alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Pelacakan Kontak Erat Pasien Korona di NTB Masih Rendah

MATARAM-Kemampuan daerah untuk melakukan pelacakan kontak atau contact tracing pasien positif terinfeksi Covid-19 hingga kini masih jauh dari menggembirakan. Rasio penelusuran kontak erat yang menjadi kunci menekan penyebaran Covid-19 pun tak kunjung ideal.

”Dalam evaluasi mingguan, itu menjadi atensi kita,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi yang merupakan Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 NTB, di kantor gubernur, kemarin (30/9).

Penelusuran kontak yang dilakukan saat ini kata dia berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih mudah dikoordinir. Antara lain pekerja perkantoran, termasuk para pegawai di kantor-kantor pelayanan pemerintah. Tapi penelusuran kontak belum ideal sesuai jumlah penduduk.

Kemampuan pemerintah daerah kata dia, khususnya pemda kabupaten/kota sangat terbatas untuk melakukan penelusuran kontak secara masif. Di samping itu, sebagian masyarakat takut dites petugas.

”Akhirnya kita tracing dengan segmen-segmen. Tapi tidak menimbulkan gejolak atau resistensi di tengah masyarakat,” katanya.

Gita menjelaskan, pelacakan secara lebih luas akan terus menjadi pekerjaan tim ke depan. Sebab, hal itu juga dilakukan untuk menekan angka kematian pasien Covid-19. Karena itu, tim saat ini menyasar kelompok-kelompok rentan seperti kaum lanjut usia dan orang dengan penyakit bawaaan atau komorbid. Mereka yang akan mendapat prioritas untuk menjalani tes cepat.

Hingga tadi malam, jumlah kasus positif Covid-19 di NTB mencapai 3.342 orang, dengan perincian 2.654 orang sudah sembuh, 198 meninggal dunia, serta 490 orang masih positif. Kemarin, kasus positif kembali naik menjadi 30 kasus padahal sehari dan dua orang meninggal dunia.

Dua pasien yang meninggal yakni SNH, bayi perempuan, 1 tahun, asal Desa Sikur, Lombok Timur. Dalam rilis disebutkan SNH memiliki penyakit komorbid. Kemudian N, perempuan, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Pasien tercatat memiliki penyakit komorbid.

Data lain menunjukkan, jumlah kasus suspect Covid-19 sebanyak 11.627 orang, dengan perincian 269 orang masih dalam isolasi, 75 orang masih berstatus probable, 11.283 orang sudah dihapus dari daftar.

Selanjutnya, orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 25.129 orang. Di antaranya 22.803 orang selesai karantina, sisanya 2.326 orang masih dalam karantina.

Pelaku perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 78.322 orang, yang masih menjalani arantina sebanyak 1.024 orang dan yang selesai menjalani masa karantina 77.298 orang.

”Akhir-akhir ini kasus Covid-19 banyak disumbang orang yang melakukan perjalanan ke luar daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi.

Karena itu, ke depan screening terhadap pelaku perjalanan akan dintensifkan. Termasuk orang-orang dari luar yang bekerja di NTB, termasuk pekerja kontruksi, pertambangan, dan lainnya.

 

Serapan Anggaran

 

Sementara itu, penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa terus ditingkatkan. Terlebih, alokasi anggaran yang tersedia masih cukup besar untuk dimanfaatkan pemerintah daerah.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan, penyerapan belanja APBD untuk penanganan COVID-19 masih rendah. Yakni di bawah 50 persen.

“Secara keseluruhan sesuai data menunjukkan angka sebesar 46,99 persen,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Se-Indonesia (Forsesdasi) yang digelar Kemendagri, kemarin (30/9).

Dadang menjelaskan, dalam rangka percepatanan penanganan dampak covid-19, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan keuangan. Selain pemerintah pusat telah mengalokasikan sumber dana APBN Rp 695 triliun, ada juga yang bersumber dari APBD sejumlah Rp 78 triliun.

Dana tersebut merupakan hasil dari realokasi dan refocusing anggaran non prioritas. Sebagaimana instruksi pemerintah pusat, alokasi Rp 78 triliun digunakan dengan fokus penanganan bidang kesheatann, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

Namun dari hasil monitoring sejauh ini, kata Dadang, realisasi penggunan anggaran masih perlu ditingkatkan lagi. “Untuk penanganan bidang kesehatan baru mencapai 41,45 persen. Jaring pengaman sosial sebesar 33,58 persen. Dan pemulihan ekonomi sebesar 24,47 persen,” imbuhnya.

Dadang mengingatkan, belanja pemda merupakan salah satu unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan demikian, belum optimalnya realisasi belanja daerah akan turut memperlambat laju pertumbuhan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengawal terus penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Itu sejalan dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.

Dia menegakkan, anggaran hasil refocusing dan realokasi harus digunakan semaksimal mungkin. Sebab, anggaran tersebut sudah memangkas alokasi di pos lain. “Para Sekda mudah-mudahan dapat memaksimalkan kinerja dan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan pada Pemda secara nasional,” ujarnya.

Hudori mengingatkan, besarnya anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah ini harus benar-benar tepat sasaran. Harus akuntabel dengan berpegang pada prinsip value for money. “Uang yang dikeluarkan harus memberikan nilai manfaat,” pungkasnya.

 

Tingkat Kesembuhan Meningkat

 

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 menyebut bahwa ada perkembangan signifikan pada tingkat kesembuhan di 399 dari 514 Kabupaten/kota terdampak dalam sepekan terakhir.

Kemarin (30/9) kesembuhan mencapai angka tertinggi dengan pertumbuhan 4.510 orang mengungguli pertambahan kasus positif sebanyak 4.284 orang. Total kesembuhan nasional adalah 287.008 dengan prosentase mendekati 75 persen . Yakni 74,9 persen.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut 77,6 persen atau 399 dari 514 kabupaten/kota memiliki tingkat kesembuhan antara 50  hingga 100 persen alias tidak ada pasien yang meninggal.

“Ini adalah hal yang baik yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar kesembuhannya bisa mencapai 100 persen. Apabila penanganan kasusnya baik dan dini, maka potensi mendapatkan kesembuhan 100 persen sangat besar,” Kata Wiku Selasa (29/9) lalu.

Meski demikian 19,3 persen atau sebanyak 99 kabupaten/kota yang memiliki persentase kesembuhan kurang dari 50 persen. Pemerintah daerah setempat diharapkan mampu untuk meningkatkan kesembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan dini. Juga segera berkoodinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 agar bisa dibantu.

Kenaikan kesembuhan terbanyak berada di Jawa Barat (767 orang), Riau (625 orang), Banten (573 orang), Jawa Tengah (483 orang) dan Sulawesi Selatan (379 orang).

Sementara dari segi persentase kesembuhan, Provinsi Maluku mencatatkan angka tertinggi 87,94 persen, Kepulauan Bangka Belitung 86,35 persen, Gorontalo 86,20 persen, Kalimantan Selatan 84,27 persen dan Jawa Timur 83,81 persen.

“Pada minggu ini Jawa Timur masuk dalam 5 besar peningkatan kesembuhan, dan ini perlu diapresiasi dan terus dijaga agar tetap tinggi angka kesembuhannya,” harap Wiku.

Sementara untuk perkembangan kasus positif mingguan secara nasional terjadi kenaikan 16,4 persen dibandingkan pekan sebelumnya.  Ada 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi per 29 September 2020, yakni Jawa Barat (1.726 kasus), DKI Jakarta (1.002 kasus), Kalimantan Timur (584 kasus), Sumatera Barat (603 kasus) dan Jawa Tengah (338 kasus).

“Di Minggu ini Jawa Barat bertambah angka yang cukup besar dan signifikan terhadap angka kasus positif nasional. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya. Selain itu apresiasi diberikan pada Banten, Sulawesi Selatan, Riau dan Papua yang Minggu lalu masuk 5 besar pertumbuhan kasus positif nasional, kini sudah tidak lagi.

Pada kasus kematian mingguan, ada kenaikan 0,2 persen atau dari 831 kasus di minggu lalu menjadi 833 kasus kematian pada minggu ini. Dilihat per provinsi, jika dibandingkan minggu lalu, Jawa Tengah masih masuk kedalam 5 besar tertinggi per 29 September 2020. Sedangkan DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah berhasil menekan angka kematian dalam sepekan.

“Untuk Jawa Barat, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur terjadi kenaikan angka kematian yang cukup signifikan dan masuk dalam 5 besar,” lanjut Wiku.

384 kabupaten/kota atau 74,7 persen dari 514 kabupaten/kota terdampak di Indonesia memiliki tingkat kematian antara 1 – 10.

“Terima kasih kepada 384 kabupaten/kota ini yang telah berhasil menekan angka kematian, karena setiap angka adalah nyawa. Dan kita harus betul-betul bisa menekan angka kematian ini dengan baik. Kami mohon agar seluruh kabupaten/kota memiliki target yang sama, agar kematiannya nol,” tegas Wiku.

Selain itu masih ada 20 kabupaten/kota yang memiliki angka kematian lebih dari 100 orang. Diantaranya Kota Surabaya, Kota Semarang, Jakarta Pusat, Sidoarjo, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kota Makassar, Jakarta Selatan, Kota Medan, Gresik, Jakarta Utara, Kota Palembang, Kota Balikpapan, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Demak, Pasuruan, Kota Manado, Kota Mataram dan Kudus.

“Mohon agar memperhatikan kasus dengan gejala sedang dan berat agar dapat ditangani sedini mungkin. Dan masyarakat yang mengalami gejala Covid-19 segera ke dokter dan dapat ditangani segera sebelum bertambah parah,” pesan Wiku.

Per 27 September 2020, Kabupaten/kota dengan kategori  zona merah atau resiko penularna tinggi naik dari 58 menjadi 62 kabupaten/kota. Zona oranye atau resiko penularan sedang naik dari 304 ke 305, Zona kuning  atau resiko penularan rendah naik dari 111 ke 112, zona hijau terdiri dari tidak ada kasus baru turun dari 21 menjadi 19 dan tidak terdampak turun dari 20 menjadi 16.

Selain itu ia membeberkan ada 28 kabupaten/kota yang berhasil menurunkan risiko dari zona merah menjadi zona oranye. Tersebar di 15 provinsi. Apresiasi diberikan kepada 5 kabupaten/kota yang pada pekan lalu turun dari zona merah menjadi zona oranya. Yakni Kota Probolinggo, Lahat, Aceh Selatan, Kotabaru, dan Kota Waringin Timur.

Namun masih terdapat 5 kabupaten/kota yang Minggu lalu berada di zona merah dan belum dapat menurunkan zona risikonya. Ialah Kota Tangerang, Kota Pekalongan, Kota Cirebon, Jakarta Selatan dan Kutai Kertanegara. ”Kami mohon agar dapat menurunkan zona risikonya, sampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 apabila memerlukan bantuan,” imbau Wiku.

Disamping itu ada 29 kabupaten/kota lainnya tersebar pada 15 provinsi, yang berhasil menurunkan zona risiko dari oranye menjadi kuning. Namun masih terdapat 8 kabupaten/kota yang pada pekan lalu mendapat perhatian dan belum bisa menurunkan zona risikonya diantaranya Meybrat, Halmahera Barat, Bulukumba, Minahasa Tenggara, Sukamara, Nias Utara, Yalimo dan Sinjai. (ili/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mandiri Syariah Launching Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile

Berdasarkan tren dan kebutuhan customer tersebut, kami melakukan inovasi produk layanan digital berbasis emas melalui fitur e-mas di MSM,” jelas Syafii.

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks