alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Tanah Enklave Harus Segera Dituntaskan

MATARAM-Persoalan lahan enklave di kawasan ekonomi khusus (KEK) harus diselesaikan secara baik-baik. Warga menuntut tanahnya dibayar dengan harga pantas. Dewan pun mendorong agar diselesaikan dengan jalan damai.

Anggota Komisi IV DPRD NTB H Lalu Abdul Khalik Iskandar mengatakan, persoalan tanah enklave di KEK Mandalika bisa diselesaikan dengan cepat. Menurutnya selama ada keinginan kedua pihak untuk duduk bareng, maka persoalan lahan bisa segera tuntas. “Selama duduk bersama itu bisa saja diselesaikan,” katanya pada Lombok Post.

Sekali pun persoalan itu sudah dibawa ke pengadilan, menurutnya bila ada niat kuat menyelesaikan secara damai pasti akan selesai. Artinya ada win-win solutions yang diberikan kepada pemilik tanah. Harga pembebasan lahan disesuaikan dengan harga yang pantas. “Harga tidak mesti dengan harga sekarang, tapi bisa dijangkau pemerintah dan diterima masyarakat,” ujarnya.

Luas lahan enklave di KEK Mandalika sekitar 97,40 hektare yang diklaim 49 orang warga. Lokasi lahan yang terpisah-pisah membuat pembebasan lahan tidak mudah. Warga pun tidak bisa beraktivitas karena posisi lahannya di tengah KEK Mandalika. Tapi di sisi lain ITDC tidak bisa menggarap lahan itu karena bukan termasuk lahan yang dikelola.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Lombok Tengah itu sendiri punya 5 hektare tanah di dalam KEK Mandalika tersebut. Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, persoalan itu tidak mesti dibawa ke pengadilan sebab akan membutuhkan waktu lama. Bila segera dibayar maka akan lebih cepat selesai. “Kalau lama kapan bisa membangun,” katanya.

Masyarakat menurutnya sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dan PT ITDC untuk mengembangkan kawasan tersebut. Hanya saja masyarakat yang masih punya hak di sana harus dihargai. Jangan sebaliknya membuat warga kecewa.  “Supaya sama-sama kita merasakan manfaat,” tandasnya.

Sebelumnya, pemprov sudah beberapa kali memfasilitasi warga dengan ITDC. Dalam pertempuran terakhir, warga diminta tunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang kuat. Kalau pun ada lahan yang diklaim sebagai tanah adat juga harus dibuktikan dengan dasar yang kuat.

Tanpa bukti kepemilikan yang kuat menurut Karo Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani warga tidak bisa klaim. Karenanya pemprov meminta warga menyiapkan bukti-bukti kepemilikan yang sahih.

Sementara Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB H Irnadi Kusuma mengatakan, setelah beberapa kali mediasi kini pemprov menyerahkan pada kedua pihak. Pemerintah dalam posisi itu hanya sebagai mediator dan akan terus memantau penyelesaian kasus. “Pemerintah yang jelas tidak punya dana untuk itu,” ujarnya. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks