alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

15 Persen Bantuan Pemerintah di NTB Tak Tepat Sasaran

MATARAM-Dari hasil simulasi angka kemiskinan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB diperkirakan meningkat. Namun jumlah pasti penambahan penduduk miskin perlu dikaji lebih detail. ”Kajian ini kita hanya berikan sinyal kepada pemerintah,” kata Kepala BPS NTB Suntono usai memaparkan hasil simulasi BPS di kantor gubernur NTB, kemarin (23/6/2020).

Dalam simulasi tersebut, tergambar jumlah penduduk miskin akan melonjak signifikan jika terjadi kontraksi PDRB atas dasar harga berlaku -1,93 persen. Jumlah penduduk miskin per September 2019 mencapai 705.684 jiwa. Demikian pula persentase kemiskinan bisa melonjak tajam dari 13,88 persen saat ini naik ke angka 15 persen lebih.

Suntono menjelaskan, simulasi angka kemiskinan di NTB merupakan kelanjutan dari kajian dampak Covid-19 terhadap perekonomian NTB. Jika ekonomi turun akibat Covid-19, pasti akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Ketika pendapatan rumah tangga terdampak, konsumsi berkurang, dan konsumsi berkurang membuat angka kemiskinan naik.

”Jadi ini sinyal-sinyal yang kami sampaikan ke pemerintah. Jika pemerintah tidak melakukan intervensi kemungkinan kenaikannya akan seperti ini,” katanya.

Peningkatan angka kemiskinan itu bisa ditekan dengan pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS). Namun dari gafis tersebut, pengaruh bantuan pemerintah tidak terlalu signifikan. Karena itu, ketepatan penyaluran bantuan sangat sangat penting.  ”Hal ini dimaksudkan agar anggaran pengentasan kemiskinan dapat digunakan secara optimal,” katanya.

Terkait ketepatan sasaran bantuan, BPS menemukan 15 persen rumah tangga penerima beras sejahtera (rastra) maupun BPNT merupakan kelompok rumah tangga desil 10 atau kelompok paling sejahtera. ”Mereka adalah rumah tangga tidak miskin yang menerima bantuan,” jelasnya.

Meski demikian, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah rumah tangga sejahtera yang mendapatkan bantuan terus berkurang.

Menanggapi data BPS, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi mengatakan, peran data sangat penting dan krusial. Karena itu, OPD harus proaktif dan bersinergi dalam mempertajam data kemiskinan. ”Sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran,” imbuhnya.

Meski situasi sulit, pemerintah tidak boleh berpangku tangan. ”Peran kita di provinsi bukan hanya mendengar laporan tetapi harus melihat faktor masalahnya di mana,” tegas Rohmi, kepada para asisten dan kepala OPD yang rapat di ruang Anggrek, kantor gubernur NTB.

Ia meminta jangan ada bantuan salah sasaran agar hasilnya lebih efektif. “Saya berharap ini menjadi followup untuk sekda  dan kepala bappeda. Bagaimana agar semua program di NTB bersinergi,” ujarnya. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks