alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Mau Sampai Kapan Seperti Ini?

MATARAM-Kekeringan tidak terjadi sekali. Hampir tiap tahun kekeringan melanda NTB. Tapi pemerintah tidak punya solusi jangka panjang. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lombok tidak kunjung terealisasi.

Anggota Komisi II DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar menilai, penanganan kekeringan selama ini kurang tepat. Pemda hanya mengirimkan air bersih setiap tahun, sehingga tidak menyelesaikan masalah jangka panjang. ”Mau sampai kapan seperti itu terus,” katanya, kemarin (30/6).

Penanganan harus dilakukan untuk jangka panjang. Ketika musim kemarau persediaan air mencukupi, warga tidak perlu teriak-teriak kekeringan. Salah satu solusinya adalah dengan pembangunan SPAM regional. Dengan begitu, masalah air bersih bisa dikontrol dan disalurkan ke masyarakat, terutama daerah-daerah kantong kekeringan.

Hazmi yakin para ahli di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mampu melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Jika diarahkan, mereka pasti bisa membangun.

Dalam konteks itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah perlu banyak belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Banyak proyek-proyek lama mampu dieksekusi asal ada kesungguhan. ”Itulah pemimpin memberikan solusi dan menyelesaikan masalah,” kata politisi asal Lombok Timur itu.

Lombok dan Sumbawa menurutnya punya sumber mata air yang melimpah. Tinggal dibutuhkan keseriusan pemerintah. Bila gubernur serius, SPAM regional sangat mungkin terwujud. ”Masa mengaliri air ke daerah kekeringan saja tidak bisa,” ujarnya.

Politisi PPP itu mengingatkan, gubernur jangan terlalu banyak berteori. Tidak semua yang ada di buku cocok bagi kondisi masyarakat saat ini. Masyarakat membutuhkan solusi. Masyarakat sangat berharap ada kepedulian terhadap persoalan itu. Bila berhasil, warga akan mengenang jasa baik pemimpinnya.

”Tapi puluhan tahun masyarakat kekeringan, masalah di selatan tidak selesai-selesai. Tidak ada yang mau buat terobosan,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Murdani melihat bahwa solusi yang diterapkan pemprov maupun pemkab selalu bersifat pragmatis. Artinya, tidak jauh-jauh dari solusi praktis dan berkutat pada penyediaan anggaran. “Selalu basisnya itu (anggaran) melulu,” terangnya.

Berdasarkan catatan walhi, luas hutan di NTB mencapai 1.071.000 ha. Dari luasan tersebut, tingkat kerusakan hutan berat yang terjadi sampai saat ini adalah 78 persen dengan sisa tutupan lahan sebesar 22 persen.

Ia berharap Pemprov NTB selaku pemangku kebijakan, sudah saatnya melek terhadap penghijauan hutan. Sosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi menjaga lingkungan. Kalau tidak segera dilakukan, NTB akan berhadapan dengan dua situasi krusial. Yakni, krisis air pada musim kemarau dan banjir bandang pada musim hujan. “Kalau solusi hanya bersifat pragmatis, ini jelas hanya akan sia-sia,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial NTB, Wismaningsih Drajadiah mengatakan, solusi untuk mengatasi kekeringan sampai saat ini masih berkutat pada droping air sesuai dengan permintaan warga. Ia pun mengakui, langkah ini bukan solusi tepat karena bersifat sementara saja. Ia meminta agar instansi terkait sudah seharusnya memikirkan dan bergerak misalnya pembuatan sumur bor atau sumber air permanen. “Ini untuk solusi jangka panjang,” tegasnya. (ili/yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks