alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

193 Paket Belum Ditender, Gubernur NTB Instruksikan Percepat Belanja

MATARAM-Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak lelet dalam membelanjakan anggaran. ”Dari awal sudah kita katakan itu (percepat belanja) karena hanya itu yang akan membantu ekonomi kita,” tegas Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, kemarin (1/7/2020).

Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat covid-19, daerah tidak bisa berharap banyak dari sektor industri unggulan seperti pariwisata. Maka belanja-belanja pemerintahlah yang bisa membantu menggerakkan ekonomi saat ini. ”Hanya dengan mengakselerasi dana pembangunan, jadi saya kira tepat apa yang disampaikan pak Jokowi,” ujarnya.

Zul menilai, sejauh ini realisasi belanja OPD masih cukup bagus. Secara umum mereka masih dalam progres yang baik, sesuai dengan apa yang diinstruksikanya. ”Perkim, PU, semuanya,” kata Zul.

Ia berharap, ke depan belanja-belanja lebih dipercepat lagi. Termasuk tender-tender proyek pemerintah dipercepat agar uang banyak beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan data Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) dan LPBJP Setda NTB menunjukkan, dari 240 paket tender Rp 463,9 miliar; 193 paket belum ditender Rp 296 miliar lebih, berkasnya masih di masing-masing OPD. Kemudian 4 paket senilai Rp 4,8 miliar belum ditender, berkasnya sudah di ULP.

Pekerjaan yang sedang lelang saat ini sebanyak 14 paket senilai Rp 77,2 miliar. Paket yang sudah selesai tender hanya 29 paket senilai Rp 83,6 miliar. ”Kami berusaha mempercepat semua proses ini,” kata Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB Sadimin.

Ia menjelaskan, saat ini update realisasi anggaran belum diisi. Tapi untuk progres tender ada tambahan progres Rp 77 miliar dari DAK pendidikan dan kesehatan. ”Karena ada refocusing target belum jelas,” katanya.

Pihaknya juga tidak bisa menyebut angka realisasi anggaran kira-kira karena bisa keliru. ”DPA OPD pasca-refocusing baru selesai, jadi pagu OPD baru diterima sehingga belum update laporan,” jelasnya.

Sadimin bisa memaklumi kondisi itu. Pandemi covid-19 membuat situasi tidak normal. Ia sudah keliling ke OPD menanyakan hambatan mereka. ”Setelah refocusing sebagian dananya dikembalikan menjadi belanja langsung dan sebagian jadi BTT,” jelasnya.

Bahkan hingga saat ini data tender belum diubah di dalam Sistem Informasi  Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). ”Jadi kondisi sekarang banyak data update belum valid,” jelasnya. (ili/r5)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks