MATARAM-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal turun ke Gili Trawangan. Memantau progres penataan aset yang dilakukan Pemprov NTB. ”Insya Allah dalam waktu dekat ini,” kata Ketua Satgas Optimalisasi Aset Ahsanul Khalik, Kamis (30/6).
Pemprov menyambut dengan tangan terbuka kedatangan KPK. Khalik mengatakan, KPK ingin mengecek langsung kondisi sekaligus persoalan di lapangan. Tentu berdasarkan data-data yang diperoleh tim dari KPK maupun yang diberikan Satgas Optimalisasi Aset.
Pengecekan langsung ini merupakan salah satu cara KPK melihat progres penertiban aset yang dilakukan Pemprov. Persoalan aset di Gili Trawangan, sedari awal telah menjadi atensi komisi antirasuah tersebut.
Aset pemprov seluas 65 hektare di Gili Trawangan semula dalam penguasaan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Berada di destinasi pariwisata dan luasan aset yang cukup besar, pemprov seharusnya memperoleh pendapatan daerah yang optimal. Sayangnya, selama dikuasai GTI, pendapatan tahunan dari aset tersebut hanya sebesar Rp 22,5 juta.
Karena itu, pemprov memutuskan kerja sama dengan GTI. Kemudian menawarkan kepada masyarakat, yang sebelumnya menguasai aset tersebut, untuk bekerjasama dengan pemprov. Sehingga masyarakat mendapat status legal untuk memanfaatkan aset pemprov.
Nah, progres itulah yang kemudian akan dicek KPK. Sudah sejauh mana langkah Satgas Optimalisasi Aset memulihkan kondisi aset di Gili Trawangan.
Khalik mengatakan, KPK juga akan memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat. Mengenai prosedur untuk menguasai dan memanfaatkan aset daerah secara legal. ”Tentu ada aturan mainnya,” kata Khalik.
KPK dipastikan menindaklanjuti seluruh persoalan yang dihadapi satgas. Ia menyebut, bentuknya bisa saja dengan melanjutkan ke proses hukum, jika terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses penguasaan aset pemprov. ”Siapapun, yang memang ditemukan ada melanggar hukum,” tuturnya.
Karena itu, satgas siap untuk mendampingi KPK selama turun ke Gili Trawangan. Termasuk memberikan data-data yang dibutuhkan. ”Tidak akan ada yang ditutupi. KPK tentu sudah punya data juga, tapi kami dari satgas tetap akan support,” ungkapnya.
Hasil dari pengecekan lapangan KPK, nantinya akan menguatkan upaya penertiban terhadap aset yang dimiliki pemprov. Kata Khalik, selain fungsi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, aset di Gili Trawangan memiliki fungsi sosial.
”Sehingga dari satgas tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk kerja sama. Tapi, kalau ruang sudah diberikan, terus timbul masalah hukum, itu jadi kewenangan KPK,” tandas Khalik.
Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim mengatakan, pengelolaan aset di daerah menjadi salah satu item monitoring KPK. Yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah. ”Aset yang di gili itu salah satu sumber potensi penerimaan yang besar bagi pemprov, tapi tidak maksimal,” kata Ibnu.
Dengan kondisi tersebut, KPK kemudian mengatensi kondisi terkait optimalisasi aset di Gili Trawangan. ”Langsung dimonitor, untuk optimalisasi pencapaian dan tujuan produktivitas dan pengelolaan aset serta pendapatan daerah,” ujarnya. (dit/r5)
