alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Bersiaplah, Wabah Korona Bakal Picu Krisis Ekonomi Parah

JAKARTA–Pandemi Covid-19 mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Bahkan, International Monetary Fund (IMF) menyebut wabah virus korona yang menyerang hampir seluruh negara di dunia tersebut sebagai krisis ekonomi dan keuangan global.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pernyataan bersama Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional Lesetja Kganyago. ”Kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan,’’ ujar dia kemarin (28/3).

Georgieva menuturkan, aktivitas ekonomi yang mandek di sejumlah negara akan memberikan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi tahun ini. Sebab, negara-negara anggota telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa warganya dan melindungi kegiatan ekonomi.

Namun, lanjut dia, masih banyak upaya yang harus dilakukan. Prioritas utama adalah dukungan fiskal yang ditujukan untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Selain itu, menjaga kelangsungan bisnis untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada 2021.

Meski dampak kesehatan yang paling terasa di negara maju, kombinasi dari persoalan kesehatan dan krisis ekonomi akan membuat negara berkembang mengalami capital outflow secara tiba-tiba dan penurunan harga komoditas.

”Banyak dari negara-negara ini membutuhkan bantuan untuk memperkuat respons krisis ini serta untuk memulihkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia. Penyebabnya, kekurangan likuiditas valuta asing di negara berkembang dan beban utang yang tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah.

IMF pun menyiapkan dana USD 1 triliun kepada negara-negara anggotanya. Lembaga itu juga mengajak lembaga keuangan internasional lainnya untuk berkontribusi. ”IMF telah mengambil tindakan guna memberikan bantuan pembiayaan utang dan mengeksplorasi opsi lainnya untuk membantu anggota yang kekurangan valuta asing,’’ jelasnya.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengamini pernyataan IMF tersebut. Ekonomi global akan menunjukkan penurunan pertumbuhan yang tajam sampai akhir tahun ini. ”Karena banyak negara yang melakukan lockdown. Daya beli masyarakat turun juga, khususnya untuk negara berkembang,’’ ujar dia kepada Jawa Pos kemarin.

Namun, Bhima tak sepakat dengan bentuk solidaritas IMF yang memberikan fasilitas bagi negara anggota untuk menarik pinjaman baru. Termasuk Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sama dengan yang pernah dilakukan IMF pada 2008. Kala itu IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami krisis dengan beberapa tuntutan kepada pemerintah. ”Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai masuk jurang untuk kedua kalinya,’’ imbuh dia.

Menurut Bhima, Indonesia belum perlu mengajukan pinjaman baru kepada IMF dan kreditor asing lainnya. Sebab, kapasitas anggaran nasional disebut masih bisa digeser dan mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. ”Pos infrastruktur Rp 423 triliun. Anggaran perjalanan dinas, belanja rutin pun bisa dipangkas, termasuk gaji pejabat. Nggak perlu (berutang ke IMF, Red),’’ tegasnya.

Berbagai pergeseran anggaran itu bisa dilakukan melalui mekanisme APBN perubahan. Dengan begitu, pemerintah bisa mengalihkan anggaran-anggran dengan nilai jumbo pada penanganan Covid-19 tanpa meminta pertolongan IMF.

Namun, apabila lembaga seperti IMF telah menyebut kondisi saat ini sebagai krisis ekonomi global, RI patut mewaspadai dampak yang akan terjadi. Di antaranya, pelemahan nilai tukar di atas level Rp 17.000 per USD, IHSG yang terkoreksi cukup dalam, defisit transaksi berjalan di atas 3 persen, defisit APBN melebar, hingga adanya PHK masal di hampir semua sektor ekonomi. (dee/c10/fal/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks