alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Zona Merah, Puluhan Daerah Langgar Larangan Belajar di Sekolah

JAKARTA–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya angkat bicara soal wacana pembukaan sekolah di luar zona hijau. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim mengatakan, wacana tersebut masih dikaji.

Dalam temu media secara daring Selasa (28/7), Ainun membenarkan, bahwa pihaknya tengah mengevaluasi sekolah yang berada di luar zona hijau untuk tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Khususnya, untuk sekolah yang berada di zona kuning.

”Memang kami memprioritaskan keselamatan dan kesehatan, namun kami juga harus menjaga proses belajar tidak boleh tertinggal,” ujarnya.

Karenanya, kata dia, aturan bakal lebih diperketat. Misalnya, dengan mengurangi kapasitas siswa dalam setiap kelasnya. Kemudian, waktu pertemuannya diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu lama. Hal ini sebagai upaya memperkecil risiko penularan di satuan pendidikan. ”Tapi ini masih dalam proses,” paparnya.

Wacana ini sontak mengundang polemik di masyarakat. Pasalnya, pada kebijakan mengenai penyelenggaraan pembelajaran untuk tahun ajaran di masa pandemi Covid-19 sebelumnya saja banyak sekolah melanggar. Fakta tersebut diperkuat dari data Kemendikbud, bahwa ada 79 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan panduan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Mirisnya, sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh kabupaten/kota di zona kuning, disusul kabupaten/kota di zona oranye, hijau, dan merah.

Pada zona hijau, Ainun menjelaskan, sebagian besar bentuk pelanggaran yang terjadi adalah tidak melaksanakan protokol kesehatan. Seperti penggunaan masker dan jaga jarak saat masuk sekolah. Namun ada pula yang melakukan pelanggaran dengan membuka pembelajaran tatap muka untuk jenjang non SMA dan SMP/sederajat. Salah satunya di Pariaman, yang membuka sekolah mulai kelas IV SD hingga SMA. Padahal, harusnya SD baru dibuka di bulan ketiga. Selain itu, belakangan ditemukan jika seorang guru dan operator terkonfirmasi Covid-19.

”Satuan pendidikan segera menghentikan pembelajaran tatap muka dan berkoordinasi dengan gugus tugas. Kami mengapresiasi Pemda yang telah bertindak cepat dalam penanganan,” paparnya.

Sementara, untuk pelanggaran di zona kuning, oranye dan merah adalah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Seperti yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur, di mana satuan pendidikan tingkat SMA nekat melakukan pembelajaran tatap muka meski berada di zona oranye. ”Peta risiko yang digunakan wajib mengacu pada satgas COvid-19 nasional pada tingkat kabupaten/kota bukan kecamatan,” tegasnya.

Disinggung soal sanksi pada yang melanggar, Ainun mengaku sudah mengingatkan satuan pendidikan untuk mentaati SKB empat menteri. Pihaknya pun terus bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan monitoring terhadap sekolah-sekolah yang nakal.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni menambahkan, pihaknya telah meminta kepada 79 kota/kabupaten tersebut untuk segera menyelaraskan proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Teguran yang sama pun telah dilayangkan pada para pemda tersebut.

”Tentu tidak bisa jegar-jeger (memberi sanksi,red). Kita evaluasi dulu skb, apakah kurang sosialisasi atau tidak. Jika kurang, tentu tidak arif kalau langsung memberi sanksi,” paparnya.

Ia mengatakan tahapan keputusan pembelajaran tatap muka harus berdasarkan status zona risiko Covid-19 pada suatu wilayah. Yang mana, hal ini ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat. ” tingkatannya per kabupaten atau kota, bukan kecamatan bahkan kelurahan atau desa,” tegasnya.

Agar pendidikan tetap berjalan dengan aman di masa pandemi COVID-19, Murni memastikan akan ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi khususnya di bidang pendidikan. Dia berharap, dengan dengan evaluasi ini maka pemda yang masih ada di zona kuning, oranye, dan merah tidak memaksaksan diri membuka sekolah secara tatap muka.

Retno Listyarti, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI mengungkapkan, sinyal pembukaan sekolah di zona non hijau ini sebetulnya sudah terlihat sejak rapat bersama pada 23 Juli 2020 lalu. Rapat daring yang dihadiri  perwakilan Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, IDAI, KPAI dan WHO diselenggarakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan SKB 4 Menteri di masa Pandemi Covid 19.

”Dalam rapat itu, KPAI, IDAI dan WHO keras menentang pembukaan sekolah di masa pandemic dengan mengungkapkan data-data yang masing-masing miliki,” katanya. Bahkan, lanjut dia, saat ditanya oleh staf ahli Menteri apakah ada alternative lain, seluruhnya kompak menjawab tidak. ”namun saat itu  saya menangkap sinyal ada upaya membuka sekolah dalam waktu dekat dan ternyata benar,” sambungnya.

Menurut dia, pemerintah harusnya belajar dari pembukaan sekolah di zona Hijau yaitu Pariaman (Sumbar) dan kasus di pondok pesantren baru-baru ini. Di mana, pembukaan aktivitas sekolah justru menjadi  kluster baru covid-19.

Karenanya, untuk  melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah, KPAI mendorong pemerintah untuk tidak membuka sekolah tatap muka. Terutama,  saat sekolah dan daerah belum mampu memenuhi  infrastruktur dan ketentuan protocol kesehatan yang ditetapkan WHO. ”Kesehatan dan keselamatan anak-anak harus jadi pertimbangan utama,” tegasnya. Selain itu, dia meminta agar pembelajaran jarak jauh diperbaiki sambil menyiapkan infrastruktur serta budaya kenormalan baru  sebelum buka sekolah. (mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dewan Lombok Barat Minta Pekerja Hiburan Malam Jalni Rapid Test

Antisipasi penyebaran covid di tempat hiburan malam bisa lebih ketat. DPRD Lombok Barat (Lobar) mengusulkan para pekerja hiburan malam untuk dirapid test. ”Ini juga masuk bagian protokol kesehatan,” kata Ketua DPRD Lobar Hj Nur Hidayah, Jumat (7/8)

Fitch Ratings Indonesia Naikkan Peringkat Bank Bukopin Jadi AA-

Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin dinaikkan menjadi ‘AA-(idn)’ dari ‘BBB+(idn)’

Mata Air Lombok Utara Hanya Tersisa 77 Titik

Pemerintah KLU mencatat jumlah mata air potensial hanya tersisa 77 titik. Angka potensial itu terdeteksi sangat minim, dibandingkan total 238 mata air yang sebelumnya ada.

NTB Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah 2020

Provinsi NTB terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-7 tahun 2020. ”Provinsi NTB sekaligus menjadi koordinator penyelenggaraan festival tahun ini,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam pembukaan ISEF 2020 secara virtual, Jumat (7/8).

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

TGB Dukung Mohan, Bang Zul Jagokan Selly di Mataram

Jika Bang Zul (panggilan akrab H Zulkieflimansyah) mendukung pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (paket Salaman). Maka tidak dengan TGB. Pria yang berkuasa selama 10 tahun di NTB itu memilih mendukung pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman (pasangan Harum).
Enable Notifications.    Ok No thanks