alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

NU-Muhammadiyah Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

JAKARTA-Agenda bagi-bagi duit oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program organisasi penggera (POP) belum berjalan namun sudah picu polemik. Penentuan organisasi yang lolos dinilai bermasalah. Sejumlah organisasi mundur dari program berbiaya lebih dari setengah triliun itu.

Total ada 324 judul proposal dari 260 organisasi masyarakat (ormas) yang mendaftar. Setelah proses seleksi dinyatakan ada 183 judul proposal dari 156 ormas lolos seleksi. Mereka berhak mendapatkan kucuran dana dari Kemendikbud untuk menjalankan program sesuai proposal masing-masing.

Anggaran program ini cukup besar yakni mencapai Rp 595 miliar. Tiap-tiap proposal mendapatkan pendanaan bervariasi sesuai dengan kelompoknya. Ada tiga kelompok yang ditetapkan Kemendikbud. Kategori gajah dengan garapan lebih dari seratus unit sekolah atau PAUD maksimal mendapatkan Rp 20 miliar.

Kemudian kategori macan dengan garapan proyek rintisan di 21-100 unit sekolah atau PAUD mendapatkan uang maksimal Rp 5 miliar. Lalu kelompok terakhir adalah kategori kijang dengan jumlah sekolah atau PAUD binaan sebanyak 5-20 unit dengan alokasi anggaran maksimal Rp 1 miliar.

Di dalam daftar pengumuman yang dikeluarkan Kemendikbud 17 Juli lalu, ada sejumlah ormas, lembaga sosial, atau organisasi profesi yang cukup besar. Seperti Persyarikatan Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Kemudian ada juga lembaga filantropi Tanoto Foundation yang didirikan konglomerat Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto. Yayasan Putera Sampoerna yang didirkan Putera Sampoerna bos rokok PT HM Sampoerna. Serta ada pula Yayasan Pendidikan Telkom yang diprakarsai BUMN PT. Telkom.

Dari sejumlah organisai atau lembaga besar itu, Muhammadiyah sudah memutuskan untuk mundur dari POP. Keputusan itu disampaikan oleh secara tertulis oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Kasiyarno. Dia menyampaikan ada sejumlah alasan sampai akhirnya memastikan mundur.

Di antaranya dia mengatakan Muhammadiyah saat ini memiliki 30 ribu satuan pendidikan dan sejak sebelum merdeka membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan.

’’Sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam program Organisasi Penggerak,’’ jelasnya.

Alasan berikutnya mereka menilai kriteria pemilihan ormas yang dinyatakan lolos sangat tidak jelas. Sebab, tidak membedakan antara lembaga CSR yang seharusnya membantu dana pendidikan dengan ormas yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kasiyarno menegaskan Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pendidikan sekalipun tanpa ikut serta dapam program organisasi penggerak itu.

LP Ma’arif NU juga menyatakan akan mundur. Ketua LP Ma’rif Zainul Arifin Junaidi mengatakan sudah ada arahan dari Ketua Umum PBNU dan ketua Bidang Pendidikan supaya LP Ma’arif mundur dari POP. Serta tetap fokus pada pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah seperti selama ini. ’’Kami sedang rapat. Tapi karena itu perintah ya akan kami laksanakan,’’ katanya. Usai rapat dia memastikan LP Ma’arif NU mundur dari POP Kemendikbud.

Arifin mengatakan sejak awal menilai program POP itu aneh. ’’Kami ditelpon untuk ajukan proposal dua hari sebelum penutupan,’’ jelasnya. Karena waktu yang singkat, mereka tidak bisa membuat proposal. Tetapi tetap diminta untuk mengajukan saja, untuk persyaratannya menyusul.

Lalu pada 5 Maret melalui laman resmi Kemendikbud proposal mereka dinyatakan ditolak. Sampai akhirnya persyaratan yang diperlukan seperti badan hukum sendiri bukan badan hukum NU, serta surat kuasa dari PBNU, tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan AD/ART LP Ma’arif NU.

’’Kami terus didesak,’’ kata dia. Sampai akhirnya nama LP Ma’arif NU muncul dalam daftar SK ormas yang lolos seleksi.

Sementara itu pihak Tanoto Foundation memberikan klarifikasi terkait lembaganya yang dikaitkan sebagai penampung dana CSR dari perusahaan Tanoto. Communication Director Tanoto Foundation Haviez Gautama mengatakan Tanoto Foundation itu adalah lembaga filantropi. Terpisah dengan perusahaan Tanoto. Meskipun begitu Tanoto Foundation memang didirikan oleh Sukanto Tanoto.

Haviez mengatakan di dalam pendaftaran POP ada skema pendanaan yang dapat dipilih pengaju proposal. Yakni pendanaan penuh dari Kemendikbud atau pendanaan mandiri. Skema ini juga sudah dijelaskan dalam petunjuk teknis pendaftaran POP yang dilansir Kemendikbud.

Nantinya program yang digarap oleh Tanoto Foundation dalam POP itu diberinama Program PINTAR Penggerak. ’’Didesain tidak menggunakan dana pemerintah. Namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri,’’ katanya. Dia mengungkapkan nilai investasi yang sudah disiapkan lebih dari Rp 50 miliar untuk periode program dua tahun (2020-2021).

Melalui Program PINTAR Penggerak itu, Tanoto Foundation akan mengembangkan kapasitas tenaga pengajar di 260 unit sekolah penggerak. Perinciannya adalah 160 unit SD dan 100 unit SMP. Sekolah itu tersebar di Kabupaten Kampar, Muaro Jambi, Tegal, dan Kutai Barat.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Evy Mulyani mengatakan proses evaluasi proposal dilakukan dengan prinsip transparan serta akuntabel. ’’Oleh lembaga independen yaitu SMERU Research Institute,’’ katanya. Proses evaluasi proposan menggunakan metode double blind review sehingga mereka tidak mengetahui organisasi mana yang memiliki proposal itu.

Dengan proses tersebut netralitas dan independensi terjaga. Evy mengatakan Kemendikbud tidak melakukan intervensi terhadap hasil tim evaluator. Sehingga bisa menjaga imparsialitas dalam proses evaluasi. Sehingga komitmen awal bahwa POP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dapat terjaga.

Terkait mundurnya sejumlah ormas yang lolos seleksi atau evaluasi, Evy mengatakan Kemendikbud menghormati setiap keputusan peserta POP. Kemendikbud terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak. Dia menjelaskan POP merupakan program kolaborasi pemerintah dengan komunitas pendidikan.

Ketua Komisi X (membidangi pendidikan) DPR Syaiful Huda mendesak Kemendikbud membuka kriteria-kriteria yang mendasari lolosnya  entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP. “Dengan demikian publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak,” teranhnya.

Dia menyatakan, hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik. Buktinya, lembaga pendidikan milik PBNU dan PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Padahal kedua organisasi itu merupakan dua entitas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia. Menurut dia, pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program itu menunjukkan jika ada ketidakberesan dalam proses rekruitmen POP.

Huda mengatakan, Kemendikbud tidak bisa memandang remeh fenomena pengunduran diri LP Ma’rif NU dan Majelis Pendidikan Muhammadiyah dari POP. Menurutnya, dengan rekam jejak panjang di bidang pendidikan, pengunduran diri NU dan Muhammadiyah bisa mempengaruhi legitimasi dari POP itu sendiri.

Lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu mempunyai jaringan sekolah yang jelas, tenaga pendidik yang banyak, hingga jutaan peserta didik. “Jika sampai mereka mundur lalu POP mau menyasar siapa,” tuturnya.

Dia menegaskan, Kemendikbud tidak bisa beralasan jika proses seleksi diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga mereka tidak bisa ikut campur. Menurut dia, Kemendikbud tetap harus melakukan kontrol terhadap mekanisme seleksi, termasuk proses verifikasi di lapangan.

Politikus PKB itu menyatakan, dalam seleksi POP harus mempunyai keberpihakan kepada ormas-ormas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari jaringan sekolah yang mereka miliki, jumlah pendidik yang terafiliasi, hingga komitmen terhadap NKRI dan Pancasila. (wan/lum/JPG/r6)

 

 

Kucuran Duit Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

KATEGORI GAJAH

  • Kucuran Dana Rp 20 Miliar
  • Untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di lebih dari 100 satuan pendidikan.

KATEGORI MACAN

  • Kucuran Dana Rp 5 Miliar
  • Untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di 21-100 satuan pendidikan.

KATEGORI KIJANG

  • Kucuran Dana Rp 1 Miliar
  • Untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di 5-20 satuan pendidikan.

KOMPONEN PENGGUNAAN ANGGARAN

  • Belanja bahan
  • Belanja honor output kegiatan
  • Belanja jasa profesi
  • Belanja jasa/sewa
  • Belanja modal peralatan dan mesin
  • Belanja perjalanan dinas

 

Keterangan :

Satuan pendidikan meliputi TK, TK luar biasa, kelompok bermain, SD, SD luar biasa, SMP, atau SMP luar biasa.

 

Sumber : Kemendikbud

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

2021, Pemkot Mataram Usulkan 400 Formasi CPNS

Pemkot Mataram mengusulkan 400 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Jumlah tersebut hasil kalkulasi dari kebutuhan pegawai daerah ini pada tahun 2020 dan 2021.

VIDEO : Pilwali Mataram Dianul-Badrun Maju ke Tahap Verfak

Bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota H Dianul Hayezi-H Badrun Nadianto yang maju melalui jalur perseorangan melaju ke tahap verifikasi faktual (Verfak). “Dari hasil Vermin (verifikasi administrasi) syarat dukungan pasangan DR (Dianul-Badrun) sudah melebih target. Lanjut ke tahap verfak,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin, Selasa (4/8).

Kisah Baitul Askhiya Sekarbela (1) : Semua Berawal dari 12 Dermawan

Apa yang dilakukan 97 dermawan ini patut diteladani. Kehadiran mereka yang tergabung dalam Yayasan Peduli Umat Baitul Askhiya telah meringankan beban ratusan orang.

Libur Korona Semakin Panjang, Anak-anak Lupa Pelajaran Sekolah

"Kita sudah lupa (pelajaran)," kata Rio, salah satu anak di Pagutan, Kota Mataram saat ditanya, apakah ia masih ingat materi pelajarannya di sekolah.

Lulus 2018, Pelantikan 262 CPNS Mataram Tertunda Karena Korona

Sebanyak 262 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus pada tahun 2018 lalu harus bersabar. Sebab, pelantikan mereka harus ditunda karena wabah Korona.

Di NTB, Keluarga Kini Boleh Ikut Pemulasaraan Jenazah Pasien Korona

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra mendatangi RSUD Kota Mataram, Senin (3/8) lalu. Ia melihat bagaimana proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19 yang dilakukan pihak rumah sakit.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Tertangkap di Bandara Lombok, Satpam Selundupkan Sabu dari Batam

Pria asal Batam berinisial AK, 47 tahun dibekuk tim khusus Ditresnarkoba Polda NTB, Minggu (2/8). Pria yang bekerja  sebagai satpam itu ditangkap setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Lombok (BIL).

NTB Waspada, Penularan Korona Terdeteksi di Usaha Rumahan

Penularan virus Korona di NTB kian tidak terkendali. Transmisi lokal kian merajalela. Hampir tidak ada ruang yang bebas dari penularan virus. Bahkan rumah pun mulai tidak aman. Terutama bagi mereka yang membuka usaha di rumah.

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications.    Ok No thanks