alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Polresta Mataram Perketat Jam Malam, Gencar Sosialisasi Denda Masker

Tren penyebaran Covid-19 di Kota Mataram menurun. Kendati demikian, TNI bersama Polri, dan Satpol PP tidak mengendorkan pengawasan. Jam malam di ibu kota provinsi pun diperketat. Sementara Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang memberlakukan denda bagi pelanggar protokol kesehatan pun gencar digelar.

—————————————

 

WALI KOTA Mataram telah mengeluarkan surat edaran. Substansinya mengenai pembatasan jam malam hingga pukul 22.00 Wita.

Surat edaran itu pun terus dikawal. Polresta Mataram bersama Dandim 1606/Lombok Barat dan Satpol PP setiap hari berkeliling mengawal surat edaran itu.

”Kalau sudah melewati jam 10 malam, setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang harus dibubarkan,” kata Kabagops Polresta Mataram Kompol Taufik.

Beberapa lokasi yang kerap mengumpulkan orang adalah tempat hiburan dan café. Terkadang mereka memberikan pelayanan hingga larut malam. ”Kalau ada yang masih beraktivitas kita minta pengunjung untuk pulang ke rumah masing-masing,” jelasnya.

Terkadang beberapa pengunjung juga abai dengan protokol kesehatan. Tak jaga jarak dan tidak menggunakan masker. ”Setiap razia masih saja ada pengunjung yang tidak patuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Biasanya, mereka diberikan sanksi. Berupa push up, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menghafal Pancasila. ”Semua itu dilakukan agar mereka sadar,” ujarnya.

Pelaku usaha juga masih banyak yang nakal. Untuk mengelabui petugas di sekitar area parkir, pengelola cafe mematikan lampu. ”Tampak kalau dari luar seperti tidak membuka dan memberikan pelayanan,” jelasnya.

Tetapi, setelah di cek lebih dekat, ternyata banyak pengunjung yang berkumpul. Mereka tak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. ”Kejadian seperti itu, kerap kita temukan,” ujar Taufik.

Agar tidak terjadi ulah pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, tim patroli memberikan peringatan. Jika mengulangi lagi, izin usahanya bisa dicabut. ”Surat edaran itu juga memiliki konsekuensi,” ujarnya.

Semenjak pemberian peringatan itu, beberapa café di Kota Mataram mulai tertib. Mereka tetap diperingatkan untuk tutup jam 10 malam. ”Ya, mudahan para pelaku usaha ini mengerti dan tetap patuh terhadap aturan yang berlaku,” harapnya.

Patroli gabungan yang dilakukan itu tidak lain untuk menekan penyebaran Covid-19. ”Alhamdulillah penyebarannya di Kota Mataram turun,” ucapnya.

Selain memperketat jam malam, tim patroli juga gencar menyosialisasikan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ke masyarakat. Perda ini mengatur denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Perda ini akan mulai diberlakukan pada 14 September mendatang.

Sosialisasi kata Taufik dilakukan pihaknya menggunakan mobil pengeras suara. ”Kita beritahukan di beberapa titik. Seperti di pasar, lampu merah, dan jalan-jalan protokol lainnya,” ujarnya.

Setiap masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Mereka mengingatkan masyarakat jika tidak menggunakan masker setelah 14 September mendatang bakal diberikan sanksi.

”Mudahan dengan penerapan sanksi itu masyarakat bisa sadar akan pentingnya menjaga disiplin protokol kesehatan,” ujarnya.

Semua aturan yang diberlakukan itu bukan untuk pribadi atau institusi tertentu. Tetapi untuk kemaslahatan. ”Agar masyarakat tetap sehat di masa pandemi ini,” katanya.  (arl/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks