alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Dijamin Terkendali, Pemprov NTB Reschedule Pembayaran Utang ke PT SMI

MATARAM-Pemprov NTB memastikan utang yang timbul dari belanja pengadaan tetap terkendali. Meski angkanya sudah tembus Rp 229 miliar. ”Tidak sedramatis angka yang disebut-sebut itu. Sesungguhnya yang jadi beban kita dan sedang dicarikan formulanya itu Rp 229 miliar,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi, Rabu (2/2).

Kata Gita, pemprov tidak ingin memperpanjang persoalan ribut-ribut utang yang jumlahnya ratusan miliar tersebut. Eksekutif lebih memilih untuk menuntaskan kewajiban yang timbul atas belanja daerah, sesuai dengan mekanisme yang ada.

Insya Allah tugas pemerintah untuk mengendalikan dan menuntaskan semua ini,” ujarnya.

Secara internal, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB akan mencoba menyelesaikan seluruh utang. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur sudah memberi peringatan kepada TAPD di tahun ini dan 2023 agar segera melakukan penyehatan APBD.

”Utang ini sama seperti tahun 2021, ada mekanismenya dan ada hal yang di dalam melakukan kontrol penyesuaian. Insya Allah selesai sesuai jadwal, dipenuhi dibayar dengan sebaiknya,” beber Gita.

Baca Juga :  Inovasi Teknologi Unram Tingkatkan Kualitas Daging Sapi Diapresiasi

Kabid Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Bowo Soesetyo mengatakan, dua tahun terakhir, di 2020 dan 2021 pemprov dihadapkan pada situasi pandemi. Sehingga banyak sumber pendapatan yang tidak terealisasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa belanja daerah tidak dapat dibayarkan. Sebab, dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, untuk melakukan belanja atau pemabayaran, disesuaikan dengan pendapatan daerah. ”Besarannya ya Rp 229 miliar itu,” katanya.

Nilai utang sebenarnya yang ditanggung pemprov mencapai Rp 311,9 miliar. Meliputi utang beban, seperti pembayaran air dan listrik Rp 1,9 miliar dan bagi hasil kepada kabupaten/kota yang belum terbayarkan di tahun 2021 sebesar Rp 81 miliar.

Terhadap utang beban, Bowo menyebut anggarannya sudah tersedia. ”Tinggal kita bayarkan saja,” katanya.

Kemudian, ada utang pengadaan yang jumlahnya Rp 229 miliar. Yang saat ini belum ada sumber anggaran untuk melunasinya. Sehingga pemprov berinisiatif untuk melakukan penjadwalan ulang untuk pembayarannya. Yang telaahnya akan dimulai di Februari ini.

Baca Juga :  Kunjungi Lab Sampah Paman Sam, Wagub NTB Minta Inovasi Berkelanjutan

”Mudahan di Maret kita bisa melakukan reschedule, untuk mulai melakukan pembayaran kewajiban ini,” sebut Bowo.

Di luar utang pengadaan tersebut, masih ada utang lain yang menjadi tanggungan Pemprov NTB. Yakni, pinjaman sebesar Rp 750 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Namun, tidak seperti utang pengadaan yang belum ada sumber pembayarannya, pinjaman dari PT SMI akan dibayarkan berkala melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

”Mulai dibayarkan tahun depan,” kata Asisten III Setda NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi.

PT SMI memberikan tempo pengembalian selama 8 tahun dengan bunga sebesar 6,19 persen. Sehingga cicilan per tahunnya sekitar Rp 150 miliar. Pembayaran cicilan dilakukan secara otomatis melalui pemotongan DAU yang diberikan pemerintah pusat untuk Pemprov NTB. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/