alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

JAKARTA-Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Perihal pemberian pesangon ini sempat dibahas dalam diskusi antara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dengan perwakilan serikat pekerja dan anggota panitia kerja (Panja) RUU Ciptaker di DPR kemarin (28/9). Kabar yang berkembang, pekerja akan menerima pesangon maksimal 32 kali gaji. Namun tidak sepenuhnya tanggung jawab perusahaan.

Anggota Panja RUU Ciptaker Obon Tabroni membenarkan bahwa aturan itu masuk ke dalam salah satu pasal di RUU. Namun, dia menegaskan bahwa saat ini masih proses pembahasan di tim kecil, kendati pembahasan panja sudah selesai. Jadi, masih ada kemungkinan perubahan klausul untuk memperjelas aturan tersebut.

Obon mengungkapkan, pesangon maksimal 32 kali gaji itu benar diatur dengan ada sebagian yang ditanggung oleh pemerintah. Tidak sepenuhnya dari perusahaan. “Dari sisi jumlah, apa yang didapat buruh tidak jauh berbeda. Maksimal kan 32, tapi dari sisi perusahaan memang turun,” paparnya dalam forum diskusi tersebut.

Pemerintah, lanjut dia, akan membayar selisih dari pesangon yang menjadi hak dari pekerja tersebut. “Selisihnya dikover negara lewat ruang fiskal dengan program jaminan kehilangan pekerjaan,” terangnya. Namun, untuk sementara, aturan ini hanya berlaku untuk pekerja yang berstatus karyawan tetap. Sementara untuk karyawan tidak tetap, tidak berlaku.

Namun, politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan selisih nilainya belum dipastikan, berapa yang harus dikover oleh negara. Hal ini masih disinkronisasikan bersama pasal-pasal lain dalam tim kecil pembahasan RUU tersebut. Namun, proses pembahasan ini sendiri dipermasalahkan oleh pengamat.

Menurut Peneliti PSHK Nur Solikhin, ada persoalan mendasar dalan pembahasan RUU ini. Yakni pembahasan pasal per pasal yang langsung dilakukan oleh Panja. Padahal menurut tata tertib DPR, lanjut Solikhin, pembahasan sudah harus disepakati 50 persen dari 70 anggota alat kelengkapan dewan. Dalam hal ini Badan Legislatif. Panja hanya tinggal membahas hal-hal atau materi yang butuh pendalaman lagi.

Pembahasan Panja pun dia anggap mengurangi partisipasi masyarakat karena Panja memang biasanya bersifat tertutup. Tapi hal ini tidak hanya terjsdi pada RUU Ciptaker menurut catatan PSHK, tapi juga pada RUU-RUU lain yang kontroversial seperti RUU KPK 2019 lalu. “Sekarang prakteknya selalu diserahkan langsung ke Panja. Ini bertentangan dengan tata tertib DPR,” jelas Solikhin.

Menolak Tegas

 

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja SPI Said Iqbal mengatakan, serikat buruh dengan tegas menolak sejumlah poin dalam rumusan RUU Cipta Kerja. Antara lain, mengenai hilangnya upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), adanya upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi, PHK yang dipermudah, hak upah atas cuti hilang, karyawan terancam kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja eksploitatif, hingga soal TKA buruh kasar mudah masuk ke Indonesia.

Dia menegaskan, UMSK harus tetap ada. Akan tidak adil jika mereka yang bekerja di sektor otomotif atau pertambangan nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Selain itu, jika UMSK hilang, berarti upah buruh di sektor industri akan terancam turun 30 persen. Padahal, jumlah buruh penerima UMSK saat ini mencapai puluhan juta orang.

“Itulah makanya di seluruh dunia ada UMSK yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap industri terhadap pdb negara,” jelasnya.

Nantinya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional. Kemudian ditentukan untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu apa saja. Sehingga, UMSK tidak lagi diputuskan ditingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK. Agar ada keadilan.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa. Karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya, maka masih dibutuhkan UMSK,” ungkapnya.

Kemudian, dengan berlakunya sistim kontrak dan outsourcing seumur hidup maka bisa mengancam hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun. Selain itu, tidak bisa dipastikan siapa yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka. “Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuknya sendiri. Itu pun belum jelas,” ujarnya.

Lalu, lanjut dia, bagaimana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun. Artinya, buruh kontrak tidak akan dapat JKP. Menurutnya, sangat mustahil agen outsourcing mau bayar JKP mereka. “Dari mana uangnya?. Siapa yang akan bayar sisa gaji mereka ketika dikembalikan sebelum kontrak habis?” katanya.

Said mengatakan, bila DPR menyetuji klaisul karyawan kontrak dan pekerja outsourcing seumur hidup berarti no job security bagi buruh indonesia. Negara pun tak hadir untuk melindungi buruh. Sebagai informasi, saat ini saja, jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70-80 persen dari total buruh yg bekerja di sektor formal. “Terus dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5-15 persen sajaa karyawan tetapnya? no job security untuk buruh, apa ini tujuan investasi?’ keluhnya.

Sementara itu, mengenai pesangon, Said juga mempertanyakan dana yang bakal digunakan pemerintah. Meski hitungannya sama, 32 kali gaji, namun sembilan bulan disebut-sebut bakal ditanggung pemerintah.

“Tapi tidak jelas anggarannya dari mana. melalui skema JKP?,” ujarnya.

Dia pun mengkhawatirkan kondisi APBN bilamana itu diambilkan dari sana. misalnya, terjadi phk seperti kondisi Covid 19 saat ini atau resesi ekonomi yang berisiko terjadi PHK massal. “Apakah dana APBNcukup untuk membayar pesangon buruh 9 bulan gaji jika dibayar pemerintah? Bisa jebol,” papar Said.

 

Mogok Nasional

 

Merespon kondisi ini, kata dia, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (28/9). Rapat tersebut dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Di antaranya, beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM dan aliansi serikat pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Said menyebut, mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai. Rencananya, aksi ini akan digelar selama tiga hari berturut-turut, dimulai 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja 8 Oktober 2020.

Dalam mogok nasional nanti, seluruh buruh akan menghentikan proses produksi dan turun ke jalan. Di mana lokasinya ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan. Rencananya, mogok nasional akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

“Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha,” tegas alumni Universitas Jayabaya tersebut.

Sejak awal, pihak buruh telah meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar tidak dikurangi. Tetapi faktanya, omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari. Yang pelaksanaannya direncanakan mulai 29 September hingga 8 Oktober 2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober. “Di Ibukota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat,” paparnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengajak elemen-elemen lain untuk bergabung dalam pemogokan umum ini. Faktanya mayoritas buruh Indonesia menolak omnibus law. Karena itu, pihaknya optimis seruan mogok nasional ini akan diikuti oleh hampir semua serikat pekerja di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan buruh yang tidak berserikat pun akan ikut melakukan pemogokan. (deb/mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks