alexametrics
Senin, 27 Juni 2022
Senin, 27 Juni 2022

Pemerintah Pusat Tunda Pembayaran Biaya Perawatan Pasien Korona di NTB

MATARAM-Tidak hanya insentif, klaim biaya penanganan pasien Covid-19 juga seret. Pemerintah pusat hanya membayar sebagian kecil klaim yang diajukan rumah sakit daerah.

”Sudah selalu komunikasi. Bu Kadikes selalu berkomunikasi (dengan pusat) untuk ini,” kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmdi Djalilah, kemarin (3/7).

Pemprov, kata Rohmi, terus berupaya supaya dana-dana tersebut cair.  Sehingga penanganan pasien Covid-19 di NTB lebih maksimal. Pemerintah daerah pun tidak menutup mata atas persoalan itu. ”Harus kita perjuangkan,” tegasnya.

Rohmi meminta Dinas Kesehatan terus berkoordinasi agar klaim biaya kesehatan dan dana insentif segera dibayar pusat. Dana tersebut saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan pasien.

Dengan status bencana nasional biaya-biaya penanganan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menganggarkan biaya operasional.

Kini, hampir semua rumah sakit di NTB kini fokus menangani pasien Covid-19. Pelayanan umum sebagian ditutup. Akibatnya pendapatan rumah sakit turun hingga 50 persen. Sayangnya, klaim biaya kesehatan justru seret, banyak pengajuan klaim ditolak.

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi menyebut, total klaim biaya rumah sakit periode Januari hingga awal Maret Rp 9,9 miliar untuk 208 orang pasien. ”Tapi yang dibayar baru Rp 2,5 miliar,” sebutnya.

Dari 208 orang pasien, hanya 32 orang yang dibayar klaimnya. Sebanyak 101 orang ditolak, dan 75 orang klaim ditunda. ”Yang pending ini masih bisa diperjuangkan,” ujarnya.

Klaim biaya kesehatan banyak ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat saat verifikasi BPJS. ”Ada ketidaklengkapan administrasi dan data,” katanya.

Hanya klaim yang memenuhi syarat yang diusulkan ke pusat untuk dibayar. Menurutnya, kalau kekurangan selembar dua lembar kertas harusnya diloloskan. ”Apalagi jika syarat itu tidak terlalu prinsip,” ujarnya.

Klaim biaya kesehatan pasien Covid-19, kata Eka, sudah sesuai standar yang dibuat Menteri Kesehatan yakni Rp 146 juta per orang. Harusnya klaim mereka bisa dibayar. ”Saat ini dibayar tapi sedikit-sedikit,” jelasnya.

Baca Juga :  HUT Dekranas, 10 Perajin NTB Dapat Bantuan Modal Usaha

Ia mencontohkan, RSUD NTB mengajukan klaim untuk 10 pasien, namun yang disetujui hanya tujuh pasien atau Rp 570 juta. RSUD Kota Mataram mengajukan Rp 7 miliar tapi hanya dibayar Rp 1 miliar. Demikian juga rumah sakit yang mengusulkan Rp 1 miliar yang diberikan hanya Rp 500 juta. Mengusulkan Rp 500 juta dibayar hanya Rp 200 juta, dan seterusnya.

Pemprov berharap klaim-klaim tersebut bisa dibayar. Sebab, pendapatan rumah sakit saat ini turun drastis. Pembayaran klaim tersebut nanti akan dimasukkan sebagai pendapatan dan diputar untuk operasional rumah sakit ke depan.

”Kalau ini tidak dibayar, nantinya ada kewajian pemda untuk menambah biaya operasional rumah sakit,” katanya.

Rumah sakit masih bisa tetap melayani pasien Covid-19 karena biaya operasional dari pemerintah daerah, obat dan kebutuhan lainnya dari pemprov. ”Tetapi tidak mendapatkan yang lain-lain, jadi pendapatan rumah sakit itu tidak ada,” jelasnya.

 

Persoalan Swab

 

Sementara itu, prosedur klaim biaya tes swab sering dikeluhkan. Sebab, klaim hanya bisa diajukan ke BPJS Kesehatan jika pasien telah menjalani dua kali tes dengan hasil negatif. Kebijakan tersebut kini mulai dievaluasi.

Hal ini misalnya mulai diprotes di Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansi pun sudah dikomunikasikan kepada otoritas BPJS. Kebijakan klaim seharusnya mengacu pada prosedur World Health Organization (WHO) bahwa pasien positif korona yang menjalani sekali swab test dengan hasil negatif bisa dinyatakan sembuh.

’’Saya minta pernyataan itu diperhatikan, lalu dikomunikasikan dengan rumah sakit rujukan,’’ katanya.

Mantan menteri sosial itu mengatakan, penanganan pasien Covid-19 harus fokus. Pembiayaan bisa mengurangi konsentrasi layanan kesehatan. Langkah BPJS yang melonggarkan persyaratan reimburse sangat membantu rumah sakit. ’’Layanan kepada pasien bisa lebih fokus,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Kerahkan Kapal Pelni, Pinisi, Hingga Kapal Pesiar untuk Penonton MotoGP

Komunikasi dengan otoritas BPJS terus dilakukan. Harapannya, kebijakan itu tidak hanya menjadi wacana. Dengan begitu, semua layanan rumah sakit terkait Covid-19 bisa menerapkan kebijakan sesuai pernyataan WHO.

Biaya swab test cukup mahal. Awalnya pembiayaan ditanggung pemerintah pusat. Syaratnya, pasien yang bersangkutan dinyatakan sembuh. Nah, syarat pasien sembuh adalah menjalani swab test hingga dua kali dengan hasil negatif.

Banyak pasien yang harus beberapa kali menjalani swab test untuk mendapat hasil negatif. Tak jarang, seorang pasien harus menjalani swab test hingga empat kali. Otomatis biaya yang dibutuhkan sangat besar. Biaya satu kali swab test diperkirakan hingga Rp 1,5 juta.

Kebijakan melonggarkan syarat klaim BPJS sangat dibutuhkan. Satu kali hasil tes negatif bisa dilayani untuk klaim tersebut. Tentu, ada aspek lain yang juga menjadi pertimbangan. Salah satunya, tidak ada lagi gejala klinis pada pasien tersebut. (ili/JPG/r6)

KLAIM BIAYA KESEHATAN DI NTB

 

RSUD PROVINSI NTB

 

  • Ajukan Rp 9,9 Miliar pada Maret 2020.
  • Dibayar baru Rp 2,5 miliar.
  • Untuk 208 pasien. Klaim disetujui dibayarkan hanya untuk 32 orang Klaim milik 101 orang pasien ditolak, dan 75 orang klaim pasien lainnya ditunda.
  • Diajukan kembali klaim kembali untuk 10 pasien. Namun yang dibayar hanya untuk tujuh pasien senilai Rp 570 juta.

 

RSUD KOTA MATARAM

 

  • Ajukan klaim sebesar Rp 7 miliar.
  • Yang dibayar cuma Rp 1 miliar

 

RSUD LAINNYA

  • Ada yang ajukan klaim Rp 1 miliar, yang dibayar hanya Rp 500 juta.
  • Ada yang ajukan klaim Rp 500 juta, yang dibayar hanya Rp 200 juta.

 

Sumber: Dinas Kesehatan NTB

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/