alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Mulai 1 Juni, Masuk ke Malaysia Dikenai Biaya Karantina Rp 7 Juta

JAKARTA–Dampak pandemi Covid-19, Malaysia memberlakukan aturan ketat. Semua orang yang memasuki Malaysia harus menanggung biaya karantina wajib dan menandatangani surat setuju untuk membayar. Tentunya sebelum dapat melakukan perjalanan ke Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Senior Ismail Sabri Yaakob yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Malaysia.

Ismail Sabri mengatakan, dengan kebijakan terbaru, orang Malaysia akan membayar setengah dari biaya layanan karantina sementara warga asing, termasuk pasangan dan anggota keluarga warga negara Malaysia, harus menanggung biaya penuh. Biaya penuh sebesar RM 150 per hari atau sekitar Rp 500 ribu. Karantina selama 14 hari, berarti jika membayar penuh adalah RM 2.100 atau sekitar Rp 7 juta.

“Ini akan berlaku mulai 1 Juni karena Malaysia akan terus memberlakukan karantina wajib pada mereka yang kembali dari luar negeri untuk mencegah penyebaran Covid-19,” katanya pada jumpa pers hariannya seperti dilansir JawaPos.com dari SCMP, Sabtu (23/5).

Ismail Sabri mengatakan Dewan Keamanan Nasional telah memutuskan bahwa warga negara Malaysia akan membayar 50 persen dari biaya penuh RM 150. “Non-warga negara Malaysia, termasuk pasangan dan tanggungan warga negara Malaysia, harus membayar dalam jumlah penuh,” katanya.

Ismail Sabri mengatakan dewan juga telah memutuskan bahwa mereka yang ingin datang ke Malaysia harus menandatangani surat persetujuan, yang menyatakan persetujuan untuk menanggung biaya karantina.

“Penandatanganan surat itu dapat dilakukan di Kedutaan Besar Malaysia dan komisi tinggi. Setelah perjanjian ditandatangani, kantor juga akan mengeluarkan surat yang mengizinkan mereka untuk kembali ke Malaysia,” katanya.

Departemen Imigrasi akan memainkan perannya untuk memastikan mereka yang kembali mengetahui kondisi baru yang ditetapkan oleh pemerintah. “Imigrasi akan mengeluarkan arahan kepada semua perusahaan maskapai penerbangan untuk menjadikannya syarat bagi penumpang yang turun di Malaysia untuk memiliki surat perjanjian ini,” katanya.

Dari jumlah tersebut, 30.200 orang telah menyelesaikan proses dan diizinkan pulang. Pada 14 Mei lalu, Ismail Sabri mengatakan ada pasangan dan anggota keluarga warga Malaysia yang menolak membayar biaya karantina meskipun pemerintah telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka hanya akan menanggung biaya untuk mengembalikan warga Malaysia.

Mereka yang menolak membayar, fasilitas imigrasi mereka dicabut, yang akan membuat mereka harus lebih sering melakukan perjalanan ke departemen untuk memperbarui kartu izin tinggal di Malaysia. Ismail Sabri mengatakan mereka harus mendaftar untuk kembali ke Malaysia.

“Kami ingin menentukan dari mana mereka berasal. Bagi mereka dari negara-negara berisiko tinggi, dewan dan Kementerian Kesehatan akan menentukan apakah aplikasi mereka harus disetujui,” imbuhnya.(JPG)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks