LombokPost - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno memastikan tetap untuk sektor pendidikan pembelajaran secara langsung.
Sehingga wacana untuk pembelajaran daring batal dilaksanakan.
Menko PMK menginstruksikan sektor pendidikan dan kesehatan untuk tetap beroperasi secara optimal guna menjaga kualitas SDM Indonesia.
Baca Juga: Kemenkum NTB Perkuat Peran Paralegal Desa di Lombok Barat Melalui Pelatihan Daring
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, diputuskan bahwa proses pembelajaran siswa tetap diutamakan secara tatap muka (luring).
"Pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi urgensi saat ini. Kita harus menjamin proses belajar berjalan optimal dan jangan sampai timbul learning loss," tegas Menko PMK.
Ia juga menekankan bahwa layanan medis esensial wajib beroperasi secara normal tanpa gangguan.
Baca Juga: NTB Siapkan PJJ di Dua SMA, SMAN 1 Sakra Timur dan SMAN 1 Sembalun Jadi Pilot Project Sekolah Daring
Langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden, termasuk revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Peningkatan kualitas pendidikan di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek kini menjadi prioritas utama yang harus dipercepat.
Menko PMK menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring.
Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.
Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.
Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida