LombokPost - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengubah wajah sektor kelautan Indonesia dengan menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi pada tahun 2026.
Program ini merupakan tahap awal dari visi besar pemerintah untuk membangun total 5.000 desa nelayan hingga tahun 2029 mendatang.
Dalam pidatonya di Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden menyoroti minimnya perhatian terhadap nelayan selama ini, mulai dari sulitnya akses solar hingga ketiadaan pabrik es.
"Ini kita ubah," tegas Presiden di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Fasilitas Lengkap dan Skema Mandiri Setiap desa nelayan nantinya akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung.
Infrastruktur Produksi: Pabrik es, cold storage, dan dermaga. Sarana Transportasi: Kapal tangkap dan kendaraan operasional.
Baca Juga: Pemdes Sigar Penjalin Berharap Bantuan Beras CPP kepada Nelayan Terus Diberikan
Presiden menegaskan bahwa program ini dikelola dalam skema koperasi, bukan merupakan bantuan cuma-cuma atau hand out.
Para nelayan akan mengembalikan investasi tersebut kepada bank dan pemerintah melalui skema pembiayaan yang longgar, dengan masa tenor pengembalian mencapai 11 hingga 12 tahun.
Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Selain desa nelayan, pemerintah mempercepat pembentukan hampir 30.000 Koperasi Merah Putih dan gudang.
Koperasi ini akan berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat yang menyediakan:
Gerai kebutuhan pokok dan akses langsung barang subsidi guna mencegah kebocoran.
Klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan untuk memberantas praktik rentenir.
Pendanaan program besar ini akan bersumber dari optimalisasi dan pengarahan dana desa yang lebih terstruktur dan produktif.
Langkah ini diharapkan menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing global.
Editor : Kimda Farida