alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Ngotot Tidak Bersalah, Romy Mengaku Cuma Meneruskan Aspirasi

JAKARTA–Romahurmuziy menebar abu hangat. Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyeret Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto Kiai Asep Saifuddin Halim dalam dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Jatim.

                Romy-sapaan akrab Romahurmuziy- menyatakan hal itu usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (22/3). Menurut Romy, nama Haris Hasanuddin yang ia teruskan ke kemenag pusat tidak lepas dari aspirasi dan rekomendasi Khofifah serta Kiai Asep.

                ”Dari awal saya menerima aspirasi itu (tentang sosok Haris) dari Kiai Asep Saifuddin Halim, dia adalah seorang pimpinan ponpes besar di sana (Jatim), dan kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa,” kata Romy saat hendak menuju kendaraan tahanan KPK. ”Tetapi kan itu (meneruskan aspirasi, Red) tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya (kanwil kemenag Jatim, Red).”

                Sebelum mengungkap peran dua tokoh itu, Romy lebih dulu mengklaim bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dalam proses seleksi pengisian jabatan kakanwil kemenag Jatim. Dia mengaku, apa yang disampaikan ke Kemenag itu hanya upaya meneruskan aspirasi yang diutarakan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jatim.

                ”Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu,” ungkapnya. Menurut dia, saat proses seleksi kakanwil bergulir, banyak pihak yang menganggap dirinya sebagai corong aspirasi masyarakat ke pihak-pihak berwenang. ”Bukan hanya di kementerian agama, di lingkungan yang lain pun kalau menyampaikan (aspirasi) kan biasa.”

                Romy pun mengungkapkan secara detail bagaimana Khofifah merekomendasikan Haris sebagai sosok yang tepat menjabat sebagai kakanwil kemenag Jatim. ”Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu beliau (Khofifah) mengatakan ; kalau Mas Haris saya sudah kenal kinerjanya, sehingga kedepan sinergi dengan pemprov itu lebih baik,” kata Romy menirukan Khofifah.

                Bukan hanya pernyataan Khofifah, dia juga menirukan omongan Kiai Asep yang menyebut bahwa Haris sedang tidak menjalani hukuman disiplin sebagaimana informasi dari sejumlah pihak. ”Dia (Kiai Asep) mengatakan ; Gus (Romy), yang namanya syarat itu tidak menjalani hukuman disiplin dalam lima tahun terakhir loh ya!,” ujar Romy mengenang pernyataan Kiai Asep.

                Menurut Romy, masukan dari Kiai Asep itu ingin menegaskan bahwa Haris sedang tidak menjalani hukuman disiplin ketika mengikuti proses seleksi kakanwil kemenag Jatim. ”Ini hanya penerusan aspirasi biasa dari orang-orang yang selama ini kita tahun reputasinya, kita tahu kinerjanya dan memang butuh sinergi ke depan (dengan pemprov dan masyarakat Jatim, Red),” imbuh dia.

                Romy mengklaim semua aspirasi itu tidak lantas disampaikan kepada panitia seleksi (pansel) jabatan kakanwil kemenag Jatim. Dia mengaku sama sekali tidak pernah mengintervensi atau bertemu dengan anggota tim pansel. ”Proses seleksinya itu dilakukan oleh panitia seleksi yang sangat profesional, semuanya adalah guru-guru besar dari Universitas Islam Negeri se Indonesia,” dalihnya.

                Anggota DPR Komisi XI itu pun kembali mengelak ketika ditanya terkait penerimaan suap Rp 300 juta yang disangkakan KPK kepada dirinya. Seperti sebelumnya, dia tidak memberikan alibi yang kuat bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan jual beli jabatan di kemenag. ”Saya akan sangat kooperatif dan menjelaskan semua persoalan ini kepada KPK,” tuturnya.

                Romy justru menuding bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (15/3) pekan lalu di Surabaya tidak lepas dari posisinya sebagai ketua umum (ketum) partai politik dengan follower terbesar di media sosial (medsos). ”Saya memang salah satu most wanted (orang paling dicari, Red),” ujar politisi dengan jumlah follower 51 ribu di Twitter itu.

                Rentetan pernyataan Romy itu menguji kecermatan penyidik KPK dalam mengembangkan dugaan suap jual beli jabatan di kemenag. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya akan melihat relevansi pernyataan Romy itu dengan perkara yang sedang ditangani. Pun, bila relevan, informasi tersebut akan dicermati lebih jauh oleh penyidik.

                ”Tapi yang jelas relevansinya harus kita lihat, bisa saja orang menyebut nama siapapun, namun tentu KPK punya tanggungjawab untuk melihat ada atau tidaknya relevansinya dengan pokok perkara,” terang Febri. Menurutnya, keterangan yang berdiri sendiri mungkin saja tidak relevan secara hukum. ”Tapi kalau berkesesuaian dengan bukti lain, bisa kami cermati lebih lanjut,” imbuh dia.

                Febri pun menyarankan Romy mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) bila ingin membantu KPK membongkar secara tuntas dugaan suap yang sedang bergulir. Namun, Febri mewanti-wanti agar Romy tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi. ”Informasi yang disampaikan tentu harus informasi yang benar. Informasi yang didukung juga dengan bukti yang lain,” paparnya.

                Sementara itu, terkait materi pemeriksaan kemarin, Febri menyebut penyidik mengambil sample suara Romy sebagai bagian dari pendalaman alat bukti percakapan. Sebelumnya, KPK juga melakukan hal serupa terhadap dua tersangka lain, yakni Haris (kakanwil kemenag Jatim) dan M. Muafaq Wirahadi (kepala kemenag Gresik).

                ”KPK sudah memiliki bukti yang kuat tentang adanya komunikasi-komunikasi atau pertemuan yang membicarakan terkait pengisian jabatan atau dugaan aliran dana,” ujar Febri. Setelah pemeriksaan awal tersangka, KPK berikutnya akan memeriksa saksi secara maraton. Terutama saksi dari pihak kemenag pusat.

Tindak Tegas     

                Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya bertindak tegas atas kasus yang mendera Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muwafaq Wirahadi. Kemenag tadi malam memutuskan memberhentikan sementara keduanya karena telah berstatus sebagai tersangka di KPP.

                ’’SK Pemberhentian sudah terbit sejak 19 MAret 2019,’’ KAta Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki tadi malam. Alasan pemberhentian kedua pejabat yang tersangkut kasus suap jual beli jabatan itu merujuk pada Pasal 88 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

                Di pasal itu diatur bahwa PNS diberhentikan sementara karena tiga alasan. Yakni diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, dan ditahan akrena menjadi tersangka tindak pidana. Ketentuan pemberhentian sementara itu juga ada di Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS.

                Mastuki menuturkan keputusan pemberhentian Haris dan Muwafaq diproses setelah KPK resmi menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Sabtu (16/3) lalu. Kemenag lantas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Jawa Timur sebagai Plt Kepala Kanwil. Kemudian Plt Kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik dijabat oleh Kasubag TU Kantor Kemenag Kab. Gresik. Menurut dia sampai saat ini proses pelayanan publik di Kanwil Kemenag Jatim maupun Kantor Kemenag Kab. Gresik tetap berjalan dengan lancar. (wan/JPG/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Dua Sopir Bupati Lotim pun Positif Tertular Covid-19

PELACAKAN kontak erat Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy yang positif terinfeksi Covid-19 masih terus dilakukan. Hingga kemarin, dari kontak erat yang telah menjalani uji usap atau swab, dua orang sopir Bupati Sukiman telah dipastikan positif Covid-19.

Dua Jempol untuk Penanggulangan Covid-19 Desa Bentek Lombok Utara

Desa Bentek meraih juara satu Kampung Sehat di Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Berada di pintu masuk Kecamatan Gangga, desa ini memang dua jempol. Bidang kesehatannya oke. Bidang ekonominya mantap. Sementara bidang ketahanan pangannya juga menuai decak kagum. Pokoknya top!

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks