alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Kontraktor Islamic Center Di-deadline Akhir Maret

MATARAM-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB memberikan deadline hingga Maret kepada kontraktor Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB. Bila tidak mampu memperbaiki sampai batas akhir, kontraktor akan di-blacklist. ”Dia harus selesai Maret paling lambat,” tegas  Kepala Dinas PUPR NTB Wedha Magma Ardhi.

Dana perbaikan IC Rp 1,6 miliar lebih. Anggaran tersebut dialokasikan pada APBDP 2018. Kontraktor ditunjuk langsung Dinas PUPR. Sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah bisa menunjuk rekanan selama darurat bencana. Cukup dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), rekanan  bisa langsung kerja. Guna menjamin akuntabilitas, PUPR menggandeng Tim Pengawalan, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) NTB.

Harusnya perbaikan masjid tuntas akhir 2018 lalu. Sayangnya, pihak ketiga tidak mampu menuntaskan sesuai kontrak. Hingga saat ini, bangunan masjid masih rusak. Tapi PUPR tidak memberikan sanksi bagi kontraktor. Mereka diberikan perpanjangan waktu 90 hari sejak kontrak habis. Bila dihitung dari Januari maka batas akhir 31 Maret 2019.

Ia menekankan, perbaikan harus tuntas secepatnya, sebab bulan Mei event Khazanah Ramadan akan digelar. ”Harus jadi. Kalau tidak kami akan blacklist, kenapa mesti takut,” ujarnya.

Perbaikan gedung masjid IC tidak semudah yang dibayangkan. Dinding-dinding marmer masjid sudah keropos semua. Sehingga semua harus dibongkar ulang. Meski sebagian masih menempel, namun semua keramik harus diturunkan karena sudah rapuh semua. Juga banyak plafon masjid yang rusak. ”Banyak di luar perkiraan kita, pengerjaannya dia rumit dan remet,” katanya.

                  Selain itu, perbaikan juga terkendala karena kontraktor tidak bisa bekerja penuh sepanjang hari. Pada jam tertentu mereka harus berhenti. Karena itu, ia menyarankan kontraktor menambah tenaga tukang agar cepat rampung. ”Itu hanya hambatan samping, bukan gangguan,”katanya.

                Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi menyayangkan perbaikan masjid tidak tepat waktu. Bila tidak mampu memenuhi target harus ada sanksi yang diberikan kepada pihak ketiga. Tapi dalam persoalan itu, harusnya pemerintah juga mengawal pembangunan sejak awal agar kontraktor bekerja lebih cepat. Ia khawatir, bila perbaikannya asal-asalan bangunan justru akan membahayakan warga. ”Pemerintah harus mengawal ini betul-betul agar tidak molor,” tegas politisi PDIP itu. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks