alexametrics
Sabtu, 8 Agustus 2020
Sabtu, 8 Agustus 2020

Penyeberangan Terancam Kolaps, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan

JAKARTA – Keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan dinilai langkah mundur karena memperpanjang rantai birokrasi dan menghambat usaha.

Hal ini terbukti dengan berlarut-larutnya penetapan tarif penyeberangan (kapal ferry) yang telah diusulkan Kementerian Perhubungan sejak akhir tahun lalu karena harus dikaji kembali oleh Kemenko Marves.

Padahal, pembahasan tarif di Kemenhub sudah molor selama 1,5 tahun dan belum pernah naik sejak 3 tahun lalu. Sesuai regulasi, evaluasi tarif penyeberangan seharusnya dilakukan 6 bulan sekali.

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR RI periode 2014-2019, mengatakan keterlibatan Kemenko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan bertentangan dengan semangat Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

“Kemenko Marves justru menghambat kemudahan berusaha karena birokrasi makin panjang dan bertele-tele, tidak sesuai dengan jargon Presiden Jokowi memangkas regulasi dan birokrasi,” ujarnya, Selasa (21/1).

Sejak era Orde Baru, jelas Bambang Haryo, birokrasi evaluasi tarif telah dipangkas dengan menghilangkan mekanisme melalui DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21/1992 tentang Pelayaran.

Ketentuan ini diperkuat dengan PP No. 82/1999 tentang Angkutan di Perairan, yang menyebutkan penetapan tarif cukup melalui Menteri Perhubungan.

“Orde Baru sekalipun menyadari tarif angkutan adalah masalah krusial karena menyangkut keselamatan penumpang dan logistik. Seharusnya pemerintahan Jokowi yang berorientasi maritim lebih sensitif dan responsif,” tuturnya.

Bambang Haryo menilai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tidak mengerti sektor transportasi dan maritim, sehingga lamban merespons usulan tarif penyeberangan.

Menurut dia, dampak kenaikan tarif terhadap harga barang yang diangkut hanya 0,05% sehingga tidak perlu dikhawatirkan. “Kenaikan itu mungkin kecil bagi pemilik barang, tetapi besar artinya bagi angkutan penyeberangan untuk menjaga kelangsungan usaha dan menjamin keselamatan nyawa publik,” ujarnya.

Bambang Haryo mengatakan evaluasi tarif penyeberangan sebenarnya bukan domain Menko Marves, melainkan Menko Perekonomian. Jika pun terlibat, Menko sebaiknya hanya mengawasi dan membantu agar birokrasinya lancar. Bukan justru menciptakan birokrasi baru.

Dia khawatir angkutan penyeberangan berhenti operasi dalam waktu dekat karena kesulitan membayar gaji karyawan dan kewajiban lain. “Kalau penyeberangan kolaps dampaknya sangat luas, angkutan penumpang dan logistik terhenti sehingga ekonomi akan mandeg,” katanya.

Oleh karena itu, dia mendesak Presiden Joko Widodo memperhatikan masalah ini karena sudah molor cukup lama, sementara kondisi usaha penyeberangan nasional semakin kritis.

Presiden juga diminta menegur atau mengganti para pembantunya yang tidak paham dan tidak becus mengurusi sektor transportasi.

Selain terganjal birokrasi, ungkap Bambang, sektor pelayaran kini dibebani banyak regulasi baru yang menambah biaya hingga 100%, belum termasuk kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 1.000%.

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Warga Kompak, Desa Kebon Ayu Gerung Pertahankan Zona Bebas Korona

Desa Kebon Ayu menjadi salah satu peserta lomba kampung sehat mewakili Kecamatan Gerung Lombok Barat bersama dua desa lainnya. Desa ini menjadi salah satu desa yang bebas dari wabah virus Covid-19. Apa rahasianya?

Di Kota Bima, Penilaian Kampung Sehat Dimulai dari Kecamatan Raba

LOMBA Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru Polda NTB mulai memasuki babak penilaian di Kota Bima. Penilaian dilaksanakan di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima.

Pilbup Sumbawa Barat, Petahana Berpeluang Lawan Kotak Kosong

Partai NasDem memutuskan mengusung HW Musyafirin-Fud Syaifudin di Kabuapten Sumbawa Barat (KSB). “Ke petahana,” kata Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem NTB Multazam, Jumat  (7/8).

Kenaikan Konsumsi dan Ulah Spekulan Sebabkan Elpiji Langka di Mataram

”Beberapa lokasi di sekitar Mataram yang mengeluh kelangkaan elpiji, bisa jadi disebabkan permintaan dan kebutuhan masyarakat setempat meningkat signifikan,” kata Section Head Communication Pertamina MOR V Ahad Rahedi

Pemerataan Mutu Pendidikan, SMA di NTB Rintis Program Sister School

”Jangan sekolah itu merasa maju sendiri, tetapi harus bisa berbagi dan memiliki imbas kepada sekolah lain,” jelas Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB H Muhammad Fauzan pada Lombok Post

Efek BDR Dikeluhkan Wali Murid, Disdik Kota Mataram Janji Cari Solusi

”Dana bos itu tidak mungkin akan cukup membelikan keperluan kuota internet anak-anak. Kasian nanti sekolahnya tidak bisa bayar listrik, air hingga guru honor,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

VIDEO : Otopsi Kunci Pengungkapan dugaan Pembunuhan LNS

Polresta Mataram berupaya memecahkan misteri penyebab kematian gadis berinisial LNS. Kuburan perempua yang ditemukan tergantung di salah satu perumahan di Jampung, Mataram ini diotopsi, Senin (3/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks