alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Jangan Diam! Pemprov NTB Diminta Perjuangkan Pengusaha Lobster Lokal

MATARAM-Nelayan dan pengusaha lokal tidak boleh menjadi penonton di daerah sendiri dalam pengelolaan lobster. ”Percuma Permen KP itu keluar kalau tidak ada manfaatnya bagi kita di daerah,” kata anggota DPRD NTB dari dapil IV H Bohari Muslim, kemarin (4/6).

Sebagai salah satu daerah dengan potensi benih lobster cukup besar, NTB harus mendapatkan perhatian khusus dari pusat. Perubahan Peraturan Menteri kelautan dan perikanan (Permen KP) juga harus dirasakan manfaatnya bagi nelayan tangkap dan nelayan budi daya di NTB. ”Kami dorong supaya gubernur supaya (meminta) izin tidak hanya diberikan kepada perusahaan besar di luar,” kata politisi Nasdem itu.

Pemberian izin terhadap perusahaan besar di luar tetap akan memberikan dampaknya ke daerah, namun tidak besar. ”Tidak akan seperti yang kita harapkan,” katanya.

Jika hanya perusahaan besar di pusat yang mendapatkan manfaat dengan aturan itu, ia menilai aturan baru tidak jauh beda dengan aturan sebelumnya. ”Kita dorong izin-izin pengeloaan dan izin ekspor juga diberikan ke perusahaan daerah agar lebih besar lagi manfaatnya,” katanya.

Kalau pun syaratnya banyak dan sulit bagi pengusaha lokal, maka pemerintah provinsilah yang harus turun tangan membangun komunikasi dan memfasilitasi pengusaha lokal. Sehingga mereka bisa memenuhi syarat dan mendapatkan izin. ”Kalau perusahaan mengurus sendiri-sendiri tidak akan bisa,” kata Bohari yang juga anggota komisi V DPRD NTB itu.

Pemerintah daerah juga harus melakukan pembinaan agar kapasitas nelayan, pembudidaya, hingga perusahaan lokal mampu bersaing dengan perusahaan luar yang sudah lebih mapan. Kalau pun hanya perusahaan luar yang mendapatkan izin, pemerintanh bisa memfasilitasi agar nelayan dan pengusaha lokal bisa bekerja sama dalam memasok benih lobster.

”Dalam pergub nanti diatur, perusahaan yang mau beroperasi ke NTB harus dengan catatan-catatan, misalnya mengangkat perusahaan kecil di sini jadi mitra,” katanya.

Semuanya tergantung niat pemerintah daerah untuk melindungi nelayan dan pelaku usaha lokal. ”Pemprov harus cepat, jangan diam-diam saja,” katanya.

Terkait itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB H Yusron Hadi mengatakan, pemprov tidak diam dengan perubahan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 itu. Mereka sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi nelayan lokal. ”Kami segera rumuskan surat gubernur untuk dilayangkan ke pusat agar NTB mendapatkan kuota sesuai potensi yang ada,” katanya.

NTB dengan potensi 20 juta benih lobster merupakan salah satu daerah potensial di Indonesia. Karena itu, NTB harus mendapatkan kuota tangkap dan ekspor benih lobster yang proporsional.

Selain itu, pemprov menginginkan nelayan dan pelaku usaha daerah terlibat penuh dalam penangkapan dan budidaya benih lobster. ”Kita ingin memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada para nelayan kita,”katanya.

DKP NTB sendiri akan mendata ulang nelayan lobster yang masih aktif. Basis data ini penting karena pemprov tidak ingin perusahaan yang mendapatkan izin tidak mengakomodir nelayan NTB. ”Salah satu persyaratan perusahaan yang diberikan izin itu harus mengikutsertakan nelayan,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Berpolitik PraktiscTiga PNS Mataram Disanksi

Tiga ASN/PNS Pemkot Mataram mendapat sanksi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). ”Sudah kita lakukan. Ada sekitar tiga dari enam orang yang pernah diklarifikasi Bawaslu,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito

Dewan Mataram Sorot Kualitas Makanan untuk Pasien Korona

Pansus pengawasan covid DPRD Kota Mataram mengkritisi penanganan pasien di Wisma Nusantara (Wisnu). ”Pas kunjungan ke sana, kita tanyakan beberapa hal. Salah satunya soal makanan,” kata Ketua Pansus Abdurrachman,

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Kompak Lawan Korona, Kelurahan Cakra Timur Bertahan di Zona Hijau

Kelurahan Cakranegara Timur patut dicontoh. Saat keluarahan lain di Kota Mataram zona merah Covid-19, justru Cakra Timur berada pada zona hijau. Strategi para pemimpin di wilayah ini membuat virus Korona tak berani mendekat. Apa resepnya?

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks