alexametrics
Kamis, 18 Agustus 2022
Kamis, 18 Agustus 2022

Realisasi Pendapatan Daerah NTB Triwulan I Capai Rp 1,8 Triliun

MATARAM-Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mencatat realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama tahun 2022 sebesar Rp 1,857 triliun. Angka ini mengalami penurunan sekitar 16,20 persen atau sebanyak Rp 359,08 miliar dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp 2,216 triliun.

Meski demikian, peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan sisi positif dari perkembangan penerimaan daerah dimasa pandemi.

“Penurunan sebagian besar akibat berkurangnya penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat,” ucap Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyanti, Rabu (22/6/2022).

Eva menyebut, realisasi pendapatan daerah NTB didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 53,4 persen atau setara dengan Rp 991,666 miliar. Disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 46,04 persen atau Rp 854,954 miliar. Berikut penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar 0,57 persen atau sekitar Rp 10,528 miliar.

Sementara tahun anggaran 2022, ditargetkan anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,819 triliun. Angka ini berkurang sebanyak Rp 607,47 miliar dari target tahun 2021 sebanyak Rp 3,414 triliun.

Eva menjelaskan, penurunan tersebut disebabkan penerimaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah tidak lagi melalui pemerintah provinsi namun langsung diterima Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga penerimaan pendapatan transfer pada triwulan pertama tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 36,67 persen atau setara Rp 574,10 miliar.

Baca Juga :  Libur Lebaran Sebabkan Realisasi PAD Pemprov NTB di Bawah Target

“Penerimaan komponen terakhir Pendapatan Daerah yakni Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah telah mencapai Rp 10,528 miliar atau sekitar 46,6 persen dari target tahun 2022 yang merupakan penerimaan Hibah IPDMIP dari Pemerintah Pusat,” terangnya.

Sementara Pendapatan Asli Daerah yang telah terealisasi sebesar Rp 854,95 miliar, dengan penyumbang terbesar adalah dari komponen Pajak Daerah sebanyak Rp 628,848 miliar. Kemudian, Lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp 223,176 miliar dan Retribusi Daerah sebesar Rp 2,898 miliar, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebanyak Rp 32,045 juta.

“Penerimaan realisasi PAD tahun ini meningkat sebesar 31,61 persen atau setara dengan Rp205,35 miliar dibanding tahun 2021 pada periode yang sama. Sebagian besar disebabkan peningkatan penerimaan dari pajak daerah terutama dari PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 52,57 miliar,” jelas Eva.

Baca Juga :  Di World Economic Forum, Mendag Akan Bahas Penyelesaikan Masalah Global

Eva menambahkan, adanya peningkatan pendapatan pajak dari penerimaan PBBKB akibat penerapan tarif PBBKB tunggal. Tidak hanya itu, konsumsi BBM di NTB yang juga mengalami kenaikan. Terutama saat beberapa event olahraga internasional berlangsung sehingga aktivitas masyarakat menggeliat.

“Termasuk juga karena tidak berlakunya lagi BBM jenis premium sehingga konsumen beralih ke Pertalite,” terangnya.

Komponen lain penyumbang peningkatan PAD adalah pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebanyak Rp 209,814 miliar. Mengalami peningkatan hingga Rp 106 miliar, dari tahun 2021 hanya 103,818 miliar.

“Peningkatan tersebut sebagian besar bersumber dari penerimaan klaim kesehatan,” imbuh wanita yang dikenal ramah tersebut.

Guna meningkatkan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022, sambungnya, pihaknya bersama jajaran bakal meningkatan kualitas layanan dengan berbagai inovasi. Seperti, mengoptimalkan sumber daya organisasi termasuk juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder, pemerintah kabupaten/kota membuat kebijakan intensif pajak daerah.

“Berbagai upaya ini diikhtiarkan untuk meningkatkan penerimaan yang mendukung pembangunan NTB yang gemilang,” pungkas Eva. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/