alexametrics
Selasa, 24 November 2020
Selasa, 24 November 2020

Ribuan Tenaga Harian Lepas NTB Bekerja Tanpa Jaminan Sosial

Ribuan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di NTB bekerja tanpa jaminan sosial. Meski terdampak pandemi Covid-19, mereka tak kunjung mendapat perhatian.

—————–

Mawardi, bergegas membersihkan ruang rapat utama kantor gubernur NTB, siang itu. Piring, gelas, dan kotak jajan bekas rapat pejabat diangkut ke belakang untuk dibersihkan.

Beberapa kotak jajan isinya masih utuh. Satu atau dua jenis jajan belum dimakan.  Mawardi dan rekan-rekannya mengumpulkan sisa makanan itu. Daripada dibuang, lebih baik dibawa pulang.

Hanya beberapa menit ruang rapat gubernur itu kembali bersih. Kaca dan meja telah mengkilap. Bila sewaktu-waktu para pimpinan OPD, gubernur, bahkan menteri ingin rapat, ruangan itu selalu siap.

Itu sudah jadi tugas Mawardi sehari-hari. Meski tidak mengambil peran dalam rapat, namun kelancaran rapat pimpinan daerah tidak lepas dari kerja keras tenaga harian lepas (THL) seperti dirinya.

Bekerja seperti itu sudah membuat Mawardi bangga. Meski penghasilan pas-pasan, baginya sudah lumayan.

Tiap bulan ia hanya menerima honor Rp 2 juta. Hanya untuk keperluan sehari-hari. Untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak akan cukup. ”Saya hanya punya BPJS Kesehatan, itu istri yang urus,” katanya, tersenyum.

Mendengar kabar mereka akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Mawardi semringah. ”Mudahan benar,” harapnya.

Program itu menurutnya sangat penting. Terlebih di masa pandemi Covid-19, mereka ikut merasakan dampak lesunya perekonomian. Dengan penghasilan yang pas-pasan, ia khwatir tidak mampu bertahan di tengah krisis.

Di sisi lain, ia tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan seperti pegawai atau pekerja lainnya. Bila mengantongi kartu BPJS, minimal ia bisa mencicipi program bantuan masa pandemi.

Misalnya bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600 ribu per bulan. Sebagai pekerja ia juga ingin mendapatkan BSU. ”Kami sangat mengharapkan,” kata warga Ampenan ini.

Junaidi, THL lainnya mengaku mendapatkan upah bulanan sebesar Rp 2.212.000. ”Tidak ada yang lain, hanya gaji ini saja,” katanya.

Ia sudah bekerja lima tahun di kantor gubernur dengan upah yang disesuaikan dengan upah minimum (UMP). Dulu gajinya hanya Rp 1,3 juta, kemudian naik seiring kenaikan UMP tiap tahunnya.

Sayangnya, tahun depan UMP tidak akan dinaikkan. Sehingga upah Junaidi dan THL lainnya tidak akan naik.

Bila sakit atau ada keperluan darurat, ia mengurusnya sendiri dengan penghasilan seadanya. ”Untungnya istri saya jualan di pasar, jadi agak terbantu,” katanya.

Para THL ini mulai bekerja pukul 06.00 Wita, sebelum para pegawai masuk. Kemudian pulang sore hari, setelah semua pegawai pulang.

Merekalah yang datang paling awal dan pulang paling akhir. ”Ini sudah jadi tugas kami,” kata Junaidi, bangga.

Baginya bekerja di kantor gubernur bukan semata-mata soal gaji, tapi ia memiliki kebanggan bisa mengabdi di sana.

Mawardi dan Junaidi, merupakan contoh dari ribuan THL dan pegawai non PNS di Provinsi NTB yang bekerja tanpa jaminan sosial. Di luar gaji bulanan, pemerintah daerah tidak memberi jaminan apa-apa.

Kondisi ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang selama ini mendorong perusahaan swasta memberikan jaminan sosial bagi pekerja.

Instansi-instansi pemerintah daerah lupa, sebagai pemberi kerja mereka juga harus memberikan jaminan sosial kepada pegawai non PNS.

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jelas mengatur hal itu. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS.

Bila tidak, perusahaan dikenakan sanksi administratif. Mulai dari teguran tertulis, denda, dan atau tidak mendapat pelayanan publik.

Non PNS Gigit Jari

Di Provinsi NTB tercatat 13.616 perusahaan dengan 170.777 orang tenaga kerja telah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi hanya 4.932 perusahaan dengan 78.022 tenaga kerja yang aktif. Sedangkan 8.684 perusahaan dengan 92.755 tenga kerja tidak aktif lagi.

Sayangnya, PPNPN tidak termasuk dalam daftar kepesertaan BPJS Ketenegakerjaan itu.

Pegawai non PNS hanya mendapat gaji bulanan sesuai UMP yang berlaku. Sebelihnya, terkait jaminan sosial menjadi tanggungan masing-masing.

Akibatnya, mereka menghadapi ketidakpastian saat mengalami kecelakaan kerja atau sakit.

Bahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, di kala jutaan pekerja swasta mendapatkan BSU Rp 600 ribu per bulan, mereka hanya bisa gigit jari.

Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Mataram Prof Lalu Husni menjelaskan, pemberi kerja bukan hanya perusahaan, tetapi juga pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya. ”Mereka wajib memberikan perlindungan kepada pekerja non PNS ini,” katanya.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dijelaskan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Kemudian pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Artinya, setiap instansi pemerintah yang mengangkat seorang pegawai di luar PNS wajib memberikan jaminan sosial. Baik itu jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan.  ”Pemberi kerja harus mentaati aturan terkait jaminan sosial dan BPJS ini,” kata Husni.

Bila jaminan itu belum diberikan, pemberi kerja harus segera mendaftarkan pegawainya. Entah melalui BPJS atau lembaga penjamin lainnya.

”Cuma kadang-kadang ini soal kemampuan. Kita harapkan pemberi kerja secara bertahap dulu memberikan perlindungan, BPJS ini,” ujar rektor Universitas Mataram ini.

Menjadi peserta BPJS, kata Husni, sangat besar manfaatnya bagi pekerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan bisa lebih ringan. Di samping itu, pekerja memiliki kepastian jaminan hari tua dan pensiun.

13.265 Pegawai Non PNS

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB menunjukkan, jumlah pegawai non PNS Pemprov NTB mencapai 13.265 orang.

Terdiri dari 127 orang diangkat kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan 13.138 orang diangkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Upah yang mereka terima berbeda-beda, honorer yang diangkat kepala OPD atau KPA semuanya mendapatkan honor Rp 2,012 juta.

Sedangkan 127 orang yang diangkat kepala daerah mendapatkan honor beragam. Misalnya tenaga administrasi Rp 2,8 juta, sedangkan pelaksana tusi lainnya, pengemudi, dan petugas kebersihan mendapatkan gaji Rp 2,7 juta.

Kemudian tenaga pramubakti, satpam, dan tenaga lainnya mendapatkan upah Rp 2,5 juta per bulan.

Di luar upah itu, para tenaga honor itu tidak mendapatkan tambahan penghasilan atau jaminan sosial.

Data ini belum termasuk tenaga-tenaga honor 10 kabupaten/kota di NTB. Mereka juga mengangkat pegawai non PNS tanpa jaminan sosial. Bahkan gaji masih di bawah standar UMP Rp 2,1 juta.

Kendala Anggaran

Kepala BKD NTB H Muhammad Nasir menjelaskan, ada empat sebutan aparatur sipil negaa (ASN) di pemerintah daerah, yakni pegawai negeri sipil (PNS), pegawai tidak tetap (PTT), honorer, dan THL.

PNS gaji dan tunjangan bersumber dari APBN, PTT gajinya dialokasikan dari APBD, mereka diangkat PPK.

Selanjutnya disebut honorer atau tenaga kontrak, gajinya didapatkan dari kegiatan di masing-masing OPD. Mereka biasanya dikontrak per tahun untuk satu jenis kegiatan.

Sedangkan THL merupakan tenaga yang upahnya dihitung per hari kerja. ”Tergantung kebutuhan, dia tidak terikat,” jelasnya.

Besaran gaji dan tunjangan mereka jelas berbeda.

Nasir mengakui, hanya ASN yang berstatus PNS saja yang mendapat jaminan melalui PT Taspen. Sedangkan pegawai lain seperti PTT, tenaga kontrak, dan THL belum memiliki jaminan sosial.

Pemerintah daerah, kata Nasir, selama ini kebingungan dengan status mereka. Jika mereka didaftarkan menjadi peserta BPJS, pemerintah belum memiliki pos anggaran.

”Tidak ada tempat nyantol (pos anggarannya), mau masuk ke BPJS Ketenagakerjaan tidak, askes juga tidak, sementara mereka ini bekerja di instansi pemerintah,” katanya.

Meski demikian, pemprov juga memikirkan nasib para pegawai tersebut. Karena itu, baru-baru ini Pemprov NTB membangun kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Terbitkan Pergub

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yakni Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 51 Tahun tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan regulasi itu, tidak boleh ada lagi pegawai non PNS tanpa jaminan sosial. Saat ini, sebagian honorer sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ”Sebagian lagi masih dalam proses,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Hj Wismaningsih Drajadiah menyebut, sejak terbitnya Pergub NTB Nomor 51, baru 3.227 orang yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Jika dibandingkan total PPNPN 13.265 orang, masih tersisa 10.038 orang PPNPN yang belum mendapat jaminan sosial. ”Yang lainnya masih dalam proses,” jelasnya.

Pihaknya terus mendorong semua kepala OPD untuk mendaftarkan pegawai non PNS ke BPJS Ketenagakerjaan. ”Terbitnya Pergub ini harapannya agar semua pegawai non ASN mendapat jaminan perlindungan kerja,” harapnya.

Wismaningsih menjamin, mendaftarkan pegawainya ke BPJS tidak akan rugi. Meski harus mengeluarkan iuran bulanan, tapi para pekerja akan tambah semangat. ”Itu keuntungan non materi yang didapatkan,” katanya.

Disnakertrans Provinsi NTB sudah melayangkan surat ke semua OPD dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB.

”Memang ada yang belum (mendaftarkan) karena terlambat, mereka tidak mengalokasikan di APBD Perubahan,” katanya.

Masalah anggaran memang jadi kendala, namun OPD menurut Wisma bisa mensiasati dengan anggaran lain. Sebab iuran hanya Rp 11.800 per orang per bulan. ”Kan bisa fifty-fifty dengan pekerja juga, apalagi tahun ini ada relaksasi iuran,” katanya.

Pemprov ke depan akan terus mendesak semua instansi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada PPNPN yang mereka pekerjakan.

Pergub tersebut, kata Wisma, belum banyak dilaksanakan instansi pemerintah pemberi kerja karena masih baru. ”Ini tantangan kita ke depan,” katanya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Adventus Edison Souhuwat juga mendorong pemerintah daerah mendaftarkan pegawai yang belum mendapat jaminan.

”Kasihan juga mereka, semoga pemerintah daerah bisa mendorong percepatan perlindungan kepada pekerja, karena besar manfaatnya,” tandasnya.  (Sirtupillaili)

 

Sebaran Pegawai Pemerintah Non PNS Pemprov NTB

 

PPNPN Diangkat PPK             Jumlah       Honor

Tenaga administratif                 76               Rp 2,8 juta

Tenaga pelaksana tusi lainnya 10               Rp 2,7 juta

Pengemudi                               9                 Rp 2,7 juta

Petugas kebersihan                  9                 Rp 2,7 juta

Pramubakti                               10               Rp 2,5 juta

Satpam                                     10               Rp 2,5 juta

Tenaga lain                              3                 Rp 2,5 juta

Jumlah                                    127

 

PPNPN Diangkat PA/KPA     Jumlah       Honor

Tenaga pendidik                       7.226          Rp 2,012 juta

Tenaga kesehatan                       696          Rp 2,012 juta

Tenaga administratif                 3.632          Rp 2,012 juta

Tenaga pelaksana tusi lainnya    422          Rp 2,012 juta

Pengemudi                                  133          Rp 2,012 juta

Petugas kebersihan                     664          Rp 2,012 juta

Pramubakti                                    47          Rp 2,012 juta

Satpam                                        318          Rp 2,012 juta

Jumlah                                    13.138      

Sumber: BKD NTB

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dewan Mataram Minta Pembagian Bantuan JPS Usai Pilkada

-Sejumlah anggota dewan meradang. Bukan karena tak setuju dengan bantuan JPS tahap enam. Tapi, mereka khawatir JPS ini ditunggangi kepentingan politik jelang Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang.

Vividerm Sunblock Buatan Lombok yang Berhasil Go International

Sunblock atau pelindung kulit yang diproduksi Iwin Insani diklaim ramah lingkungan. Tidak memakai bahan kimia dan tidak merusak terumbu karang.

HARUM Tata Pesisir Mataram, Dorong Potensi Kelautan dan Pariwisata

Potensi besar dalam sektor kelautan di Mataram berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi. Keberadaan nelayan dari muara Meninting di Utara hingga  pesisir Mapak di selatan menyisakan sejumlah  persoalan yang membutuhkan solusi komprehensip. Terutama menyangkut kesejahteraan nelayan dan penataan kawasan.

Kasus Dana Desa Sesait, Jaksa Temukan Indikasi Kerugian Lain

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara (KLU). ”Kita ada temukan indikasi kerugian negara selain dari hasil temuan Inspektorat (KLU),” kata Kajari Mataram Yusuf, kemarin (22/11).

Kapolda NTB Kembali Ingatkan Paslon Kada Patuhi Prokes

Setiap pasangan calon (paslon) kepala daerah (kada) ditekankan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) di masa kampanye. Tetapi, masih ada beberapa paslon yang abai. ”Saya peringatkan semua paslon untuk patuh terhadap protokol,” kata Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, kemarin (22/11).

Digitalisasi, Cara UMKM Bertahan di Masa Pandemi

Untuk bertahan di tengah pandemi ini, UMKM harus mau masuk ke dunia digital. Sayangnya, masih ada pelaku UMKM yang asing dengan perkembangan teknologi. Padahal saat ini banyak aplikasi digital yang memudahkan para pelaku UMKM untuk bertransaksi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.
00:06:43

VIDEO : Polisi Bongkar Pabrik Sabu di Pringgasela Lotim

Peredaran gelap narkoba di Provinsi NTB benar-benar mengkhawatirkan. Pera pelakunya menggunakan beribu macam cara. Bahkan sudah ada yang memproduksi barang haram itu di daerah ini. Polisi sudah berhasil membongkarnya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Akhirnya Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Cair

Bantuan subsidi upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) non-PNS di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai dicairkan. Untuk mempermudah pencairan, PTK penerima sudah dibuatkan rekening baru. Tinggal melengkapi persyaratannya.
Enable Notifications    OK No thanks