alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

Cegah Korupsi, Dinsos NTB Ajak Warga Awasi Penyaluran Bantuan PKH

MATARAM–Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Mei tuntas 100 persen. Semua dana sudah diterima keluarga penerima manfaat (KPM). ”Penyaluran berjalan dengan baik, kami menerapkan protokol kesehatan,” kata Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara dalam keterangan persnya, kemarin.

Ia terus memantau proses penyaluran bantuan sosial PKH di seluruh Indonesia. Bantuan itu sangat penting untuk menangani dampak sosial ekonomi bencana covid-19. Selama masa pandemi, bansos PKH disalurkan setiap bulan kepada KPM.

Juliari mewajibkan para pendamping dan koordinator PKH melakukan edukasi kepada para keluarga penerima manfaat (KPM). Sosialisasi tersebut mencakup perubahan waktu penyaluran bansos dan nilai yang diterima per bulan, tata cara penarikan bansos, tata cara mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang, rusak, atau tertelan mesin ATM, dan mengedukasi KPM tentang tata cara pengaduan.

Dia juga mengingatkan, penerima bantuan harus membawa KKS sendiri dan pengambilan bansos langsung. Tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH. ”Tidak boleh ada imbal jasa atau pungutan apa pun yang dikenakan kepada para KPM,” tegas mantan anggota DPR RI itu.

Untuk meningkatkan kemampuan pendamping dan koordinator PKH, Kemensos melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga memberikan bimbingan teknis bagi pendamping PKH di seluruh Indonesia dengan sistem daring.

Melalui PKH, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. ”Pada masa pandemi pemerintah menaikkan anggaran bansos PKH sebesar 25 persen,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin.

Bansos PKH di masa pandemi covid-19 telah disesuaikan untuk setiap komponen, yakni ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menjadi Rp 250 ribu per bulan, anak SD Rp 75 ribu per bulan, anak SMP Rp 125 ribu per bulan, anak SMA Rp 166 ribu per bulan, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi Rp 200 ribu per bulan.

”Sehingga total anggaran PKH adalah Rp 37,4 triliun,” sebutnya.

Jumlah KPM juga ditambah dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Penambahan ini merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik menyebutkan, penyaluran PKH tahap I dan II telah realisasi. ”Begitu pun penyaluran bansos tiap bulan sesuai dengan penyesusian kebijakan Kemensos telah terealisasi,” katanya.

Bulan April lalu, telah disalurkan kepada 349.964 KPM dengan nilai bantuan Rp 84,9 miliar lebih dan bulan Mei kepada 343.442 KPM senilai Rp 83,5 miliar lebih. Data bulan April dan Mei berbeda karena BNBA bulan Mei masih menunggu gelombang lanjutan pengiriman data dari pusat.

Ia berharap, semua pihak mengawasi penyaluran bansos PKH. ”Setiap penyaluran PKH, jajaran dinsos dan SDM PKH akan melakukan evaluasi penyaluran dengan cara pengecekan dan rekonsiliasi,” jelasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks