alexametrics
Sabtu, 15 Agustus 2020
Sabtu, 15 Agustus 2020

Lahan Belum Klir, Muncul Sporadik Baru di KEK Mandalika

MATARAM-Pemprov NTB membentuk tim khusus untuk menyelesaikan lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Tim terdiri dari unsur Polri, TNI, kejaksaan, badan pertanahan nasional (BPN), dan pemerintah daerah.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menjelaskan, setelah dicek ke BPN, ternyata tanah yang diklaim masyarakat sebenarnya sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi hak warga yang bisa dituntut di sana. ”Jadi sudah betul-betul itu hak negara,” katanya.

Setelah lahan dituntaskan, belakangan muncul sporadik-sporadik baru. Negara, kata Zul, juga tidak mau terus menerus didikte kalau secara hukum sudah jelas milik negara. Pemerintah pasti akan mengamankan aset tersebut.

”Tetapi kita tidak mau ada kegaduhan, kalau masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan permintaan masih dalam batas kewajaran akan dipenuhi,” katanya.

Namun demikian, Zul menekankan, pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan warga ketika permintaan terlalu tinggi. ”Ngotot minta di luar akal sehat misalnya, saya kira harus ada ketegasan,” ujarnya.

Pembangunan KEK Mandalika dan sirkuit Mandalika hingga saat ini masih dalam progres yang tepat. ”Tetap, on the right track semua kok,” kata Zul.

Lahan-lahan yang sudah klir bisa dibangun. Sementara lahan belum klir dihindari terlebih dahulu. Dari hasil indentifikasi, lahan di KEK Mandalika ada yang kategori hijau artinya klir, kuning artinya masih ada masalah, dan merah artinya belum klir. ”Ternyata yang kuning ini klaim sepihak saja, karena itu diperlukan tim khusus,” katanya.

Tim melibatkan BPN, Polri, TNI dan kejaksaan. Sebab merekalah yang mengerti persoalan di bawah. ”Apalagi kepala BPN-nya adalah orang yang sudah lama tugas di Lombok Tengah jadi ngerti betul,” katanya.

Sedangkan untuk lahan-lahan enklave akan dibayar oleh PT ITDC, diselesaikan secara bisnis. Salah satu perkara perdata terkait lahan itu yakni perkara dengan Umar. Dari data SIPP PN Praya, Lombok Tengah (Loteng), Umar mulai menggugat pada, 18 Oktober 2018.

Saat ini, kasus tersebut masih bergulir di Mahkamah Agung (MA). Pihak PT ITDC masih menunggu putusan kasasi.

Ada tujuh pihak yang digugat Umar. Di antaranya, PT ITDC (tergugat 1), kantor BPN Lombok Tengah (tergugat 2), BPN NTB (tergugat 3), BPN RI (tergugat 4), Hotel Pullman (tergugat 5), Hotel Royal Tulip (tergugat 6), dan Paramount Lombok Resort and Residence (tergugat 7).

Penggugat meminta ganti rugi Rp 270 miliar. Tetapi, pada sidang di tingkat peradilan pertama, petitumnya ditolak  majelis hakim. Karena itu Umar menempuh upaya banding. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) NTB membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut.

Pihak PT ITDC pun meminta permohonan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sebagai jaksa pengacara negara (JPN). Mereka resmi melayangkan kasasi ke MA.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto menyebut, ada 16 perkara sudah ditangani bidang Datun di kawasan lahan KEK Mandalika. Jika dikalkulasikan harga lahan itu sekitar Rp 600 miliar. Semuanya sudah klir. ”Semua perkara itu kita menangkan semua,” jelasnya.

Nanang menjelaskan, lahan sirkuit MotoGP sudah tidak ada masalah. ”Memang ada persoalan di lahan itu, tetapi sudah diselesaikan,” katanya. (ili/arl/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pandai Besi, Penyelamat Ekonomi Rarang saat Pandemi

EKONOMI Warga Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur tak meredup, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Keberadaan pandai besi yang ditekuni warga setempat menjadi musababnya.

Desa Medana Buka Destinasi Wisata dengan Protokol Kesehatan Ketat

Dunia pariwisata memang lesu di tengah pandemi. Tapi tidak bagi Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Tiga destinasi wisata di desa ini justru berkibar. Ada jurus jitu membuka destinasi wisata meski pandemi tengah mendera.

51.200 Pekerja NTB Masuk Daftar Penerima Bantuan Tambahan Penghasilan

Perusahaan di NTB harus bertanggungjawab. Mereka harus memastikan pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta mendapatkan bantuan tambahan penghasilan dari pemerintah. Sebab, hingga kemarin, di NTB, belum semua pekerja masuk daftar penerima bantuan.

Waspada Bahaya Klaster Covid 19 Baru di Sekolah

BARU beberapa hari sekolah dibuka, muncul klaster baru. Ketegasan pemerintah diharapkan banyak pihak. Sayangnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melempar tanggungjawab ke pemerintah daerah.

Kantor Layanan Publik Harus Jadi Contoh Pencegahan Covid 19 di NTB

nstansi pelayanan publik, BUMN, dan BUMD harus menjadi contoh penerapan protokol pencegahan Covid-19. ”BUMN dan BUMD berperan penting dalam mendisiplinkan masyarakat melalui budaya kerja dengan protokol kesehatan,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi, selaku ketua pelaksana harian Gugus Tugas Covid-19 NTB, saat memimpin rapat pembahasan pencegahan Covid-19, Rabu (12/8).

BRI Dorong Loyalitas Nasabah dan Pengembangan UMKM

Acara Panen Hadiah Simpedes BRI kembali digelar untuk masyarat.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bukan Bunuh Diri, Terungkap Mahasiswi Unram Dicekik Lalu Digantung

Misteri kematian mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Linda Novitasari yang ditemukan meninggal di rumah BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada Sabtu (25/7) lalu akhirnya terkuak.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.
Enable Notifications.    Ok No thanks