alexametrics
Jumat, 7 Agustus 2020
Jumat, 7 Agustus 2020

Nyanyian Romy Makin Ngambang

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta teliti dalam mengusut dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Terutama dalam menyikapi “nyanyian” eks Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy beberapa waktu lalu usai diperiksa penyidik KPK.

Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengatakan sejauh ini “nyanyian” Romy dinilai masih mengambang. Selain tidak diikuti alat bukti yang kuat, pernyataan Romy telah dibantah oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Baik itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa maupun pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Chalim.

”Yang disampaikan Romy ini masih tahap awal, harus dibuktikan dengan alat bukti,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (24/3).

Dalam nyanyiannya, Romy membantah menerima suap terkait pengisian jabatan kepala kantor wilayah (kakanwil) Kemenag Jawa Timur dan kantor kemenag Gresik. Dia mengaku hanya sebagai corong penerus aspirasi dan rekomendasi Khofifah dan Kiai Asep.

Suparji menyebut “nyanyian” Romy yang menyeret Khofifah dan Kiai Asep dalam pusaran kasus suap tersebut bisa saja dipersepsikan sebagai pernyataan yang mengada-ada. Namun sebaliknya, informasi yang kini sudah berkembang liar di kalangan masyarakat itu bisa saja benar. ”Ini menjadi tantangan KPK untuk membuktikan (nyanyian Romy, Red),” jelasnya.

“Nyanyian” politisi saat menjadi tersangka korupsi bukan kali ini terjadi. Suparji mencontohkan mantan bendahara umum (bendum) Partai Demokrat M Nazaruddin juga pernah melakukan hal yang sama ketika menjadi tersangka KPK beberapa tahun lalu. Kala itu, Nazar–sapaan akrab Nazaruddin–membeber keterlibatan sejumlah nama politisi kakap dalam kasusnya.

Selain Nazar, politisi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti juga pernah “bernyanyi” terkait kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Damayanti yang kini berstatus terpidana korupsi dan ditahan di Lapas Wanita dan Anak Klas IIB Tangerang tersebut menyeret rekan-rekannya di Komisi V DPR kala itu.

Menurut Suparji, rentetan politisi yang bernyanyi itu menunjukan adanya korelasi nyanyian dengan kasus yang menimpanya. Namun, dia menggarisbawahi rata-rata politisi yang berani bernyanyi dan membongkar kasus adalah mereka yang telah menerima justice collaborator (JC).

”Kalau Romy mau membongkar kasusnya, dia harus jadi JC,” tuturnya.

Sejauh ini, belum ada informasi apakah Romy akan mengajukan JC atau tidak. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hak-hak tersangka saat pemeriksaan perdana Romy Jumat (22/3) lalu. Salah satunya menjadi JC.

”Saya kira ini standar untuk seluruh penanganan perkara,” ungkapnya.

Namun, KPK tidak mudah mengabulkan permohonan JC para tersangka. Apalagi, tersangka tersebut tidak mau mengakui perbuatannya. Sejauh ini, Romy belum mau mengakui perbuatannya. Sehingga, sepertinya sulit mendapat JC. ”Kami pastikan kalau pengajuan JC seperti itu (tidak mengakui perbuatan, Red) akan ditolak,” tegasnya.

KPK tetap memandang informasi yang disampaikan para tersangka harus masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sehingga, dapat ditindaklanjuti oleh penyidik yang menangani. ”Dan informasi itu jangan setengah hati,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. (tyo/JPG/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pasien Korona Keluyuran, NTB Siapkan Denda Rp 50 Juta atau Penjara

Pasien positif Covid-19 wajib menjalani isolasi secara ketat. Jika pasien positif Covid-19 tersebut terbukti keluyuran sebelum dinyatakan sembuh dipastikan akan dipidana. “Ketentuan pidana dalam Perda menyebut, dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani, Kamis  (6/8).

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Sosialisasi dan Penilaian Lomba Kampung Sehat Sampai September

PAMATWIL Kabag Sumda Polres Bima AKP Arief Hamid menggelar asistensi dan pemantauan kesiapan desa-desa di Kecamatan Palibelo, Bima, untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat.

Kisah Serbat Jahe Desa Langko Lobar yang Bikin Kepincut Ibu Negara

Di tengah pandemi Korona sekarang ini, stamina dan imunitas tubuh harus tetap terjaga. Nah, minuman tradisional dari Desa Langko, Lombok Barat ini patut dicoba. Bentuknya Serbat Jahe. Ibu Negara Iriana Joko Widodo saja mencobanya.

Potensi Kebakaran Hutan di NTB Tinggi, DLHK Intensifkan Pengawasan

”Petugas KPH kami sekarang patroli 24 jam di lokasi yang selama ini sering terjadi kebakaran hutan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, kemarin (6/8/2020).

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks