alexametrics
Sabtu, 8 Agustus 2020
Sabtu, 8 Agustus 2020

Pemerintah Janji Bantuan Tunai untuk 280 Ribu Keluarga di NTB Cair Pekan Ini

JAKARTA–Bantuan langsung pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 dipastikan cair pekan ini. Pencairan tersebut diumumkan Kementerian Sosial, kemarin (26/4). Khusus di NTB, pencairan akan menyasar 280 ribu kepala keluarga. Masing-masing akan mendapatkan Rp 600 ribu sebulan.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengemukakan, bantuan langsung tunai untuk 280 ribu KK di NTB tersebut merupakan bagian Bansos Tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan kepada 9 juta KPM di 33 Provinsi. Penerima adalah masyarakat di luar penerima PKH dan Bansos Sembako. Bansos ini akan disalurkan selama 3 bulan, pada April hingga Juni 2020.

Sementara itu, bantuan sosial khusus berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu juga mulai disalurkan untuk masyarakat yang tinggal di Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bekasi. Disalurkan dua kali per bulan (senilai @Rp 300 ribu) kepada 1,3 juta KPM di DKI Jakarta dan 600.000 KPM di Bodetabek.

Sementara itu, pada saat yang sama, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Telah Cair di beberapa wilayah terhitung sejak kemarin (26/4). Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 di desa-desa akan mendapatkan penyaluran perdana Rp 600 ribu perbulan, dimulai bulan April sampai Juni 2020.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta mencontohkan bahwa Desa Lele, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, contohnya, telah melakukan penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp. 600.000 perkeluarga kepada 60 keluarga miskin untuk bulan pertama. ”Karena desa ini berada di pulau tersendiri dan jauh dari akses perbankan, maka pembayaran dilaksanakan secara tunai,” jelasnya kemarin.

Ivan mengatakan, Sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6/2020, prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dialihkan menjadi untuk Desa Tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

BLT Dana Desa berjumlah Rp 600 juta per keluarga miskin, yang dibayarkan setiap bulan dimulai dari April hingga Juni 2020. Penyalurkan sebisa mungkin akan dilakukan secara nontunai agar akuntabilitas terjaga. ”Namun pada wilayah yang jauh dari akses perbankan dapat disalurkan secara tunai,” jelasnya.

Diperkirakan sekitar Rp 22 triliun dana desa tersalur kepada 12 juta keluarga miskin di desa, yang terdampak pandemi Covid-19. Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini belum mendapat bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial dari kementerian maupun lembaga lainnya.

Jangan Tumpang Tindih

Di sisi lain, mulai cairnya bantuan sosial seperti dana program keluarga harapan (PKH) yang dikelola oleh Kemensos maupun bantuan langsung tunah BLT di Kemensos dan Kementerian Desa diingatkan supaya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan aneka bantuan tersebut sebaiknya tidak tumpang tindih. ’’Jangan sampai ada yang sudah dapat, kemudian dapat lagi,’’ katanya kemarin (26/4). Sementara di sisi lain ada keluarga yang sama sekali belum mendapatkan bantuan.

Lina mengatakan di tengah wabah Covid-19 bantuan dari pemerintah terus mengalir. Mulai dari bantuan dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, sampai kementerian atau pemerintah pusat. Pemerintah daerah maupun pusat harus berkoordinasi supaya tidak ada duplikasi atau data penerima yang tumpang tindih.

Dia juga menjelaskan sejumlah pemerintah daerah telah membuka layanan input data keluarga terdampak Covid-19. Misalnya yang tidak bisa mudik dan mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan. Data yang diinput itu harus digunakan sebaik-baiknya.

Lina menyayangkan ternyata ada daerah yang menggunakan data lama. Yakni data 2015 lalu. Dia mencontohkan di lingkungan tempat tinggalnya di Kota Depok, Jawa Barata, penyaluran bantuan belum maksimal. ’’Di RT saya yang dapat tiga keluarga. Padahal ada penambahan keluarga yang terkena PHK dan tidak bisa mudik,’’ katanya. Karena belum masuk data, maka keluarga itu belum mendapatkan bantuan.

Dia juga menyoroti penyaluran bantuan di Pemprov DKI Jakarta. Bantuan sembako informasinya dialokasikan sebesar Rp 150 ribu. Tetapi setelah ditotal, nilainya diperkirakan tidak sampai Rp 150 ribu. Pemprov DKI Jakarta berlasan ada biaya pengantarannya. Bantuan sembako dari Pemprov DKI itu berupa beras 5 kg, sarden, snack, masker dua biji, dan beberapa barang sejenis lainnya. Dia menegaskan penyaluran bantuan harus transparan.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyoroti peran penting Ketua RT/RW dalam memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) berjalan tepat sasaran.  Dia meminta agar permasalahan sembako bantuan dibicarakan dengan baik. ”Ketua RT dan Ketua RW ini kan ujung tombak. Mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya kemarin. Dia mencontohkan seandainya ada warga yang sudah menerima bansos kemudian menerima lagi, maka ketua RT/RW memberikan pengertian agar bansos bisa dialihkan ke masyarakat lain yang belum menerima.

Juliari mengakui kebijakan yang diambil pemerintah di masa darurat seperti saat ini, tidak mungkin memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, Dia mengajak semua pihak untuk mengedepankan persaudaraan dan kerja sama. “Mudah-mudahan dengan kerja sama semua pihak, krisisi ini segera selesai, dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali,” katanya.

Juliari menyatakan pemerintah memastikan distribusi bansos untuk menanggulangi dampak Covid-19 tidak hanya menjangkau masyarakat kebanyakan. Namun juga menjangkau kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.  Khusus  penyandang disabilitas, Kemensos menyalurkan bansos sembako maupun bansos tunai total dalam empat tahap dengan volume keseluruhan 163.216 paket. ”Hal ini sebagai perwujudan negara hadir untuk semua warga negara,” ujarnya.

Penyaluran bansos bagi masyarakat yang ekonominya rentan akibat Covid-19 mendapat banyak catatan. Salah satunya, soal salah sasaran. Merespon hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya membuka nomor pengaduan.  Hotline aduannya 0811-10-222-10. Dalam broadcast message yang tersebar di masyarakat, nomor tersebut dapat digunakan untuk mengadu soal belum mendapatkan bansos atau tidak didata oleh RT atau lurah desanya. Terutama, untuk bansos tunai. Masyarakat bisa mengirim teks dari aplikasi WhatsApp di hari Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 WIB.

Sebelumnya Juliari menyatakan nomor tersebut merupakan nomor aduan, bukan perndaftaran penerima bansos. ”Untuk pengaduan apabila ada bansos-bansos yang salah sasaran, atau terimanya tidak sesuai nilai,” ujarnya melalui pesan singkat.

Diakuinya, terkait validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos tersebut merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Karenanya, Kemensos  terus mendorong dan meningkatkan koordinasi  dengan pemda terkait data tersebut.

Lalu, setelah mengadu apakah bisa langsung masuk list keluarga penerima manfaat (KPM) bansos? Dia mengatakan, hal itu tergantung jenis aduan. Sayangnya, saat ditanya detil soal hal itu, ia tak memberikan penjelasan. Sejumlah pejabat terkait di Kemensos juga tak merespon ketika dihubungi, termasuk soal update data penyaluran bansos hingga saat ini.

Dalam keterangan resmi sebelumnya, Sekjen Kemensos Hartono Laras mengungkapkan, untuk mempercepat penyaluran dan memastikan ketepatan sasaran, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pemda harus berperan aktif.

Menurutnya, Mensos juga telah menggelar rapat maraton dengan para kepala daerah, gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia terkait penyaluran bansos. ”Kepada para kepala daerah, kami mempersilakan untuk mengusulkan data-data penerima sesuai pagu alokasi di masing-masing daerah dengan tetap mengacu peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Kemensos juga memberikan kemudahan kepada kepala daerah untuk menggunakan data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.

Di lain pihak, Kemensos juga telah memiliki dasar hukum yang kuat soal pembagian bansos ini. melalui terbitnya surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperbolehkan penyaluran bansos baik berupa uang maupun barang, maupun bentuk lainnya, untuk masyarakat miskin yang berada di luar DTKS.

Namun demikian,lanjut dia,  prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tetap harus dijaga. Sebab, bagaimanapun, bansos yang disalurkan berbasis anggaran negara sehingga perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terjadi penumpukan bantuan menyusul kontribusi banyak pihak yang menyalurkan bantuan.

”Untuk menghindari penumpukan bantuan kepada orang yang sama, maka dilakukan pemilihan. Yang sudah mendapatkan bansos PKH dan Program Sembako(BPNT), tidak dapat bansos tunai,”paparnya. Terkait upaya akuntabilitas dan kemudahan penyaluran bantuan, data penerima bansos dari daerah, harus dilengkapi data by name by address, NIK, dan nomor telepon.

Perlu Pengawalan

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bansos oleh pemerintah ini memerlukan pengawalan dan pemantauan yang sistematis untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Untuk itu pihaknya akan membentuk Tim Gabungan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bansos Kemensos dan Kemenko PMK.

“Sebagaimana arahan Presiden, operasi penyaluran sembako harus benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan kebutuhan dasar sehari-hari,” katanya. Untuk itu, dirinya meminta agar mendapatkan laporan periodik dari Kemensos atas penyalurannya.

Menurutnya, dari dilaporan yang diterimanya, bahwa untuk menyalurkan BST, Kemensos telah menyampaikan DTKS non penerima PKH dan bantuan sembako kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan ulang ke lapangan untuk memastikan data benar maupun ada perbaikan/tambahan. Hasil pengecekan dikembalikan ke Kemensos secara online melalui SIKS-NG dengan disertai surat pengesahan yang ditandatangani pimpinan daerah. Selain itu, jika ada tambahan data di luar DTKS, maka pemerintah daerah menyampaikan data  tersebut kepada Kemensos disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

“Sekaligus kita manfaatkan momen ini untuk updating DTKS guna penyaluran program bansos di masa mendatang,” pungkas Menko PMK.(JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Warga Kompak, Desa Kebon Ayu Gerung Pertahankan Zona Bebas Korona

Desa Kebon Ayu menjadi salah satu peserta lomba kampung sehat mewakili Kecamatan Gerung Lombok Barat bersama dua desa lainnya. Desa ini menjadi salah satu desa yang bebas dari wabah virus Covid-19. Apa rahasianya?

Di Kota Bima, Penilaian Kampung Sehat Dimulai dari Kecamatan Raba

LOMBA Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru Polda NTB mulai memasuki babak penilaian di Kota Bima. Penilaian dilaksanakan di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima.

Pilbup Sumbawa Barat, Petahana Berpeluang Lawan Kotak Kosong

Partai NasDem memutuskan mengusung HW Musyafirin-Fud Syaifudin di Kabuapten Sumbawa Barat (KSB). “Ke petahana,” kata Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem NTB Multazam, Jumat  (7/8).

Kenaikan Konsumsi dan Ulah Spekulan Sebabkan Elpiji Langka di Mataram

”Beberapa lokasi di sekitar Mataram yang mengeluh kelangkaan elpiji, bisa jadi disebabkan permintaan dan kebutuhan masyarakat setempat meningkat signifikan,” kata Section Head Communication Pertamina MOR V Ahad Rahedi

Pemerataan Mutu Pendidikan, SMA di NTB Rintis Program Sister School

”Jangan sekolah itu merasa maju sendiri, tetapi harus bisa berbagi dan memiliki imbas kepada sekolah lain,” jelas Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB H Muhammad Fauzan pada Lombok Post

Efek BDR Dikeluhkan Wali Murid, Disdik Kota Mataram Janji Cari Solusi

”Dana bos itu tidak mungkin akan cukup membelikan keperluan kuota internet anak-anak. Kasian nanti sekolahnya tidak bisa bayar listrik, air hingga guru honor,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

VIDEO : Otopsi Kunci Pengungkapan dugaan Pembunuhan LNS

Polresta Mataram berupaya memecahkan misteri penyebab kematian gadis berinisial LNS. Kuburan perempua yang ditemukan tergantung di salah satu perumahan di Jampung, Mataram ini diotopsi, Senin (3/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks