alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Menko PMK Serahan Kunci 65.000 Unit Rumah Korban Gempa NTB

LOMBOK TENGAH-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy puas dengan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di NTB. Dia pun menyampaikan apresiasinya.

“Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan segera dihuni serta dirawat,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy  pada acara penyerahan kunci 65.000 unit RTG dan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat di Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Jumat (28/8) lalu.

Sebelumnya dalam laporannya, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, Inspektorat Utama BNPB menargetkan pembangunan 226.204 unit RTG di NTB. Dari jumlah itu sudah terbangun 214.477 unit RTG. Rinciannya, rumah jadi sebanyak 202,831 unit. Terdiri dari rusak berat 67.987 unit, rusak sedang 30.787 unit, dan rusak ringan 104.057 unit.

Sedangkan dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 10.909 unit. Rinciannya rusak berat 6.720 unit, rusak sedang 1.655 unit, dan rusak ringan 2.534 unit.

Terkait rumah yang belum selesai dibangun, Muhadjir meminta masyarakat bersabar.  Dia berharap pembangunannya segera rampung, sebagai wujud tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri serta stakeholder terkait.

“Salam hormat dari Presiden RI Ir H Joko Widodo. Saya mewakili beliau untuk menyerahkan kunci RTG kepada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tinggal yang sudah selesai,” kata mantan Menteri Pendidikan tersebut.

Selain melihat progres pembangunan RTG, Muhadjir juga membagikan dua juta masker kepada masyarakat NTB. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyinggung musibah yang menimpa. Dia mengatakan, musibah yang melanda merupakan ujian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Di masa pandemi covid-19 ini, dia mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk mencegah dan menanganinya. “Yang paling penting dari empat hal itu adalah memakai masker. Karena berdasarkan penelitian WHO orang pakai masker yang benar dan baik menutup sampai hidung insya Allah 65 persen  itu akan terhindar dari covid-19,” pungkasnya.

Penggunaan masker tidak hanya penting untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setiap orang juga harus saling mengingatkan.

Menko PMK Muhadjir mengapresiasi langkah Gubernur NTB H Zulkieflimansyah membuat Perda Penanggulangan Penyakit Menular, adanya rumah sakit covid-19, serta alat rapid test yang dibuat di NTB. “Ini sungguh luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur H Zulkieflimansyah berharap kedatangan Menko PMK bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk NTB. “Semoga di waktu-waktu yang akan datang akan lebih banyak lagi waktu untuk berbagi pengalaman hidup untuk masyarakat NTB,” harapnya.

Bupati Loteng HM Suhaili FT menyampaikan terima kasihnya. “Semoga bapak menteri tetap berada di bawah naungan dan ridho Allah SWT,” ucapnya. (arl/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks