alexametrics
Jumat, 14 Mei 2021
Jumat, 14 Mei 2021

Perlu Sinergitas Dinas Dikbud dan Kemenag untuk Pendidikan Disabilitas

MATARAM-Aksesibilitas pendidikan untuk anak didik berkebutuhan khusus (disabilitas) tidak hanya diakomodir melalui layanan pendidikan di madrasah. Namun menjadi tugas kolaboratif untuk bersama-sama bertangung jawab, baik dari Dinas Dikbud NTB maupun Kanwil Kementerian Agama NTB.

Gubernur NTB H Zulieflimansyah mengingatkan, agar tidak terjadi distorsi atau demarkasi tugas antara Dinas Dikbud dan Kementerian Agama dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di NTB.

“Jadi apa pun persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan madrasah yang ditemukan di wilayah kabupaten/kota se NTB bukan hanya tanggung jawab induknya berada di Kementerian Agama, namun persoalan tersebut bisa diatasi dengan baik jika berkoordinasi dan bersinergi lebih intens dengan Dikbud baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata gubernur saat menerima pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) NTB dipimpin Mira Mareta, di ruang kerja gubernur, Selasa (4/5/2021).

Gubernur yang didampingi Asisten II Setda NTB Ridwan Syah dan Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqon menginginkan, ke depannya urusan pendidikan termasuk pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi saja, namun tanggung jawab bersama untuk meraih kesuksesan bersama pula.

“Jadi sewaktu-waktu Dikbud tidak hanya mengunjungi sekolah-sekolah negeri di bawah tanggung jawabnya saja, namun juga sewaktu-waktu bisa mengunjungi madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi saling koordinasi di sini sangat penting,” pesan gubernur.

Pengurus FPMI NTB diwakili Mira Mareta menjelaskan, organisasi profesi pendidik inklusif yang tergabung dalam FPMI bertujuan untuk mewujudkan tercapainya profesionalitas para pendidik pada madrasah inklusif di Indonesia khususnya NTB. “Kehadiran negara untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektip, relevan yang tepat merupakan wujud kewajiban. Terbentuknya FPMI ini dilatarbelakangi oleh kegilsahan yang dirasakan di Kementerian Agama khususnya di NTB,” ujarnya.

Mira menambahkan, di NTB sendiri terdapat 2.700 madrasah. Sementara yang negeri hanya 78 madrasah. Sisanya madrasah swasta. FPMNI pusat menghendaki, walaupun tidak menyandang dirinya sebagai Madrasah Inklusif tapi rata-rata di madrasah tersebut memiliki atau menerima anak-anak berkebutuhan khusus.

“Oleh karena itu kami merasa perlu mengembangkan kelembagaan FPMI ini. Sebelum betul-betul mereka siap diberikan sebagai Madrasah Inklusif maka perlu diberikan pemberdayaan baik kepada gurunya maupun sebagai kelembagaan pada madrasah itu sendiri. Karena itu NTB oleh Kemenag menjadi pilot project dari lima provinsi se Indonesia,” kata Mira yang juga staf pengajar bimbingan konsling di UIN Mataram.

Mira mencontohkan, di NTB baru 4 madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Di antaranya MI NW Tanak Beak, Narmada, Lombok Barat, dengan jumlah siswa 41 orang; MI NW Lingsar; MTs Alfaqiah; dan MTs Darul Ansyor di Lombok Tengah.

Sekretaris FPMI NTB Ilham Prakoso menambahkan, pola pelaksanaan pembelajaran inklusi madrasah di NTB ini bisa menjadi contoh tingkst nasional. Di Indonesia terdapat 22 madrasah yang sudah di-SK-kan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi termasuk di antaranya ada di NTB.

“Ootput pendidikan inklusi ini setiap anak diharapkan bisa memiliki hak pendidikan yang sama termasuk  guru-guruya juga berhak mendapatkan pendapatan yang layak,” tandasnya. (ewi/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks