Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut capaian ini sebagai lompatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Keberhasilan tersebut lebih dulu diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
Indonesia kini tercatat tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi sepanjang 2025.
Cerminan swasembada pangan terlihat dari lonjakan produksi beras nasional yang mencapai 34,71 juta ton pada 2025. Angka ini meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan produksi tahun 2024.
Kenaikan produksi tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Bahkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memprediksi capaian ini sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah produksi beras Indonesia.
Mentan Amran menegaskan, capaian ini bukan hasil kebetulan. Menurutnya, ada transformasi besar yang dilakukan Kementerian Pertanian sehingga swasembada bisa diwujudkan jauh lebih cepat dari rencana.
“Ini hasil kerja sistemik, bukan kerja biasa. Kami melakukan perubahan dari hulu sampai hilir,” kata Amran saat diskusi bersama pemimpin redaksi Jawa Pos Group di Jakarta, Minggu (11/1).
Ia membeberkan lima kunci utama percepatan swasembada pangan. Langkah pertama adalah deregulasi besar-besaran dengan memangkas birokrasi berbelit. Kementan mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian yang dinilai menghambat percepatan sektor pertanian.
“Sebanyak 15 Permentan kami sederhanakan menjadi satu aturan. Ratusan keputusan menteri juga disesuaikan untuk mempercepat investasi dan hilirisasi melalui taskforce khusus,” jelasnya.
Langkah kedua adalah penataan internal kementerian melalui penerapan sistem meritokrasi ketat. Sebanyak 192 pejabat dimutasi, didemosi, hingga diberhentikan karena dinilai bermasalah atau tidak berkinerja optimal.
Langkah ketiga, penguatan pengawasan eksternal dengan melibatkan Satgas Pangan Polri guna memberantas mafia pangan. Sepanjang 2024–2025, Satgas Pangan menangani 92 kasus, terdiri dari 46 kasus beras dan 27 kasus pupuk, dengan 76 tersangka.
Baca Juga: Ganggu Citra Pariwisata NTB, DPRD Minta Pemprov Serius Tangani Sampah Gili Trawangan
Selain itu, izin 2.229 pengecer dan distributor pupuk dicabut demi memastikan distribusi pupuk tepat sasaran bagi petani.
Langkah keempat adalah efisiensi anggaran dengan memangkas belanja perjalanan dinas, seminar, serta rapat di hotel. Sepanjang 2025, efisiensi anggaran yang dicapai mencapai Rp 3,8 triliun.
Anggaran hasil refocusing tersebut dialokasikan langsung untuk kebutuhan petani, mulai dari pengadaan benih unggul, pompa air, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
Kebijakan ini mendorong peningkatan produksi beras dengan nilai ekonomi mencapai Rp 17,89 triliun.
Langkah kelima adalah transformasi pertanian dari tradisional ke modern. Pemanfaatan teknologi mekanisasi terbukti mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen, sekaligus meningkatkan hasil panen sampai 100 persen.
“Modernisasi pertanian adalah kunci agar petani untung, produksi naik, dan negara benar-benar berdaulat pangan,” tegas Mentan Amran.
Editor : Marthadi