alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Penahanan Empat IRT di Loteng Ditangguhkan, Tapi Proses Hukum Jalan Terus

PRAYA-Penahanan empat ibu rumah tangga (IRT) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Praya ditangguhkan. Permohonan penangguhan penahanan mereka dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya, Senin (22/2/2021). Namun, proses hukum mereka terus berjalan.

Empat IRT itu adalah Fatimah, Nurul Hidayah, Martini, dan Hultiah. Mereka terjerat kasus hukum lantaran melempar pabrik tembakau milik UD Mawar Putra di Dusun Peseng, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng). Mereka melakukan aksi tersebut karena aktivitas pabrik itu dianggap menghasilkan bau yang mengganggu lingkungan tempat mereka tinggal di Dusun Eyat Nyiur, Desa Wajageseng.

Dua di antara empat perempuan itu ditahan sembari membawa anak mereka yang masih balita.

Isak tangis empat wanita itu langsung pecah begitu tahu mereka bisa pulang. Apalagi saat dapat bertemu dengan keluarga dan kerabat terdekat lain. ”Saya berharap kami semua dibebaskan. Jadi, kami bisa beraktivitas seperti biasa di rumah. Tolong, mohon bantuan,” kata Fatimah.

Sidang kemarin sebenarnya dijadwalkan baru berlangsung Rabu (24/2/2021). Namun, atas kesepakatan semua pihak, jadwal sidang dimajukan.

Keempat IRT mengikuti sidang dari Rutan Kelas IIB Praya. Agenda sidang adalah membacakan perkara hukum yang menjerat keempat terdakwa dan surat permohonan dari Gubernur NTB H Zulkieflimansyah. Orang nomor satu di Bumi Gora itu memberikan jaminan atas nama diri sendiri guna permohonan penangguhan penahanan empat terdakwa. Alhasil, majelis hakim mengabulkan permohonan yang dimaksud.

”Selain penangguhan penahanan, kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi,” kata Kasiintel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng Catur Hidayat Putra saat ditemui setelah sidang.

Kuasa hokum terdakwa menganggap tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) tidak memenuhi persyaratan hukum. Terutama menyangkut pasal 170 ayat 1 KUHP. Meski begitu, untuk membuktikannya, diperlukan sidang lanjutan.

”Ancaman hukuman dari pasal 170 tersebut adalah lima tahun penjara,” ungkap Catur.

Barang bukti dalam kasus empat IRT itu berupa batu dan kayu yang digunakan untuk melempar pabrik tembakau. Kemudian, asbes dan seng pabrik yang rusak.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah yang didampingi anggota DPR Sari Yuliati mengikuti sidang dari awal sampai akhir. Mereka berdua meninjau sidang dari lantai 2 PN Praya. Sidang diadakan di lantai 1.

Di luar PN Praya, puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Kerakyatan NTB melakukan aksi unjuk rasa.

”Selanjutnya, sidang kembali digelar pada Kamis (25/2/2021) mendatang,” jelas Ketua Majelis Hakim Asri sembari mengetok palu sebanyak tiga kali. (dss/r6)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks