alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Pemda “Cuekin” Bencana, Anggaran Minim, PRB Belum Jadi Prioritas

MATARAM-Bencana melanda NTB setiap tahun. Banjir, angin kencang, puting beliung, kekeringan hingga gempa rutin menyapa daerah di NTB. Tapi dukungan anggaran untuk bencana sangat minim.

Tim Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Hamdi Ibnu Ayep mengungkapkan, pengurangan risiko bencana (PRB) belum menjadi isu strategis pemerintah daerah. Hal itu berdampak pada ketidakpastian dana penanganan bencana. “Minimnya anggaran di daerah juga jadi masalah,” katanya dalam diskusi publik, kemarin (28/2).

Ketika anggaran kurang, maka upaya penggulangan bencana juga tidak maksimal. Tidak heran pemerintah hanya sibuk ketika bencana datang. Sementara upaya mitigasi dan penyadaran kepada masyarakat agar siap hadapi bencana sangat minim.

Selain kurangnya anggaran, koordinasi antar pemerintah juga kurang bagus. Sehingga kebijakan penanganan bencana tidak sinkron. Juga masih lemahnya penegakan hukum terkait penanggulangan bencana. Meski demikian, terdapat daerah yang secara konsisten menempatkan PRB sebagai salah satu isu strategis, seperti Kabupaten Lombok Utara.

Kondisi itu diperparah dengan lemahnya pemahaman OPD terkait PRB. Karenanya ia mendorong PRB tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD di tingkat daerah, melainkan tanggung jawab lintas sektor.  “Kondisi ini menegaskan, masih lemahnya komitmen pemda di NTB terhadap isu PRB,” ujarnya.

Sulistiyono, aktivis Koslata NTB mengungkapkan, dampak bencana bisa dicegah. Tapi untuk itu butuh kesungguhan dari pemda dalam penanganan bencana, mulai dari upaya mitigasi hingga tindakan jangka pendek.

Pemprov sendiri punya kewajiban mengalokasikan dana siap pakai (DSP) bencana minimal 1 persen dari total APBD. Hal itu tertuang dalam Perda NTB Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. Di sana secara jelas menyebutkan, DSP wajib dialokasikan dalam anggaran belanja. “Tapi tidak pernah dilakukan, dewan juga diam saja,” sesalnya.

DSP berbeda dengan dana tak terduga. Penggunaan DSP khusus untuk bencana saat kondisi darurat, sedangkan data tidak terduga bisa dipakai untuk kegiatan selain bencana. “Harusnya pemda mengalokasikan dana itu karena mandat perda,” tegasnya. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks