alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Daerah Ramai-ramai Lockdown, Pusat Baru Susun PP Karantina Wilayah

MESKI pemerintah pusat belum mengambil keputusan, beberapa kepala daerah memberanikan diri untuk menutup akses keluar dan masuk orang ke wilayah mereka. Di antaranya Maluku, Papua, dan, Tegal. Menyikapi keputusan tersebut, pemerintah pusat langsung menyusun peraturan pemerintah untuk karantina wilayah.

Dalam wawancara lewat video conference dengan awak media kemarin (27/3), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan, karantina wilayah sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun demikian, butuh aturan turunan untuk melakukan karantina wilayah. ”Kalau kami langsung (karantina wilayah) gitu malah melanggar undang-undang namanya. Bisa digugat juga ke pengadilan,” kata Mahfud. Hanya, dia juga tidak bisa berbuat banyak atas keputusan yang sudah diambil beberapa kepala daerah.

Menurut Mahfud, dalam kondisi saat ini, banyak daerah harus mengambil keputusan cepat. Sehingga pemerintah pusat tidak bisa banyak berbuat. ”Banyak daerah yang belum bisa mengikuti prosedur untuk melakukan koordinasi karena daerah itu memang harus segera mengambil tindakan,” jelasnya.

Di samping Maluku, Papua, dan Tegal, Mahfud menyebutkan bahwa dirinya sempat mendapat informasi Surabaya juga sedang bersiap diri. ”Terakhir saya baca di Surabaya juga akan dilakukan semacam lockdown,” ucap Mahfud. Dia menyebut, dalam bahasa hukum Indonesia, lockdown tidak lain adalah karantina wilayah.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, karantina wilayah berarti membatasi perpindahan orang, membatasi kerumuman orang, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. ”Oleh karena itu, sekarang pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina wilayah,” bebernya.

Dalam rancangan peraturan tersebut, Mahfud menjelaskan, ada banyak hal diatur. ”Kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown,” imbuhnya. Termasuk di antaranya terkait dengan syarat, larangan, dan prosedurnya. ”Itu Sekarang sedang disiapkan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan keluar,” tambah dia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, peraturan pemerintah perlu dibuat agar daerah yang memberlakukan karantina wilayah punya patokan. Tidak sembarangan menerapkan kebijakan. ”Agar ada keseragaman policy tentang itu,” kata dia. Misalnya melapor kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara berjenjang.

Yakni dari gugus tugas di level provinsi ke gugus tugas nasional. ”Nanti kepala gugus tugas nasional akan berkoordinasi dengan menter-menteri terkait,” ujar Mahfud. Itu penting lantaran karantina wilayah menyangkut banyak sektor. Tidak hanya kesehatan, melainkan juga mencakup masalah perhubungan, pendidikan, sampai ekonomi.

Mahfud juga menyampaikan, yang dibatasi saat kebijakan karantina wilayah diambil adalah lalu lintas orang. ”Tidak boleh ada penutupan lalu lintas jalur terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok,” jelasnya. Selain itu, warung, toko, atau supermarket yang menjual kebutuhan masyarakat tidak boleh ditutup. ”Tidak bisa dilarang untuk dikunjungi,” tegas dia.

Hanya, Mahfud menambahkan, semua tetap dalam pengawasan ketat oleh masing-masing pemangku kepentingan. Walau sudah ada daerah yang lebih dulu memutuskan menutup akses keluar masuk wilayah mereka, pemerintah pusat tidak tergesa-gesa. Namun, Mahfud memastikan, rancangan peraturan pemerintah karantina wilayah juga bakal dibuat secapat mungkin.

Harapannya pekan depan sudah ada kejelasan terkait rancangan regulasi tersebut. ”Kami akan berusaha (menyelesaikan aturan) itu secepatnya. Tapi, anda jangan tanya berapa lama. Pokoknya kami berupaya secepatnya akan mengatur itu,” bebernya. Khusus daerah yang sudah membatasi akses keluar masuk, dia menyebut, kini sudah ditangani Kementerian Dalam Negeri.

Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, sampai hari ini pemerintah tidak akan menerapkan lockdown. ’’Tetapi, social distancing,’’ katanya. Asalannya karena sebenarnya untuk mencegah penyebaran virus korona bukan soal lockdown. Tetapi, lebih utama disiplin menjaga jarak.

Untuk itu Ma’ruf menegaskan, yang perlu dilakukan sekarang adalah menerapkan kedisiplinan masyarakat mematuhi anjuran social distancing.

Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya-upaya pendisiplinan melalui edukasi kesehatan sampai keamanan. ’’Keamanan untuk membubarkan tiap kerumuman-kerumuman,’’ tuturnya. Dia menjelaskan untuk mendisiplinkan masyarakat perlu kerja sama banyak pihak. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya.

Ma’ruf menegaskan, yang dilakukan sejumlah pemda itu bukan lockdown. Tetapi, penerapan pendisiplinan dengan cara lebih ketat. Pertimbangannya adalah ancaman virus korona sudah cukup tinggi. ’’Seperti di Jakarta misalnya. Belajar dari rumah, sekolah diliburkan, salat Jumat ditiadakan,’’ tuturnya. Kemudian juga membatasi orang bergerak keluar masuk Jakarta.

Menurut Ma’ruf kebijakan itu adalah upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menghadapi wabah yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tersebut menuturkan, pembatasan pergerakan masyarakat, khususnya program bekerja dari rumah atau work from home, tidak bisa berjalan serratus persen.

Sebab ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah. ’’Pekerjaan harus di perusahaan atau di pabrik,’’ tuturnya. Dia menyebut, kepada perusahaan atau pabrik yang tidak bisa menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, supaya menjalankan protokol penceghan Covid-19 dengan baik. Misalnya tetap menjalankan jaga jarak fisik di tempat kerja.

Perlu Lockdown

Sementara itu, Komnas HAM menilai karantina wilayah atau lockdown sudah diperlukan untuk sejumlah daerah dengan kasus yang tinggi. Terutama untuk mencegah persebaran virus ke luar. Pemerintah perlu menganut Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya serta Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin berjalannya karantina wilayah tanpa menyalahi hak asasi manusia.

Menurut Komnas HAM, situasi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pembatasan hak asasi manusia untuk kepentingan kesehatan masyarakat. ”Kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk,” jelas Komisioner Komnas HAM Amiruddin kemarin.

Amiruddin pun mendesak pemerintah bersikap tegas terkait karantina wilayah terbatas yang sudah masuk zona merah. Nah, mengenai daerah-daerah yang telah mengumumkan pembatasan, Amiruddin menyatakan bahwa itu tidak bisa serta-merta dilakukan sepihak kecuali berdasar aturan dari pemerintah pusat. ”Karantina menurut UU pemerintah. Kita dorong pemerintah pusat untuk segera bertindak. Jika tidak ambil langkah segera, daerah yang terjangkit kian luas,” lanjutnya.

Aturan juga diperlukan dalam hal kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dinilai bisa menimbulkan masalah perpindahan orang adalah pemutusan hubungan kerja. Amiruddin menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh lainnya. Serta bisa meredam potensi konflik sosial yang timbul akibat karantina wilayah.

Di lain pihak, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, jika lockdown diberlakukan di Jakarta, tentu ada beberapa hal yang harus dipikirkan. ”Kalau lockdown, kita menanggung beban yang makin berat. Yang paling kena dampak adalah kelas menengah ke bawah, terutama yang penghasilannya harian,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Bhima memandang, roda ekonomi tentu akan berhenti seketika. Namun, jika lockdown benar-benar dilakukan, maka pemerintah harus mengantisipasi beberapa hal. Salah satu yang paling penting yakni ketersediaan pasokan pangan. Dia mencontohkan pada kebijakan pemerintah India ketika memberlakukan lockdown.

”India berani melakukan lockdown karena pemerintah India mengalokasikan 3,5 kali lipat kebutuhan pangan mereka. Jadi ada bantuan kongkret dari pemerintahnya untuk memastikan stok pangan terjangkau,” tuturnya. Menurut dia, jika benar pemerintah memberlakukan lockdown, maka kebijakan itu terbilang terlambat. Sebab, sudah banyak pemda yang terlebih dahulu memberlakukan lockdown di wilayahnya masing-masing.

”Kalau pun terpaksa lockdown ya harusnya dilakukan secara nasional. Karena kan pemda sudah melakukan sendiri dan kepala daerahnya sudah banyak yang kena (corona) juga,” jelasnya. Analis pasar modal Hans Kwee mengatakan, banyak investor global menilai pemerintah Indonesia bertindak lambat menangani Covid-19. Kebijakan work from home tidak efektif. Malah semakin membuat ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Tak ayal, banyak investor global mencabut modal dan aset mereka.

“Kita melihat masyarakat bawah masih santai saja. Anggapan mereka tidak kerja, ya tidak makan. Dengan begitu, tidak dipungkuri jika penyebaran Covid-19 masih akan terus terjadi,” ucap pria yang juga Direktur Anugerah Mega Investama itu.

Hans menilai, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas. Melakukan lockdown per wilayah. Mengorbankan aktivitas ekonomi tidak berjalan setidaknya selama dua minggu. Selama itu pula kebutuhan masyarakat sepenuhnya ditanggung. Dengan harapan, pemerintah lebih fokus memutus rantai penyebaran virus asal Wuhan tersebut.

”Memang keputusan yang berat. Pemerintah tidak hanya memikirkan kesehatan, juga ekonomi dan sosial. Tapi harus harus dikorbankan demi virusnya tertanggulangi. Jujur saya mulai gerogi rupiah melemah mendekati Rp 17 ribu,” ujar Hans.

Dia juga menilai, sekuat apapun BI melakukan intervensi akan sia-sia. Karena tidak ada yang bisa menghalangi siapapun investor untuk keluar dari pasar Indonesia. ”Pemerintah harus berpikir, jika pasar menginginkan lockdown, kira-kira bisa atau tidak. Berapa biaya yang harus ditanggung, bagaimana logistiknya,” bebernya. Hans mengingatkan, jangan sampai Indonesia seperti Italia yang seluruh negara lockdown.

Di sisi lain, ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, jika pemerintah memutuskan lockdown, harus berdasarkan data outbreak dan tingkat kematian yang valid. Artinya, perlu memastikan bahwa tingkat kematian tinggi terhadap seluruh populasi warga DKI Jakarta. ”Karena kalau rasio kematian saat ini hanya mempertimbangkan pasien yang terpapar Covid-19, sepertinya kesimpulannya agak misleading. Dan pemerintah harus mendorong seluruh masyarakat melakukan tes Covid-19,” beber Josua kepada Jawa Pos kemarin.

Seandainya wabah Covid-19 semakin memburuk dan memaksa pemerintah melakukan lockdown menyeluruh, tentu akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Khususnya pada kuartal I tahun 2020. Meski demikian, dengan lockdown penanganan Covid-19 lebih cepat, dampak negatif terhadap perekonomian tidak berkepanjangan.

Ketersediaan logistik untuk masyarakat perlu dipastikan. Setidaknya sampai masa lockdown selesai. Keputusan pemerintah menonaktifkan kegiatan di seluruh sektor memang sulit. ”Kalau outbreak di Indonesia cukup pesat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain, menurut saya keputusan lockdown perlu diambil,” ucap pria yang juga menjabat Vice President Economist Bank Permata itu.

Namun, lanjut Josua, perlu pertimbangan lain untuk melakukan lockdown agar tidak memberikan kepanikan di masyarakat. Selain data rasio kematian dan suspek, juga perlu mempertimbangkan efek psikologis dari keputusan lockdown tersebut.(JPG/R2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks