alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Pelajar Pun Ikut Beraksi

JAKARTA–Demonstrasi di sekitar gedung DPR masih terus berlanjut. Setelah mahasiswa, kemarin (26/9) giliran para pelajar SMA yang melakukan aksi. Bedanya, dalam kegiatan itu, tidak ada penyampaian orasi. Tanpa babibu, mereka langsung menyerang aparat kepolisian dengan batu dan kayu.

                Para pelajar datang dari berbagai arah. Pantaun koran ini, banyak dari mereka yang keluar dari Stasiun Palmerah. Mereka langsung berkumpul di sekitar pintu rel kereta api listrik (KRL) Palmerah. Mereka berjejer di pinggir rel. Ada juga yang naik ke panggar rel.

                Sekitar pukul 14.00, mereka mulai melempari aparat kepolisian yang berada di Jalan Tentara Pelajar. Aparat yang membawa tameng itu berjejer menutup Jalan Tentara Pelajar.

                Para pelajar itu memunguti batu di sekitar rel, dan terus melempari polisi. Saat kereta lewat, mereka menghentikan lemparan dan minggir dari rel. Setelah itu, para pelajar yang mengenakan pakain putih, pramuka, dan juga mengenakan jaket itu kembali menghujani polisi dengan batu.

                Aparat pun membalasnya dengan tembakan gas air mata. Mereka pun kocar-kacir dan berlari ke arah Jalan Palmerah, dan sebagian ke arah stasiun. Namun, hanya beberapa saat, mereka kembali berhadapan dengan polisi dengan lemparan batu yang semakin deras. Pelajar yang datang semakin banyak.

                Personel Brimob yang sebelumnya menutup Jalan Tentara Pelajar dengan tameng, akhirnya mundur ke arah Jalan Gelora. Para demonstran pun semakin bersemangat menyerang aparat. Saat itu, kereta masih bisa melintas, begitu juga dengan kendaraan umum. Namun, semakin sore, makin sedikit yang melintas. KRL pun berhenti melintas.

                Sekitar pukul 15.30, mereka tidak hanya menyerang aparat yang bejejer di Jalan Gelora, para peserta aksi juga melempari polisi yang ada di dalam pagar Kompleks Parlemen, Senayan, yang sebelumnya berkumpul di dekat pos polisi yang sudah hangus terbakar pada aksi Selasa (24/3).

                Selain polisi, banyak pegawai DPR dan MPR yang berkumpul di dekat pos polisi. Mereka tidak peduli apakah yang dilempari itu aparat atau pegawai DPR. Pengaman dalam (Pamdal) DPR yang sebelumnya menjaga pintu kecil di samping pos polisi juga menjadi sasaran. Tak sempat menutup pintu, mereka terpaksa lari karena dihujani batu.

                Praktis, pintu kecil itu pun bisa dibuka. Beberapa demonstran nekat masuk dan melempari aparat dan orang-orang yang menonton aksi itu. Ketika hujan batu semakin deras, polisi pun menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Polisi memilih bertahan di dalam pagar. Melalui pengeras suara, polisi berkali-kali mengimbau para pelajar agar membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.

“Adik-adik sekalian, di dalam sini banyak orang. Ada wartawan, pegawai, pekerja,” ucapnya. “Pelajar yang baik bukan seperti itu,” lanjut salah seorang petugas. Namun, imbauan itu tidak digubris oleh para demonstran.

                Petugas juga meminta para pelajar agar memisahkan diri, karena di antara mereka ada yang bukan pelajar. “Pelajar tidak menutup kepala dan wajahnya,” terang polisi melalui pengeras suara.

                Sekitar pukul 17.30, ada seorang pegawai perempuan DPR yang mendekat ke polisi dan memegang pengeras suara. Suciati, nama pegawai itu pun dengan menahan tangis meminta anaknya yang ikut demo agar segera pulang.

“Tolong pulang, tolong nak pulang. Hentikan! Jangan lempar, jangan bakar,” ucapnya. “Yang dengar suara saya adalah anak soleh. Saya tahu kamu anak soleh, tolong hentikan,!” dengan sesenggukan.

                Selain di pintu rel kereta api, massa juga berkumpul di Jalan Slipi. Mereka juga bersitegang dengan aparat kepolisian. Sampai pukul 21.20, para demonstran masih tetap bertahan. Namun, mereka sudah mundur ke Jalan Palmerah, sisi barat rel kereta. Mereka masih tetap melempar aparat. Tembakan gas air mata tidak henti-hentinya ditembakkan. Mereka juga berteriak mengejek aparat polisi.

                Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan perhatian serius terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa dan pelajar. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait sejumlah aksi demonstrasi di tanah air. Di tengah kunjungannya ke Markas Besar PPB, dia mengatakan terus menggali informasi terkait aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

                Wapres JK menjelaskan pemerintah bersama dengan DPR sudah sejalan. Yakni memutuskan menunda pengesahan sejumlah RUU yang menjadi tuntutan aksi demonstrasi. Menurut JK dalam pembahasan UU memang dibutuhkan komunikasi dengan publik. ’’Dibutuhkan public hearing atau padangan publik tentang hal itu. Dan segera diharapkan berjalan,’’ jelasnya.

                Dia lantas mengatakan pentingnya merevisi KUHP. Menurut JK usia KUHP sudah lebih dari seratus tahun. Saat ini sudah banyak kemajuan kejahatan. Misalnya kejahatan cyber yang dahulu belum ada.

                Menurut JK ada beberapa pasal dalam revisi KUHP yang dinilai masyarakat kurang pas. Misalnya soal perzinahan yang memicu banyak padangan. Terkait sejumlah polemik itu, JK mengatakan nanti DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali.

                Sementara itu, terkait banyaknya kejadian kekerasan dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah, Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal belum mau banyak berkomentar. Menurutnya, Polri akan menindak tegas oknum yang dipastikan melanggar. ”Ya ditindak tegas, nanti lagi ya,” ujarnya sembari berjalan menuju ruang kerjanya kemarin.

                Bagian lain, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo yang awalnya akan menggelar konpres terkait demonstrasi juga ditunda. Namun, diketahui bahwa Polda Metro Jaya telah menggelar konferensi pers terkait kejadian kekerasan oknum dalam demonstrasi di Jakarta.

                Hingga saat ini belum diketahui mengapa pengamanan demonstrasi mahasiswa terjadi kekerasan hampir serempak di semua kota. Belum bisa dipastikan berapa jumlah korban mahasiswa dan petugas kepolisian se-Indonesia.

Pemerintah Bergeming

Sementara itu, satu tuntutan gerakan mahasiswa, yakni penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pembatalan UU KPK yang telah direvisi. Namun, pemerintah bergeming. Tuntutan tersebut tak mendapat respons positif. Hingga kemarin (25/9), pemerintah bersikukuh tidak akan mengeluarkan perppu.

                Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, sikap presiden sudah tegas. Bahwa bentuk penolakan terhadap undang-undang bisa disalurkan melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi. ”Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

                Dia menegaskan bahwa negara memiliki mekanisme konstitusional. ”Kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi. Gitu aja,” kata politikus PDIP itu.

                Saat disinggung bahwa menerbitkan perppu juga merupakan jalur konstitusional, Yasonna berdalih, belum cukup alasan untuk mengambil langkah tersebut. Menurut dia, desakan publik yang masif tidak memenuhi unsur keterdesakan. ”Janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendeligitimasi lembaga negara. Seolah-olah nggak percaya pada MK,” tuturnya.

                Sementara itu, KPK mengidentifikasi 26 persoalan dalam UU yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 September lalu. Temuan yang dinilai berisiko melemahkan agenda pemberantasan korupsi itu merupakan hasil analisis yang dilakukan tim kajian KPK sejak RUU tersebut disahkan.

                Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, poin-poin yang diidentifikasi itu sejatinya sudah kerap dibahas banyak pihak. Misalnya, poin tentang meletakkan KPK di rumpun eksekutif. Berdasar hasil kajian KPK, poin itu tidak membaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat constitutional important. ”Rumusan UU hanya mengambil sebagian putusan MK (Mahkamah Konstitusi, Red),” kata Febri kemarin (25/9).

                Selain poin tersebut, KPK menyatakan adanya persoalan dalam penghapusan bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi. Dan, menjadikan Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK.

                Padahal, kata Febri, syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat jika dibandingkan dengan Dewan Pengawas. Misalnya, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan. Sementara itu, syarat dewan pengawas lebih sederhana karena tidak mensyaratkan pengalaman 15 tahun di bidang tertentu.

                Poin selanjutnya, yaitu kewenangan Dewan Pengawas yang masuk pada teknis penanganan perkara. Di antaranya, memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. ”Bagaimana jika Dewan Pengawas tidak mengizinkan? Siapa yang mengawasi Dewan Pengawas?,” tanya mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

                Yang menarik, selain mengidentifikasi persoalan substansial, KPK juga menemukan persoalan ketidakcermatan dalam RUU tersebut. Yakni, terkait dengan syarat pimpinan KPK minimal 50 tahun yang di dalam kurung ditulis empat puluh tahun (pasal 29 huruf e). Bila ketentuan itu berlaku, salah satu pimpinan KPK terpilih, Nurul Gufron, terancam tidak bisa diangkat. Sebab, Nurul saat ini berusia 45 tahun.

                ”Jika sesuai jadwal, maka pengangkatan pimpinan KPK oleh Presiden baru dilakukan 21 Desember 2019. Hal itu berarti UU Perubahan Kedua UU KPK ini sudah berlaku, termasuk syarat umur minimal 50 tahun,” terang Febri. Bila pengangkatan itu tetap dilakukan, Febri menyebut keputusan dan kebijakan yang diambil pimpinan tidak sah.

                Sementara itu, anggota DPR Taufiqulhadi mengatakan, tidak ada pelemahan KPK dalam UU yang baru. “Kami juga sudah tanyakan kepada lima pimpinan KPK yang baru. Mereka menjawab tidak ada pelemahan dalam UU KPK baru,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin.

                Menurut dia, apa yang disebut sebagai pelemahan juga tidak jelas. Sebab, dalam UU itu KPK masih bisa bekerja melakukan pemberantasan korupsi. ”Mungkin mereka kelompok yang was-was dengan pimpinan KPK yang baru,” terang anggota Komisi III DPR RI itu.

                Misalnya, soal adanya dewan pengawasan. Menurut Taufiq, tidak ada yang dilemahkan dengan kehadiran dewan pengawas. Dalam UU itu sudah jelas disebutkan apa saja tugas dan kewenangan dewan pengawas. Dia menegaskan bahwa kewenangan penyadapan tidak ada yang dikurangi oleh dewan pengawas, karena kewenangan dewan pengawas hanya memberikan izin atau tidak.

                Begitu juga soal SP3. Politikus Partai Nasdem itu menegaskan bahwa kewenangan SP3 itu untuk memberikan kepastian hukum. Waktu dua tahun cukup untuk mempertimbangkan sebuah kasus dihentikan. Jadi, kata dia, tidak ada alasan waktu dua tahun tidak cukup untuk mengungkap kasus besar. “Sebenarnya waktu enam bulan sudah cukup untuk memutuskan kasus itu diteruskan atau dihentikan,” ungkapnya. (tyo/wan/idr/lum/far/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Dua Sopir Bupati Lotim pun Positif Tertular Covid-19

PELACAKAN kontak erat Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy yang positif terinfeksi Covid-19 masih terus dilakukan. Hingga kemarin, dari kontak erat yang telah menjalani uji usap atau swab, dua orang sopir Bupati Sukiman telah dipastikan positif Covid-19.

Dua Jempol untuk Penanggulangan Covid-19 Desa Bentek Lombok Utara

Desa Bentek meraih juara satu Kampung Sehat di Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Berada di pintu masuk Kecamatan Gangga, desa ini memang dua jempol. Bidang kesehatannya oke. Bidang ekonominya mantap. Sementara bidang ketahanan pangannya juga menuai decak kagum. Pokoknya top!

Disdag Kota Mataram Gelar Pasar Rakyat, Warga Antusias

”Kami berterima kasih pada pihak Disdag karena kebutuhan rumah tangga bisa diakomodir sekaligus di sini dengan harga terjangkau,”  kara Nasrullah, lurah Pagutan Barat.

Dapodik Versi Terbaru Buat Bingung, Dikbud NTB Latih Operator Sekolah

Kami rancang untuk yang pulau Lombok dulu,” kata Kepala Seksi  GTK SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB Mu'azam, Rabu (23/9/2020).

SMK di NTB Mulai Persiapan Ikuti LKS Tingkat Nasional

”Siswa yang ikut, sedang menjalani training center (TC),” kata Kepala SMKN 3 Mataram Ruju Rahmad, Rabu (23/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Sutradara Trish Pradana, Angkat Kisah Mohan ke Layar Lebar

Sutradara Trish Pradana tak henti melahirkan karya. Di tengah Pandemi Korona ini ia kembali ke balik layar menuntaskan film baru bertajuk "Mohan". Ini merupakan film yang diangkat dari kisah hidup Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sewaktu remaja.
Enable Notifications    Ok No thanks