alexametrics
Rabu, 8 Desember 2021
Rabu, 8 Desember 2021

Mulai 24 Oktober, Naik Pesawat Harus Tes PCR

JAKARTA–Kemarin (21/10) pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk mobilisasi orang pada saat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah mengharuskan hasil negatif test PCR pada transportasi udara. Hal ini mendapat kritik.

Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kemarin menyatakan penyesuaian aturan mobilisasi manusia saat pandemi dilakukan atas keputusan lintas sektor. Pertimbangannya adalah kondisi kasus Covid-19 terkini serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung implementasi protokol kesehatan.

Pemerintah menerapkan syarat pelaku perjalanan dalam negeri untuk moda udara wajib kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT PCR. Sebelumnya, syarat PCR bisa digantikan dengan hasil tes negatif dari rapid tes.

”Pengetatan metode testing menjadi PCR saja dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau sit distancing,” kata Wiku. Selain itu, hal ini sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan tujuan pemulihan ekonomi.

PCR dinilai test yang lebih sensitif. Sehingga diharapkan dapat menjaring kasus positif.  ”Untuk mengoptimalisasi upaya pencegahan penularan pihak maskapai diwajibkan menyiapkan tiga row yang dikosongkan untuk pemisahan jika ditemukan pelaku perjalanan yang bergejala saat perjalanan,” katanya.

Anak-anak usia di bawah 12 tahun juga diizinkan melakukan mobilitas. Ada syarat yang harus dilakukan.

”Ikatan Dokter anak Indonesia (IDAI) sendiri telah menyatakan kelayakan PCR atau rapid antigen untuk dilakukan kepada anak-anak,” ucap Wiku. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat. Contohnya mengikuti perpindahan orang tua akibat pindah tugas bekerja atau perjalanan dinas dan lain-lain.

Selain ketentuan syarat perjalanan, menurut Wiku juga penting untuk diketahui bahwa potensi penularan juga terjadi saat perjalanan. Sekalipun penumpang atau pengemudi telah terskrining. Untuk itu diperlukan protokol kesehatan pada saat perjalanan menggunakan moda transportasi. ”Kemudian setiap operator moda transportasi wajib mempersiapkan sarana dan prasarananya untuk mengintegrasikan implementasi skrining kesehatan elektronik dengan peduli lindungi,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Wiku, akan mempelajari pelonggaran mobilitas ini. Hasilnya akan menjadi data dalam penerapan aturan dalam periode libur Natal dan Tahun Baru.

 

Surat Edaran

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam kesempatan yang sama mengatakan kementeriannya telah membuat surat edaran untuk masing-masing moda transportasi. Surat edaran ini keseluruhannya mengatur hal teknis yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para operator dan calon penumpang.

”Untuk transportasi udara kapasitas penumpang saat ini sudah diizinkan lebih dari 70 persen,” katanya. Sedangkan penetapan kapasitas terminal bandara ditetapkan paling banyak 70 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk pada masa normal. Sementara untuk transportasi darat kapasitas, kategori PPKM level 3 dan 4 diterapkan pembatasan jumlah penumpang paling banyak maksimal 70 persen dan 100 persen untuk daerah dengan kategori PPKM level 1 dan level 2.

Adita juga mengatakan bahwa sekarang ini mobilitas manusia sudah bergeliat. Misalnya pada sektor udara, jumlah penumpang secara nasional naik 12 persen. ”Hal ini harus diantisipasi ya dengan selalu melakukan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuana,” ungkapnya.

Sementara itu, penggunaan PCR ini juga ditekankan bagi penumpang pesawat dari luar negeri. Mereka wajib menjalani tes molekuler isotermal (NAAT/jenis lainnya) di bandar udara kedatangan, setelah sebelumnya tes di negara asal.

Ketentuan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19.

Di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) telah menyiapkan lokasi dan fasilitas tes bagi penumpang dari luar negeri yang baru mendarat. Sebagai pintu gerbang utama Indonesia, Soetta menyediakan 20 bilik untuk swab PCR yang berada di international arrival hall Terminal 3. Di mana, hasil dapat diterbitkan dalam waktu kurang lebih 1 jam atau tes RT-PCR.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta (KKP Kemenkes) Darmawali Handoko mengatakan, tes PCR bagi penumpang dari luar negeri yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sudah diterapkan sejak 19 September 2021. Upaya ini sebagai salah satu cara mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi. Mulai dari varian Alpha, varian Beta, varian Delta, varian Gamma, dan varian Mu, serta potensi berkembangnya varian baru lainnya.

”Ini adalah salah satu bentuk antisipasi dan upaya untuk menghalau kasus impor agar pandemi di Indonesia tetap terkendali,” tuturnya.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi mengungkapkan, tes PCR yang disediakan oleh pihaknya dapat diketahui sekitar 1 jam. Pengambilan sampel dilakukan ketika penumpang baru mendarat dan hasil didapat sebelum penumpang berangkat ke tempat karantina. ”Penumpang tidak terlalu lama menunggu di bandara,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, kapasitas peralatan yang tersedia di Bandara Soekarno-Hatta dapat digunakan untuk melakukan tes terhadap sekitar 700 orang per jam. Ke depan, Bandara Soetta tetap akan melakukan peningkatan kapasitas tes ke depannya, sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan. Saat ini, tengah disiapkan laboratorium tes berstandar Bio Safety Lab Level 2 (BSL 2) untuk pelaksanaan tes PCR yang lebih massif.

”Keberadaan testing lab facilities berstandar BSL 2 ini sekaligus memperkuat penerapan Biosafety Management di Bandara Soekarno-Hatta,” President Director of AP II Muhammad Awaluddin.

Selain itu, penumpang dari luar negeri juga diminta menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memproses kedatangan. Termasuk, verifikasi dokumen kesehatan dan mengisi eHAC internasional. Aplikasi PeduliLindungi ini di Bandara Soekarno-Hatta didukung dengan sistem untuk semakin mempermudah pengaturan dan penanganan di international arrival hall Terminal 3 termasuk untuk tes PCR.

Komandan Satgas Udara Penanganan Covid-19 Kolonel Tek Sunu Eko P. menuturkan, usai diPCR mereka akan menjalani masa karantina. Sebab, protokol kesehatan penting yang harus dijalani penumpang dari luar negeri. ”Dan pada hari ke-4 karantina juga kembali akan dilakukan tes PCR,” ungkapnya.

 

Panen Kritik

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait aturan perjalanan orang yang terbaru. Menurut dia, beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara karena bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan.

“Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat,” kata Puan.

Menurutnya, ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, masyarakat sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti itu harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah.

Menurut Puan, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect Korona. Ia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

Perlu diingat, kata dia, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya. Di daerah, belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 7×24 jam. Maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalananan udara berlaku untuk 2×24 jam.

Dia mengatakan, jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi.

Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1×24 jam. “Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus di-clear-kan pemerintah,” ujarnya.

Namun jika memang pemerintah menilai syarat tes PCR bagi pelaku penerbangan menjadi solusi terbaik, Puan meminta agar harga PCR test bisa semakin ditekan. Selain itu, fasilitas kesehatan harus bisa diseragamkan di seluruh daerah.

Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat, agar bisa memenuhi syarat pemberlakuan hasil tes 2×24 jam. “Dan harganya pun harus sama di semua daerah,” tandasnya.

Fraksi PKB DPR RI menolak Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021. Aturan itu dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di tanah air. “Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus Covid-19 di tanah air,” ujar anggota DPR dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfah kemarin

Dia menjelaskan, pembatasan ketat selama pandemi Covid-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industry penerbangan global termasuk di tanah air. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp 2.867 triliun selama satu setengah terakhir.

Nilai kerugian tersebut setara dengan 9 tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global. Di tanah air banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. “Bahkan upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi ini,” ujarnya.

Melandainya pandemi Covid-19, kata Eem, harusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di tanah air. Seiring masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi peduli lindungi harusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes PCR bagi calon penumpang pesawat terbang.

Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi. “Bahkan kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR,” ucapnya.

Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, lanjut Eem, tetapi bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong besar. Bahkan harga tes PCR ini bisa 50 persen dari harga tiket pesawat. Kondisi itu membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain. Situasi itu tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi, karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun.

 

Kasus Menurun

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan saat tingkat penularan Covid-19 sudah mulai menurun. ’’Tetapi kita belum merasa aman karena kita menjaga kemungkinan terjadi lonjakan,’’ katanya saat meninjau kegiatan vaksinasi di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur kemarin.

Untuk itu dia menegaskan masyarakat tetap harus mengantisipasi adanya potensi lonjakan kasus Covid-19 kembali. Apalagi dengan adanya kemungkinan gelombang ketiga kasus Covid-19 seiring dengan adanya pelonggaran-pelonggaran. Ma’ruf menekankan menjaga protokol seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta vaksinasi masih sangat penting untuk saat ini.

Dalam kesempatan itu Ma’ruf juga menyinggung soal akselerasi vaksinasi Covid-19. Dia menegaskan perlu peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mendukung akselerasi vaksinasi itu. Dia menyampaikan salah satu upaya untuk akselerasi vaksinasi Covid-19 adalah dengan metode jemput bola.

Caranya petugas langsung turun ke pemukiman-pemukiman penduduk. Cara ini efektif untuk mengatasi masyarakat yang memiliki keterbatasan pergerakan. Atau masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi vaksinasi massal pada umumnya.

’’Untuk akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, diperlukan dukungan semua pihak agar terus aktif menyelenggarakan vaksinasi massal,’’ katanya. Kemudian mengambil inisiatif melakukan vaksinasi dengan sistem jemput bola. Bahkan sampai dengan kegiatan vaksinasi door to door di rumah-rumah masyarakat langsung.

Ma’ruf mengingatkan bahwa vaksinasi menjadi salah satu faktor penentu penetapan level PPKM di suatu wilayah. Untuk itu, supaya Jaw Timur bisa menurunkan level PPKM, maka akselerasi vaksinasi harus dijalankan. Sehingga pandemi Covid-19 bisa dikendalikan lalu menuju masa endemic.

Kemudian Ma’ruf juga meningatkan supaya pemda di tingkat provinsi Jawa Timur maupun kabupaten dan kota di bawahnya, untuk terus ak tif memantau pergerakan masyarakatnya. Khususnya terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dia mengingatka bahwa penerapan protokol kewajiban merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga diri dari wabah. ’’Menjaga diri dari wabah merupakan kewajiban dalam Islam,’’ tuturnya. (lyn/mia/lum/wan/JPG/r6)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks