alexametrics
Jumat, 14 Mei 2021
Jumat, 14 Mei 2021

Pemprov NTB Batal Izinkan Mudik Lokal

MATARAM-Tradisi mudik membuat Gubernur NTB H Zulkieflimansyah galau. Hingga membuat kebijakan inkonsisten terkait larangan mudik di NTB.

”Sangat dianjurkan kepada kita semua untuk tidak mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini,” kata Zul, Selasa (4/5).

Soal kebijakan mudik ini, gubernur sempat mengambil kebijakan populis, bahkan hingga mengeluarkan surat edaran (SE). Yakni memperbolehkan mudik lokal antar kabupaten/kota se-NTB. Termasuk melalui penyeberangan di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur ke Poto Tano, Sumbawa Barat.

Dalam SE dengan nomor 550/05/KUM/2021 tentang penyelenggaraan mudik di masa pandemi. Di SE ini, gubernur memperbolehkan mudik lokal. Hanya untuk antar kabupaten/kota di dalam wilayah NTB.

Mudik bisa dilakukan dengan menggunakan transportasi darat dan laut. Maupun angkutan penyeberangan lainnya. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Keluarnya SE ini membuat masyarakat dari Pulau Lombok bisa mudik ke Pulau Sumbawa. Begitu juga seballiknya.

SE tersebut ditandatangani 30 April lalu. Namun, berselang empat hari, gubernur menganulir kebijakannya sendiri. Tidak ada lagi ketentuan untuk mudik lokal. Pemprov NTB akhirnya mengikuti kebijakan pusat yang melarang aktivitas mudik dari 6 Mei hingga 17 Mei.

Perubahan ini diakui gubernur dengan mempertimbangkan instruksi pemerintah pusat. Serta kondisi dari perkembangan penyebaran virus korona di NTB. Gubernur tak ingin terjadi ledakan kasus covid akibat kebijakan populisnya.

”Ini juga hasil rapat dengan seluruh bupati dan wali kota di NTB. Hasilnya dianjurkan untuk tidak mudik,” tegasnya.

Jika memang harus mudik karena ada hal yang sangat penting, pemprov masih memberi toleransi hingga 8 Mei. Karena itu, Pelabuhan Kayangan maupun Poto Tano akan tetap melayani penyeberangan dari Pulau Lombok dan Sumbawa. ”Kita berikan kesempatan sampai 8 Mei, bukan 6 Mei,” kata politisi PKS itu.

Gubernur mengatakan, pemprov tidak ada pilihan lain. Apalagi penyebaran covid terkini yang kian membahayakan, dengan munculnya varian baru mematikan di Indonesia yang menyebabkan lonjakan kasus positif serta kematian di India. “Penutupan penyeberangan ini dianjurkan pemerintah pusat,” sebutnya.

Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, pemprov tetap satu suara dengan pemerintah pusat terkait dengan larangan mudik. ”Intinya kita dilarang mudik. Apa yang jadi instruksi pusat, tentu diikuti di daerah,” kata Gita. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks