LombokPost – Kinerja Direksi PT Perusahaan Listrik Negera (Persero) atau PLN menjadi sorotan DPR RI belakangan ini.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam pun meminta agar Direksi PLN tersebut diganti.
Bukan tanpa alasan. Mufti Anam memiliki argumen yang kuat agar Direksi PLN itu diganti. Salah satu alasannya karena utang PLN semakin membengkak.
"PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” papar Mufti, melansir dari dpr.go.id, Selasa, 5 Juli 2025.
Diketahui, berdasarkan data dari Center for Budget Analysis (CBA), total utang PLN meningkat drastis, dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024.
Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari.
Di tengah lonjakan utang tersebut, laba PLN malah menurun Rp 4,3 triliun di periode yang sama.
Mufti pun menilai kondisi utang PLN yang semakin meningkat itu, menandakan kegagalan manajemen keuangan perusahaan pelat merah itu.
Padahal, BUMN itu, mendapat berbagai fasilitas dari negara.
“Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegas Mufti.
Tidak heran jika Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendesak untuk merombak jajaran direksi sekaligus audit keuangan PLN secara menyeluruh.
"Sudah waktunya PLN dibongkar. Bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan," paparnya itu.
Selain itu, Mufti pun menyayangkan munculnya dugaan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri dengan uang perusahaan.
“Jajaran direksi tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga telah mengabaikan tanggung jawab moral terhadap publik,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida