Sabtu, 4 Februari 2023
Sabtu, 4 Februari 2023

NTB Diatensi Pusat, Penduduk Miskin Ekstrem di Atas Rata-rata Nasional

MATARAM-Kemiskinan ekstrem di NTB jadi atensi pemerintah pusat. Jumlahnya sebanyak 284,7 ribu jiwa atau sekitar 6 persen dari jumlah penduduk miskin. Persentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 4 persen.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa turun hingga nol persen di 2024. ”Secara nasional ada 10.865.279 jiwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia. Sebanyak 284,7 ribu jiwanya berada di NTB,” kata Teguh di Musrenbang RKPD Tahun 2023 Provinsi NTB, Kamis (31/3).

Untuk mengejar target nol persen penduduk miskin ekstrem, pemerintah pusat memprioritaskan intervensi program untuk 212 kabupaten/kota di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 di antaranya berada di NTB, yakni Kota Mataram; Kota Bima; Kabupaten Lombok Tengah; Lombok Barat; Lombok Utara; Lombok Timur; Sumbawa Barat; dan Sumbawa.

Baca Juga :  Anggaran untuk Inspektorat di Pemprov NTB Masih di Bawah Ketentuan

Selain intervensi pusat, pemerintah daerah harus juga melakukan dukungan. Misalnya dari bappeda, perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor; lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah; dan BUMD maupun KADIN melakukan penguatan kapasitas pemda terhadap sektor non pemerintah dan swasta lokal.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, intervensi pemerintah pusat untuk kemiskinan ekstrem diprioritaskan di 8 kabupaten/kota pada tahun ini. ”Nanti di tahun depan bisa beda lagi, tergantung capaian program untuk tahun ini,” kata Wahyudin, kemarin.

Kemiskinan ekstrem disebut Wahyudin terdapat di 10 kabupaten/kota. Hanya saja, pemerintah pusat memprioritaskan 8 wilayah lebih dulu untuk intervensi program. ”Kenapa Kota Mataram masuk, karena jumlah kemiskinan ekstremnya lebih tinggi dibanding Dompu dan Bima. Tapi, kalau dilihat persentase, itu kecil,” bebernya.

Wahyudin menjelaskan, kemiskinan ekstrem dinilai hanya dari satu indikator. Berupa pendapatan maupun pengeluaran per hari di bawah USD 1,9 PPP atau Purchasing Power Parities. Jika dirupiahkan angkanya sekitar Rp 18 ribu per hari.

Baca Juga :  Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Perhitungan USD PPP dalam kemiskinan ekstrem berbeda dengan nilai kurs mata uang Dollar Amerika. Jika kurs USD 1 setara dengan sekitar Rp 14.300, tidak demikian dengan USD 1 PPP. ”Bukan hitungan kurs mata uang. Untuk USD 1 itu sekitar Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” jelas Wahyudin.

Ia mengatakan, BPS akan kembali melakukan survei pada September 2022. Selama rentang waktu dari April hingga sebelum survei nanti, diharapkan program intervensi dari pemerintah untuk penduduk miskin ekstrem sudah berjalan. Seperti bantuan perlindungan sosial dan ekonomi kreatif.

”Sehingga nanti ketika survei, angka kemiskinan ekstrem diharapkan bisa turun. Dan di 2024 nanti mereka bisa mendekati nol persen,” tandas Wahyudin. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks
/