alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Segara Anak Rinjani Nampang di Kartu Kredit

MATARAMBranding Lombok sebagai Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination membuat BNI Syariah dan Pemprov NTB melihat peluang dan cara mempromosikan pariwisata Bumi Gora. Yakni, dengan memajang Danau Segara Anak Gunung Rinjani pada kartu kredit BNI Syariah Platinum.

Endang Rosawati, General Manager BNI Syariah Pusat mengatakan, promosi dilakukan dengan cara seperti ini agar branding wisata halal NTB tetap menjadi bahan perbincangan dunia atau pengguna kartu kredir BNI Syariah.

“Kita ketemu idenya bersama Pak Faozal selaku Kepala Dispar NTB, kita sama-sama mengangkat awareness tentang itu,” tegasnya, kepada Lombok Post.

Dijelaskan, kartu kredit itu bisa melakukan transaksi tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Sebab BNI Syariah telah bekerjasama dengan pihak Mastercard. Harapannya, agar masyarakat luar negeri  juga sadar dan perhatian bahwa di Indonesia ada daerah dengan predikat wisata halal.

“Kami sangat mendukung branding ini, jadi dalam setiap kegiatan, kami tetap publikasikan kartu bergambar ikon pariwisata NTB ini,” kata Endang.

Kartu kredit ini memang telah diluncurkan sejak 2017 lalu. Tetapi, sampai saat ini Lombok masih menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang ikon pariwisatanya dipajang di kartu kredit platinum BNI Syariah. Memang dalam pemajangan gambar apapun atau desain baru di kartu kredit, harus ada izin terlebih dulu dari Mastercard Internasional.

“Dan kartu kredit bergambar Rinjani ini, adalah varian kartu kredit generik di BNI Syariah jadi bisa dipakai terus menerus,” jelasnya.

Kartu kredit ini bisa terbilang unik. Meski berlaku untuk semua transaksi di seluruh dunia, namun ternyata tidak bisa dilakukan tempat nonhalal. Seperti bar, diskotik, atau tempat perjudian dan semacamnya. Jika ada indikasi melakukan transaksi di tempat itu, maka langsung ditolak oleh Mastercard.

“Karena Mastercard sudah menandai tempat yang sudah terdaftar sebagai bar atau diskotik, kalau ada transaksi di situ, langsung semuanya gak bisa,” tegas Endang.

Langkah ini dilakukan, untuk memperkuat posisi tujuan wisata halal. Pada saat wisatawan mengunjungi destinasi wisata halal, pasti akan berfikir secara keseluruhan sudah masuk kategori halal. Baik itu makanan, tempat menginap dan lainnya. Maka dengan adanya kartu kredit ini, aktifitas transaksi juga harus halal. Sehingga kata halal bisa berlaku secara total. Semenjak diluncurkan, kartu kredit BNI Syariah dengan gambar Gunung Rinjani, sampai saat ini pun masih mendapat respons positif dari nasabah.

Kepala Dispar NTB H Lalu Mohammad Faozal mengatakan, dengan adanya kartu kredit ini bisa membantu pemprov mempromosikan pariwisata halal NTB. Dia berharap dampak positif bahwa Bumi Gora semakin dikenal dunia dan BNI Syariah tetap komit dengan menyebarkan kartu kredit ini ke seluruh nasabahnya.

“Paling tidak BNI Syariah bisa menjadi bagian dari promosi wisata halal Lombok,” tutupnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks