alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Rombak Pengurus BPPD Diam-diam, Langkah Dispar NTB Dinilai Tidak Elegan

MATARAM-Dinas Pariwisata (Dispar) NTB merombak pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di tengah jalan. Proses ini, tanpa sepengetahuan mereka yang diganti maupun calon pengurus baru.

”Saya baru dengar berita dari teman-teman yang WhatsApp,” kata Anita Ahmad, Senin (1/3).

Anita merupakan Ketua BPPD NTB yang ditunjuk berdasarkan SK Gubernur Nomor 556-01 Tahun 2019. Ia bersama delapan anggota lainnya, bertugas dari 2018 hingga 2022. Belakangan, dispar mengusulkan sembilan nama untuk mengganti pengurus BPPD yang lama.

Proses pergantian kepengurusan sama sekali tidak dia ketahui. Tidak ada pemberitahuan resmi dari pemprov melalui Dispar NTB. Hal ini yang kemudian sangat disayangkannya.

Kata Anita, seharusnya ketika ada pergantian, ada pemberitahuan terlebih dahulu. Termasuk mengenai alasan mengapa pengurus lama tiba-tiba diberhentikan. Meski untuk pengangkatan dan pemberhentian, merupakan hak dari gubernur.

”Tapi kalau begini caranya kan tidak elegan. Kami dulu bekerja itu diminta, bukan meminta. Setidaknya perlakukan kami dengan baik, lewat pemberitahuan,” cetusnya.

Baca Juga :  Kemenparekraf Perkuat Simbiosis Mutualisme Pelaku UMKM dan Perhotelan

Anita menyebut sudah menanyakan kabar pergantian pengurus ini ke Dispar NTB. Hasilnya, benar ada rencana perubahan pengurus. Bahkan nama-namanya sudah masuk ke meja gubernur dan tinggal ditandatangani.

Ada sembilan nama yang diusulkan dispar. Beberapa di antaranya merupakan orang-orang lama. bahkan pernah juga menjadi pengurus BPPD. Seperti Awanadhi Aswinabawa dari Astindo NTB; Ainudin dari HPI; Taufan Rahmadi dari Halal Tourism.

Kemudian ada I Ketut Murta Jaya dari PHRI NTB; Askar DG Kamis selaku praktisi digital marketing; Agus Talino dari Suara NTB yang kemudian dicoret dan diganti Ali Akbar; Ari Darmono dan Baiq Ika Wahyu Wardani selaku tim pakar. Nama Anita Ahmad pun ada dalam daftar pengurus baru ini.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Anita justru kebingungan. ”Tidak tahu. Yang pemberhentian ini saja saya tidak dihubungi, apalagi nama di pengurus baru. Jadi memang tidak tahu,” tegas Anita.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait namanya yang masuk sebagai calon pengurus baru BPPD, Ketua Astindo NTB Awanadhi Aswinabawa juga menyatakan hal serupa. Tidak mengetahui jika namanya ada dalam SK perubahan tersebut. ”Saya tidak ikut. Saya malah baru dengar ini,” kata Awan.

Baca Juga :  Pelaporan Serapan Vaksin Harus Dipercepat

Terlepas dari itu, Awan menilai, secara umum BPPD dibuat dan dibentuk untuk membantu pemerintah. Tentu personel dan figur di BPPD harus mumpuni. Merupakan profesional di bidang pariwisata. Memiliki jam terbang, pengalaman dan kemampuan empiris yang cukup.

Apalagi program BPPD itu menunjang serta mendukung kegiatan pemerintah. Khususnya di sisi pemasaran dan promosi. ”Tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Saya yakini figur di pengurus baru ini, sudah cukup makan asam garam. Tapi kalau dari saya, sudahlah. Apalagi saya sudah di GIPI,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dispar NTB H Lalu Mohammad Faozal menolak mengomentari lebih jauh terkait pengurus BPPD yang baru. ”Saya masih di Mandalika. Nanti saja. Itu belum selesai juga kita proses,” kata Faozal yang dikonfirmasi via telepon. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/