LombokPost - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melemparkan pesan tajam tapi jujur kepada para kepala daerah.
“Kalau inflasi terkendali, hampir pasti terpilih lagi di Pemilu,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang disiarkan lewat kanal YouTube Kemendagri, Senin (20/10/2025).
Pesan ini bukan sekadar gurauan. Di baliknya ada realitas politik dan ekonomi yang sangat nyata.
Menurut Purbaya, inflasi adalah cermin langsung dari kesejahteraan rakyat. “Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” ujarnya lugas.
Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyebut tren inflasi di daerah masih terkendali. Dari 38 provinsi, 37 mencatat inflasi positif, hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.
Sebanyak 25 provinsi sudah berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen ±1 persen, sebagaimana ditetapkan pemerintah melalui PMK No. 31 Tahun 2024.
“Artinya pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik,” tegasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat 2,65 persen year-on-year (YoY), dengan inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,21 persen. Angka ini masih dalam kategori stabil dan sehat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Masih mengutip data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 5,32 persen, sementara yang terendah di Papua (0,99 persen).
Satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi adalah Maluku Utara, dengan minus 0,17 persen.
Kondisi ini, kata Purbaya, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah sudah mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok.
“Kalau harga di daerah stabil, rakyat senang. Kalau rakyat senang, kepala daerahnya juga tenang,” ujarnya disambut tawa peserta rakor.
Stabilitas Harga Jadi Kunci Politik
Purbaya juga menyinggung masa lalu. Ia menyebut bahwa stabilitas harga pangan, terutama beras, menjadi salah satu “rahasia” rezim panjang Presiden Soeharto.
“Waktu itu inflasi rendah, harga beras stabil. Itu membuat masyarakat merasa aman. Jadi, pengendalian inflasi bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal politik,” katanya.
Ia menegaskan, kepala daerah yang serius menjaga inflasi sama artinya dengan menjaga kepercayaan rakyat.
“Kalau inflasi terkendali, tanpa perlu kampanye berlebihan, rakyat akan ingat siapa yang bikin hidup mereka tenang,” katanya.
Meski tren inflasi masih terkendali, pemerintah pusat dan daerah diminta tak lengah. Harga pangan global, iklim ekstrem, serta gangguan logistik bisa memicu gejolak harga.
Menkeu mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) untuk terus berkoordinasi, menjaga pasokan dan distribusi bahan pokok, serta memastikan stabilitas harga di pasar.
“Menjaga inflasi berarti menjaga kepercayaan publik. Dan itu modal paling penting menjelang tahun politik,” kata Purbaya menutup arahannya. (***)
Editor : Alfian Yusni