Lalu bertambah lagi tiga provinsi yakni Banten, Aceh, dan Riau.

Bentuk pendampingan 12 provinsi tersebut adalah memetakan cara bagaimana menurunkan angka kasus Covid-19 baru. Selain itu menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan dari Covid.

Kegiatan yang dilakukan tim tersebut tidak hanya turun ke lapangan. Namun, menurut Oscar, Tim Task Force Covid-19 melakukan advokasi dan pendekatan ke tokoh-tokoh kunci di daerah. “Kami mendengar dan berdiskusi lalu memetakan apa yang harus dilakukan,” tuturnya.

Setelah dilakukan kunjungan hingga kedua kali, Tim Task Force Covid-19 masih perlu melakukan kunjungan ketiga yakni pada akhir bulan ini. Oscar berharap setelah ada pendampingan ini akan terjadi perbaikan. “Kami juga melakukan kunjungan lapangan khusus untuk penguatan,” bebernya.

Sejauh ini perbaikan sudah terlihat. Misalnya di beberapa provinsi prioritas mengalami penambahan jumlah rumah sakit rujukan. Jumlah keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19 berkurang. ”Jika dibandingkan dengan sebelum tim diterjukan, sekarang angka kesembuhan meningkat dan angka kematian di beberapa provinsi menurun,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin Ferliana menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan penyebab kematian pasien Covid-19 di wilayahnya. 95 persen pasien meninggal karena komorbid. Biasanya karena penyakit paru-paru atau diabetes. ”Karena penyakit bawan akan lebih sulit untuk recovery kondisi kesehatan,” tuturnya.

Selain itu, penyebab lainnya adalah pasien terlambat datang ke fasilitas kesehatan. Antisipasi yang dilakukan adalah Dinkes Jawa Timur memperbolehkan pasien positif Covid-19 yang tanpa gejala bisa isolasi di rumah. ”SDM dan alkes aman tiga bulan kedepan,” katanya.

Sulawesi Selatan juga mengalami masalah yang sama. Pasien Covid-19 yang meninggal karena penyakit bawaam. Kadinkes Sulawesi Selatan Muhammad Ichsan Mustari menyatakan hampir 97 persen kematian karena komorbid. ”Sebenarnya angka kematian turun 2,6 persen,” katanya.

Penyuntikan Vaksin

 

Sementara itu, terkait vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, tidak semua masyarakat bakal jadi sasaran vaksinasi. Terutama di tahap awal. Sebab, sasaran yang dikejar ialah untuk memperoleh herd immunity atau kekebalan imunitas. Artinya, 70 persen populasi harus mendapat vaksinasi Covid-19.

”Ini dengan asumsi dari seluruh penduduk punya tingkat kerentanan atau level keterancaman terhadap wabah sama. Asumsinya viral loadnya merata dan sama,” tuturnya.

Namun, bila dilihat dari kasus yang ada di Indonesia, tidak semua daerah memiliki viral load sama. Pada tingkat satu provinsi saja, hanya terpusat di beberapa kota. Itu pun, tidak seluruh bagian kota memiliki viral load tinggi. Karenanya, nantinya akan dilakukan pemetaan secara detail bagaimana kondisi di lapangan termasuk viral load masing-masing sebelum dilakukan vaksinasi.

”Kalau viral loadnya tinggi bisa 70 persen divaksin,” katanya. Sementara untuk wilayah keterancamannya rendah bisa jadi penduduknya tidak divaksinasi dalam program ketercapaian herd immunity.

Misalnya, untuk daerah-daerah 3T yang aksesnya sulit dijangkau. Menurutnya, masyarakat untuk ke sana saja sulit apalagi Covid-19 yang penularannya dibawa oleh manusia. ”Kalau orangnya saja tidak pernah ke sana, tidak mungkin Covid-19nya jalan sendiri ngelencer ke tempat itu,” papar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Hal sama juga berlaku untuk TNI, Polri, hingga guru yang sebelumnya ditargetkan jadi sasaran vaksinasi tahap awal. Muhadjir mengatakan, itu baru skenario awal. Nanti akan didetailkan kembali. Sebab, bisa jadi TNI tersebut berada di daerah 3T yang belum tentu satu bulan sekali akan bertemu dengan orang lain.

”Jadi tidak otomatis semua TNI divaksin. Presiden sudah meminta panglima untuk memetakan,” jelasnya. Begitu juga untuk guru di wilayah 3T. ”Beda dengan guru di daerah merah, yang viral loadnya tinggi. Itu yang diprioritaskan,” sambungnya.

Selain itu, lanjut dia, Presiden selalu mewanti-wanti supaya hati-hati terhadap vaksin ini. Meski diinstruksikan cepat tapi tidak boleh grasak-grusuk. Harus dihitung betul termasuk by name by address-nya siapa, orangnya siapa, hingga alasannya kenapa harus dia.

Kehati-hatian ini juga menyangkut penanganan prosedur, termasuk penyiapan tenaga ahli. Karena vaksin berasal dari berbagai macam jenis maka penanganannya dan tenaga medisnya juga harus dilatih dengan sungguh-sungguh. ”Jangan sampai jadi kesalahan human error dalam vaksinasi,” pungkasnya. (lyn/mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

AirAsia Kenalkan Potensi Kerjasama dengan Hotel di NTB

”Dengannya platform ini mampu memudahkan jutaan pelanggan AirAsia mengakses penawaran harga terbaik paket penerbangan dan hotel di Lombok,” ujar Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine Sinaga.

PGRI NTB Dorong Pemda Usulkan PPPK Dalam Jumlah Maksimal

”Misalnya Mataram, ada kuota seribu peserta, ya usulkan saja sebanyak dua ribu,” sarannya.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Efek Korona, SMK di NTB Belum Boleh Gelar Prakerin

”Sampai sekarang, kami masih melarang kegiatan itu,” kata Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB H Makbullah, pada Lombok Post, Rabu (2/12/2020).

Korporasi Indonesia Memburu Inovasi dan Kolaborasi dengan Startups Singapura

JAKARTA– Pandemi mendorong perusahaan Indonesia memburu inovasi, solusi teknologi, dan pasar baru melalui kolaborasi, termasuk dengan mitra regional perusahaan Singapura melalui Enterprise Singapore. Korporasi Indonesia fokus berinvestasi dalam teknologi dan solusi inovatif di sejumlah sektor semisal konstruksi, keuangan dan kesehatan.

Unram Kukuhkan Tiga Guru Besar

”Jabatan profesor memiliki tanggung jawab yang besar karena merupakan ujung tombak untuk melakukan riset-riset dan inovasi,” katanya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.
Enable Notifications    OK No thanks