alexametrics
Senin, 27 Juni 2022
Senin, 27 Juni 2022

Izin Investor Dipermudah, IAP NTB Khawatir RTRW Dilabrak

MATARAM-Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (CLK) terus menjadi perdebatan publik. Banyak pihak menolak, ada juga yang mendukung. ”Kami mendukung tapi dengan syarat perbaikan beberapa pasal,” kata Koordinator Bidang Sertifikasi dan Keanggotaan Asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) NTB Lalu Suprasandi, pada Lombok Post, Selasa (3/3).

                Pengurus IAP NTB mendukung pemerintah yang ingin memberikan kemudahan perizinan bagi investor. ”Tapi beberapa pasal dalam RUU itu perlu disempurnakan,” katanya.

                Salah satunya, Pasal 18 ayat 1-5 terkait penetapan RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR). ”Ini berimplikasi menghapus kontrol gubernur terhadap izin yang diterbitkan,” katanya.

                Bagi mereka, rekomendasi gubernur sangat penting sebagai kontrol pemerintah terhadap pemanfaatan tata ruang. ”Harus tetap ada sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian,” katanya.

Baca Juga :  Jangan Sampai Tumpang Tindih, Dobel Penganggaran Rawan Jadi Temuan

Pemberian izin bisa dipermudah, tetapi ada tata ruang yang harus diindahkan. ”Kami khawatir kebablasan, takutnya tata ruang ditabrak semua,” tegasnya.

                Menyikapi RUU ini, IAP NTB menggelar diskusi di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), akhir pekan lalu. Diskusi itu menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan pasal RUU yang dikirim ke pemerintah.

”Kami memahami bahwa RUU CLK disusun untuk mempermudah investasi,” kata Ketua IAP NTB Arman R. Dwinanda.

IAP menyambut baik visi Indonesia yang ingin menjadi lima besar kekuatan dunia tahun 2045. ”Tapi kami harus sampaikan telaah kritis terhadap  regulasi sapujagat ini,” katanya.

Ia menekan, penetapan RTRW dan RDTR harus tetap melibatkan stakeholder di daerah. ”Sebab dampak positif negative pembangunan akan dirasakan daerah,” katanya.

Baca Juga :  Gubernur Targetkan SAKIP Nilai A, Pemprov Akan Belajar ke Jogja

Pelaksanaan tata ruang, katanya, masih bersifat berjenjang dan komplementer. ”Pemerintah pusat tidak dapat mengabaikan peran daerah dalam penyelenggaraan tata ruang,” katanya. (ili/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/