alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Lelang Proyek Masih Lelet

MATARAM-Imbauan Gubernur NTB untuk mempercepat tender belum manjur. Meski tender bisa dimulai sejak APBD disahkan (November 2018), namun hingga saat ini progres lelang belum menggembirakan. Baru sebagian kecil paket pekerjaan yang dilelang.

            Data Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) NTB menunjukkan, jumlah paket pekerjaan yang masuk ke sistem ULP NTB baru 123 proyek senilai Rp 245,4 miliar lebih.

Tapi baru enam persen atau delapan paket pekerjaan dalam proses lelang senilai Rp 7,1 miliar. Empat paket di antaranya milik Dinas Pertanian dan Pekebunan NTB senilai Rp 5,7 miliar dan empat paket di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Rp 1,4 miliar.

            Sementara 80 persen paket proyek belum mulai proses tender. Terdiri dari paket proyek belum lelang yang dokumennya masih di OPD mencapai 99 paket senilai Rp 199,2 miliar. Kemudian belum lelang yang dokumennya ada di ULP NTB 16 paket senilai Rp 62,5 miliar.

            Paket-paket yang belum lelang tersebut tersebar merata di semua OPD. Antara lain, Sekretariat DPRD NTB sembilan paket Rp 5,9 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB satu paket Rp 2,7 miliar. Kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah satu proyek senilai Rp 1,8 miliar, Dinas Ketahanan Pangan satu paket Rp 1 miliar, Dinas Pertanian dan Perkebunan 12 paket senilai Rp 25,6 miliar.

            Satu paket di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp 835 juta, enam paket Dinas Perdagangan senilai Rp 4,2 miliar. Dinas PUPR 39 paket senilai Rp 168,7 miliar. Dinas Perhubungan tiga paket Rp 1,8 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan satu paket Rp 1,3 miliar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 12 paket senilai Rp 5,8 miliar. Dinas Kesehatan lima paket senilai Rp 17,3 miliar, dan Dinas Sosial lima paket senilai Rp 2,4 miliar. ”Ini data APBD dan APBN yang lelang melalui ULP NTB,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro APP-PBJP NTB Sadimin, kemarin (1/3).

            Sementara progres penayangan di sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) Pemprov juga baru 13,10 persen atau Rp 688 miliar dari total belanja APBD 2019 Rp 5,2 miliar. Jumlah itu masih sangat sedikit.

            Sadimin menjelaskan, kondisi itu terjadi karena banyak kendala dihadapi dalam proses lelang maupun penayangan ke SiRUP. Idealnya, proses lelang dimulai akhir 2018, namun tidak bisa terlaksana karena banyak perubahan aturan dari pusat.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta perubahan versi sistem pengadaan secara elektronik (LPSE), dari versi 3.6 menjadi SPSE versi 4.3. ”Semua aturan baru sehingga butuh penyesuaian,” ujarnya.

            Sistem baru itu membuat pengadaan barang lebih transparan dan akuntabel. Hanya saja, itu membuat proses lelang lebih lama. Apalagi layanan masa sanggah yang dihitung sekarang hanya pada jam kerja, hari-hari libur tidak dihitung lagi. ”Lebih transparan tetapi lebih ribet,” katanya.

            Sedangkan penayangan rencana belanja OPD di SiRUP baru sebagian kecil karena OPD belum paham. Harusnya semua rencana belanja ditayangkan di SiRUP, baik belanja modal maupun belanja pegawai. “Bukan sekadar pengadaan barang saja. Dengan begitu semua orang tahu belanja-belanja yang ada di semua OPD.” ujarnya.

            Guna mempercepat proses tender, Sekda NTB H Rosiady Sayuti menggelar pertemuan setiap Kamis pagi dengan semua kepala OPD. Dalam pertemuan itu, Sekda meminta kepala OPD segera melengkapi berkas-berkas lelang agar pengerjaan proyek lebih cepat dilakukan. ”Kita minta supaya belanja-belanja proyek ini disegerakan,” kata Rosiday secara terpisah.

            Sadimin menambahkan, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada seluruh kepala OPD. Harapannya mereka memahami perubahan sistem baru tersebut. Sehingga ke depan tidak ada lagi kendala. ”Kami terus berupaya agar tender ini cepat,” katanya.

Bila merujuk pada instruksi Gubernur NTB, paling lambat Januari semua belanja sudah diumumkan di SiRUP dan proses lelang semuanya tuntas Juli mendatang. Sehingga tidak ada belanja APBD murni di akhir tahun. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks