alexametrics
Jumat, 14 Mei 2021
Jumat, 14 Mei 2021

Plin Plan Aturan Mudik Lebaran

MATARAM-Masyarakat dibuat bingung dengan simpang-siur boleh-tidaknya mudik. Terutama setelah keluarnya Instruksi Presiden Joko Widodo yang terbaru memerintahkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, melarang warganya mudik.

Simpang siur ini terjadi setelah sebelumnya ada pernyataan dari Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah yang disebut membolehkan mudik dalam daerah.

“Saya kira sikap pemerintah daerah harus sesuai dengan instruksi pemerintah pusat,” kata Anggota Komisi V DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar, kemarin (3/5).

Politisi PPP itu menyayangkan kalau ada pernyataan kepala daerah yang membuat masyarakat umum kebingungan. Pada konteks mudik ini, pemerintah di daerah harus mengikuti arahan pemerintah pusat untuk secara tegas melarang mudik.

“Kalau aturan di bawah bertentangan dengan di atas maka yang berlaku ya di atas, jangan rancu masyarakat menjadi bingung,” tegasnya.

Langkah selanjutnya pemerintah provinsi dan daerah dapat melakukan upaya-upaya yang sifatnya mendukung kebijakan pemerintah pusat. Mulai dari memberikan imbauan larangan mudik hingga memperketat akses pergerakan warga ke luar daerah agar tidak menjadi sarana penyebaran wabah.

“Ya saya kira bisa dilakukanlah upaya-upaya yang selaras dengan perintah dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Momen lebaran dikawatirkan akan berdampak serius pada penyebaran wabah. Mobilisasi massa berpotensi memunculkan kerumunan yang dikhawatirkan memicu penyebaran wabah Korona lebih agresif.

“Yang dikhawatirkan kan yang berkerumun-berkerumun itu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi NTB HL Gita Aryadi dimintai keterangan soal simpang-siur mudik memastikan tidak ada perbedaan sikap antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

“Pak Gubernur saya kira, tidak pernah ada konteks bertentangan dengan pemerintah pusat,” katanya membela komentar Gubernur NTB terkait pernyataan yang disebut pernah membolehkan mudik.

Hanya saja ada perbedaan persepsi, sehingga memicu interpretasi berbeda. Menurutnya, hingga saat ini Gubernur NTB patuh mengikuti arahan pemerintah pusat yang melarang warga mudik.

“Kalau dulu (sebelum ada Covid) mudik ini kan sampai di fasilitasi pemerintah, ada mobilisasi massa secara besar-besaran, nah ini sekarang dilarang,” urainya.

Tetapi pada konteks pergerakan massa yang relatif kecil sebenarnya masih bisa dimaklumi. Selama dengan ketat mematuhi Protokol 5M. “Mengurangi Mobilitas, Menjauhi Kerumunan, Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak,” jelasnya.

Gita mencontohkan pada kasus pergerakan sejumlah pekerja antar daerah. “Kan ada yang bolak-balik bekerja dari Mataram ke Lombok Tengah, itu mau disebut apa? Mudik? Atau kita ganti saja istilahnya dengan kata lainnya semisal pulang kampung (biar tidak terkesan bertentangan),” ujarnya.

Belakangan  Pemprov NTB kembali merevisi kebijakannya soal mudik dalam daerah ini. 4 Mei 2021, pemprov  mengeluarkan surat untuk pembatanan perjalanan dalam provinsi selama lebaran.  Perjalan dari Lombok-Sumbawa via Pelabuhan Poto Tano hanya diberikan untuk tujuan tertentu hingga 8 Mei. Penyebrangan kemudian akan ditutup hingga 17 Mei 2021.(zad/r2)

 

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks