alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

400 Ribu Amplop untuk Serangan Fajar

JAKARTA–Praktik politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) masih jadi tradisi. Buktinya, dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Komisi VI DPR sekaligus calon legislatif (caleg) dapil Jawa Tengah II Bowo Sidik Pangarso, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang total Rp 8 miliar yang akan digunakan untuk “serangan fajar” pemilu 2019.

            Uang itu sudah dikemas dalam 400 ribu amplop envelope. Dan dimasukkan dalam 84 kardus besar. KPK mengamankan uang tersebut dari sebuah ruangan di kantor PT Inersia di Jakarta. ”Dipersiapkan untuk “serangan fajar” pada pemilu 2019 nanti,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, kemarin (28/3).

            Basaria menjelaskan, uang dalam kardus pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu itu diduga bagian dari suap dan gratifikasi yang diterima Bowo. Salah satu penerimaan suap yang berhasil diidentifikasi KPK berasal dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Suap itu diduga berkaitan dengan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia yang menggunakan kapal milik PT HTK.

            Sejatinya, kerjasama penyewaan kapal itu sudah dihentikan oleh PT Pupuk Indonesia. Namun, atas bantuan Bowo yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar, PT HTK bisa kembali melakukan kerjasama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (anak perusahaan PT Pupuk Indonesia) melalui memorandum of understanding (MoU) pada 26 Februari lalu.

            ”BSP (Bowo Sidik Pangarso) diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton,” ungkap Basaria. Sejauh ini, KPK telah mengendus adanya enam kali pemberian dari PT HTK untuk Bowo. Jumlahnya Rp 221 juta dan USD 85,130. Uang itu diberikan di berbagai tempat, seperti di rumah, hotel, dan kantor PT HTK.

            Basaria menyebut, sejauh ini pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam OTT selama dua hari tersebut. Yakni, Bowo dan Indung (pegawai PT Inersia) sebagai tersangka penerima suap. Serta, Marketing Manager PT HTK sebagai pemberi suap. Selain pasal suap, KPK juga menyelipkan pasal penerimaan gratifikasi untuk Bowo dan Indung.

            KPK sebelumnya sempat memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Pilog Ahmadi Hasan dan Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Achmad Tossin. Namun, kedua direksi perusahaan BUMN tersebut tidak turut diamankan dalam perkara ini. Keduanya hanya diklarifikasi oleh penyidik KPK terkait dengan distribusi pupuk itu.

            Lalu, apakah uang dalam amplop itu berkaitan dengan logistik pemilihan presiden (pilpres) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II (dapil Bowo)? Basaria menegaskan uang-uang yang sudah dikemas dalam amplop itu tidak berkaitan dengan pilpres. ”Sama sekali tidak (berkaitan pilpres). Dari awal sampai akhir, tidak ada bicara tentang itu (logistik pilpres, Red),” tegasnya.

            Namun, berdasar informasi yang diperoleh koran ini dari sumber internal KPK, dalam amplop itu terdapat cap jempol salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Terkait hal itu, Basaria kembali membantah hal tersebut.

”Saya ulang. Ini hasil pemeriksaan (Bowo) memang untuk kepentingan dia akan mencalonkan diri kembali (sebagai caleg),” terangnya.

            Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, ratusan ribu amplop yang disimpan dalam kardus besar itu dalam kondisi dilem. Sehingga, pihaknya belum bisa membuka satu per satu amplop yang ditengarai terdapat cap jempol salah satu pasangan capres cawapres itu. ”Ada prosedur-prosedur hukum acara yang berlaku kalau barang bukti itu diubah kondisinya,” tuturnya.

            KPK menjerat Bowo dan Indung dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini. Sementara terhadap pemberi, KPK menerapkan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (tyo/JPG/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks