alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Jangan Terlalu Cepat Lompat Jabatan!

MATARAM-Pejabat Pemprov NTB diminta tidak terlalu cepat lompat jabatan. Mereka diminta banyak belajar dan memperkaya pengalaman sebelum naik kelas. Bahkan Gubernur NTB akan membuat aturan main khusus untuk proses pengangkatan seorang pejabat.

Sekda NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, hingga saat ini belum ada arahan mutasi dari gubernur. Tapi ia memastikan mutasi yang dilakukan untuk penyegaran. Mereka yang sudah terlalu lama menempati satu posisi mungkin merasa jenuh. Mereka perlu ditempatkan di jabatan lain agar punya tantangan.

Tidak hanya bagi pejabat eselon II, tetapi juga eselon III dan IV. Mereka tidak cukup hanya pernah menduduki satu jabatan sebelum promosi. Dalam pengangkatan seorang pejabat, pemprov punya cara sendiri untuk mengkader seorang calon pimpinan.

Sebelum diangkat menjadi eselon III, dia harus pernah menjabat tiga atau empat posisi eselon IV yang berbeda. Ia tidak mau seorang pejabat langsung lompat, meski aturannya membolehkan dipindah setelah dua tahun. ”Sehingga lebih matanglah seorang eselon IV dipromosi ke eselon III,” jelasnya.

Ketika mengikuti seleksi terbuka eselon II juga demikian. Pejabat eselon III jangan main lompat. Artinya, baru menjabat satu atau dua tahun langsung ikut seleksi terbuka, sekalipun syarat kepangkatan sudah dipenuhinya. ”Kita harapkan ada tour of duty (tur tugas) dahulu,” tegasnya.

Pola pengkaderan itu yang ingin dibangun Gubernur NTB. Karena itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) NTB sedang menyiapkan rancangan Pergub tentang hal itu. Kebijakan tersebut akan menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tengang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Pelamar Kepala Biro Membeludak

                Saat ini Pemprov NTB tengah membuka kesempatan bagi para pejabat yang ingin naik kelas. Dua posisi kepala biro dilelang yakni Kepala Biro Humas dan Protokol NTB, serta Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan, Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) NTB. Ia memastikan seleksi dilakukan secara terbuka tanpa ada permainan. ”Semua dilaksanakan secara objektif dan transparan,” kata Rosiady.

                Hingga kemarin, jumlah pelamar mencapai 18 orang. Enam orang melamar untuk posisi Kepala Biro Humas dan Protokol, dan 12 orang melamar untuk posisi Kepala Biro Bina APP-LPBJP NTB. Sebagian besar merupakan pejabat internal Pemprov NTB.

                Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman menyebutkan, posisi Kepala Biro Humas dan Protokol dilamar oleh Najamuddin, Arifin, Lalu Fatanah, Anang Zulkarnain dari Pemprov NTB. Sedangkan H Isnanto Karyawan dari Lombok Barat dan Aulia Purnama dari Pemkot Mataram.

                Sementara posisi Kepala Biro APP-LPBJP cukup diminati banyak pelamar. Mereka adalah H Ahmadi, H Muhammad Fauzan, Jamaludin, Sadimin, Ahmad Fathoni, M Ilham, Lies Nurkomalasari, Ali Fikri, dan Lalu Mayadi berasal dari internal pemprov. Sedangkan Suryakin dan H Lalu Najamuddin dari Pemkab Lombok Barat, serta Muhammad Nazarudin Fikri dari Pemkot Mataram. ”Jumlah itu sudah cukup untuk melanjutkan proses seleksi berikutnya,” terang Fathurrahman.

                Pendaftaran seleksi terbuka berakhir kemarin. Selanjutnya para peserta diberi kesempatan menyerahkan berkas lamaran sampai hari ini. Kemudian panitia seleksi (pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama akan melakukan seleksi administrasi hingga 8 Maret mendatang.

                Baru setelah itu dilakukan tes kompetensi manajerial dan psikologi, tanggal 13-14 Maret, serta penilaian rekam jejak dari 11-14 Maret. Hasil seleksi akan ditetapkan 15 Maret dan dilaporkan ke Gubernur NTB tiga hari kemudian. Tiga nama yang disodorkan pansel salah satunya akan dipilih gubernur. (ili/r7) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks